Kemarau datang. Dan kali ini bukan sekadar pergantian musim biasa. Ini adalah ujian ekologi ekstrem yang sedang mengikis daya tahan rakyat jelata. Di pelosok-pelosok desa, sumur-sumur mulai mengering. Banyak yang terpaksa menyusuri pinggiran hutan, berjalan berkilo-kilo meter mencari sisa-sisa mata air.
Sawah-sawah merana tanpa irigasi, pecah berebut meratapi nasib. Bahkan di beberapa waduk, surutnya air memunculkan kembali puing-puing kampung lama yang dulu ditenggelamkan—seolah sejarah sedang memanggil ulang ingatan kita tentang keputusasaan yang lampau. Duka petani tambah sempurna ketika serangan hama wereng merenggut sisa-sisa harapan panen.
Dalam kepungan krisis air, pangan, dan mata pencaharian, langit negeri ini dipenuhi doa-doa serta ratapan rakyat kecil yang diliputi rasa putus asa.
Tetapi kita juga melihat pemandangan lain ketika mata kita tujukan ke pusat-pusat kekuasaan. Di balik ruangan berpendingan yang sejuk, para elite tampak sibuk bertukar pujian, berkelakar, dan melontarkan retorika kosong tanpa makna. Berbagai program dengan istilah teknokratis yang tampak megah terus digulirkan, padahal tidak jelas juntrungnya bagi hidup rakyat yang terhimpit.
Di sela-sela itu, berlangsung pelbagai drama penegakan hukum, yang gagah dan garang di awal, namun selalu berakhir pada kompromi manis tapi batil di antara sesama elite. Mereka saling membentengi diri demi kelanggengan singgasana, seolah lupa dari mana legitimasi kekuasaan itu berasal dan dari keringat siapa gaji serta fasilitas mewah mereka dibayarkan. Persekutuan batil antarelite ini diperkuat jaringan kuasa modal yang juga korup – meskipun kerap dipersetankan di depan mikrofon.
Lebih jauh, dua fenomena yang kontras itu – kesengsaraan di tingkat bawah dan gelak tawa serta manuver politik di tingkat atas – dapat kita baca dengan meminjam lensa teori politik Jürgen Habermas. Filosof dan sosiolog dari Jerman itu mengatakan, bahwa sebuah rezim akan mengalami krisis legitimasi akut ketika terjadi jarak yang lebar antara klaim kinerja pemerintah dan realitas kehidupan masyarakat (rationality crisis), yang berlanjut pada runtuhnya kepercayaan publik (legitimation crisis).
Ketika negara lebih sibuk memproduksi citra melalui “omon-omon” dan program seremonial ketimbang menyelesaikan ancaman nyata seperti kelangkaan air dan gagal panen, kekuasaan sesungguhnya telah teralienasi dari realitas warga negaranya.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih bercokolnya kehidupan politik yang paternalistik. Dalam budaya politik paternalistik, elite menempatkan diri sebagai “bapak” yang seolah paling tahu kebutuhan “anak” atau rakyatnya. Namun, alih-alih memberikan perlindungan autentik, paternalisme ini justru melanggengkan patronase dan oligarki. Paternalisme memandang rakyat sekadar objek kasihan saat pemilu, tetapi mengabaikan hak-hak dasar mereka ketika bencana ekologis datang menyerbu. Penegakan hukum yang berujung kompromi antarelite adalah bukti paling gamblang bahwa instrumen negara lebih sering difungsikan sebagai wadah negosiasi kepentingan kelas penguasa ketimbang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pondasi Hakiki Kekuasaan
Para elite terutama yang berada di singgasana kekuasaan tampaknya lupa bahwa keberlanjutan suatu bangsa tidak semata-mata ditopang oleh kesepakatan politik di balik pintu tertutup. Dalam tradisi Islam dan pesan-pesan etika universal, pilar utama kekuatan suatu negara justru terletak pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap kelompok yang rentan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. memberikan peringatan mendasar yang bisa kita baca dalam sebuah hadis riwayat Bukhari: “Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian?”
Hadis di atas meletakkan pondasi teologis dan etis yang sangat kuat: Yakni bahwa kekuatan, keberkahan, dan ketahanan suatu negara sesungguhnya bersumber dari keberadaan, kesejahteraan, dan doa kaum yang lemah (dhuafa) dan dilemahkan (mustadh’afin), Ketika suara orang-orang mereka diabaikan, hak-hak dasar mereka terenggut oleh kerusakan lingkungan dan ketidakpedulian negara, serta doa mereka dimunatkan dari relung-relung keputusasaan atas ketidakadilan, sesungguhnya fondasi moral bangunan kekuasaan itu sedang menghancurkan dirinya sendiri.
Maka, please, hentikan segala retorika dan pidato manis yang tak berisi. Hentikan drama saling memuji di atas penderitaan rakyat, dan stip berselingkuh dalam kompromi kebatilan. Turunlah dari menara gading kekuasaan (sebelum rakyat memaksa kalian turun). Mulailah hidup di tengah-tengah rakyat. Hiruplah debu kekeringan yang mereka hirup. Dan rasakan kepedihan perut petani yang terancam gagal panen – dan dililit utang pupuk.
Sebab, ketika doa rakyat kecil yang terzalimi menjadi satu-satunya senjata yang tersisa untuk mengetuk pintu langit, itu bukan sekadar tanda kemarau ekologis. Tetapi sebuah peringatan bahwa negeri ini sedang meniti jalan menuju kejatuhan dan ketidakberkahan. Nau’dzu billah min dzalik, semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian.***
