Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang ketujuh kalinya pada Kamis I Oktober 2026 bisa disebut sebagai kocok ulang. Karena ada yang diberhentikan dari posnya yang lama dipindahkan ke pos yang baru. Namun ada juga yang diberhentikan total, disamping sebuah kementerian baru juga dibentuk.
Kementerian baru yang dibentuk adalah Kementerian Koordinator Hilirisasi yang dijabat Bahlil Lahadalia yang juga sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dari total I0 menteri dan wakil menteri yang dilantik yang terjadi hanya perpindahan pos atau rotasi, Menteri Luar Negeri Sugiono dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggantikan Menteri PMK sebelumnya yaitu Pratikno.
Kemudian Presiden Prabowo mengangkat Kapolri yang baru, yaitu Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Sigit kini menduduki pos yang baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung Abdurrachman yang kini menduduki pos sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Tiga menteri yang kehilangan jabatannya adalah Menteri PMK Pratikno, Menteri Menko Polkam Djamhari Chaniago, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun, satu menteri yang disebut pertama masih menduduki jabatan, yaitu Pratikno menjadi Ketua Wantimpres.
Yang tercatat sebagai orang baru dalam Kabinet Merah Putih ini adalah Kapolri Suyudi Ari Seto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir yang sebelumnya Wakil Menlu, dan Menteri Perindustrian yaitu M. Sarmuji yang merupakan Sekjen Partai Golkar.
Pada kesempatan tersebut juga dilantik lima orang Wakil Menteri, yakni Drajad Hari Wibawa sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholish Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor I04/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Presiden juga melantik sebanyak 8 orang Kepala Badan yaitu Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman, Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman, Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Muhammad Qodari), dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Melihat reshuffle sekarang ini polanya yang terlihat mereka yang dicopot mayoritas masih diberikan tempat atau jabatan. Tidak dibuang begitu saja. Hanya mungkin mereka tidak lagi memiliki wewenang atau kekuasaan yang lebih besar lagi. Misalnya Listyo Sigit Prabowo mantan Kapolri sekarang dengan posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) posisinya masih memiliki kedekatan dengan kepala negara, namun terjauh dengan persoalan-persoalan yang bersifat politik. Apalagi di bawah kepemimpinannya kepolisian diberikan atribut Parcok (partai coklat) oleh masyarakat yang menunjukkan dugaan polri menjadi alat kekuasaan politik.
Bila dihubungkan dengan isu yang hangat dibicarakan di masyarakat dan medsos juga masih adanya kesan pengaruh mantan presiden Jokowi dalam pemerintahan sekarang, maka reshuffle kabinet memberikan sinyal figur yang dekat dengan mantan presiden ke-7 tersebut mulai dikikis pengaruhnya dengan menempatkan pada posisi-posisi yang tidak memiliki kekuasaan yang besar. Ini nampak misalnya dengan pencopoton Pratikno dan Listyo Sigit Prabowo dalam kabinet yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kapolri, sekarang hanya ditempatkan masing-masing sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dua jabatan yang hanya bersifat sebagai fungsi penasehat dan memberikan pertimbangan atau masukan kepada Presiden.
Pergantian kabinet juga masih menunjukkan bahwa partai yang berkuasa masih menenggang kadernya untuk bertahan dalam pemerintahan. Sugiono yang mantan Menlu yang dicopot tidak begitu saja dilepas. Ia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang menggantikan Ahmad Muzani sejak I Agustus 2025 kala yang bersangkutan menjadi Ketua MPR,kini didaulat menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Yang mengundang perhatian publik pada institusi Badan dan Wantimpres masuk orang-orang baru yang selama ini dikenal kritis di masyarakat. Hal ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan masyarakat. Rocky Gerung, misalnya, yang dikenal vokal menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga masuk gerbong Wantimpres. Ini menjadi pertanyaan ramai di masyarakat apakah setelah ia bergabung dengan kekuasaan akan masih bisa bicara bebas dan lugas menguraikan pemikiran dan ide-idenya. Sebagai intelektual bebas di luar kekuasaan ia tidak punya beban menyampaikan kritik tajam dan pedasnya. Namun, kini banyak yang meragukan bahwa sikap leluasa menyampaikan pikirannya sebagai intelektual tersebut akan melunak dan redup setelah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Di dunia talk show media elektronik ia dijuluki “No Rocky No Party”. Apakah julukan tersebut masih bertahan, tentunya masyarakat menunggu ia tampil pasca menjabat sebagai Wantimpres.
Pertanyaan yang sama juga berlaku terhadap Syahganda Nainggolan seorang aktivis yang juga dikenal vokal dan kritis yang baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Dengan tugas lembaga ini untuk mengkomunikasikan program prioritas dan strategis pemerintah kepada masyarakat, tentunya perannya yang utama agar program tersebut bisa berjalan dengan sukses dan mendapat apresiasi positif rakyat. Maka dalam hal ini menjadi pertanyaan bagi seorang aktivis yang terbiasa berfikir bebas dan kritis yang masuk dalam kekuasaan masih adakah peluang untuk berbicara leluasa sebagaimana laiknya karakter seorang intelektual bebas dan independen. Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat dengan masuknya para aktivis dan intelektual bebas ke dalam kekuasaan.
Sementara itu untuk Wantimpres yang dilantik sebanyak 26 orang terdapat beberapa nama yang juga pernah dapat sorotan di masyarakat, di antaranya Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 20I8-2023. Kepemimpinannya pernah disorot publik akibat putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu perkara Nomor 90/PPU-XXI/2023 yang berujung lolosnya Gibran Rakabuming Raka putra mantan Presiden Joko Widodo menjadi wakil presiden. Akibat putusan tersebut berujung sanksi pencopotannya sebagai Ketua MK. Kini Gibran juga digugat di MK terkait syarat pendidikannya untuk maju sebagai calon wakil presiden pada pilpres 2024 lalu.
Melihat komposisi anggota Wantimpres ini memang seperti ingin merangkum berbagai kalangan. Dari kalangan keluarga mantan presiden ada Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan istri almarhum Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid), dari kalangan pengusaha ada Jusuf Hamka, Chairul Tanjung, Jusuf Wanandi, Dato Sri Tahir, dari tokoh agama Konghucu ada Budi Tanoe Wibowo, dari kalangan ulama ada Quraish Shihab, Yahya Cholil Staquf (mantan Ketum NU), Anwar Iskandar, Aqiel Siradj, dari kalangan pakar hukum ada Margarito Kamis, dari kalangan mantan menteri ada Ignatius Jonan, mantan petinggi polri ada Budi Gunawan, dari kalangan politisi ada Bambang Soesetyo, dan kalangan lainnya.
Perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto ini tergolong cepat, hanya dalam masa 2 tahun pemerintahannya sudah 7 kali melakukan reshuffle kabinet.
Isyarat apa yang ingin disampaikan dalam pergantian kabinet kali ini maupun kriteria orang-orang yang dilantik menjadi pertanyaan publik. Karena belum ada penjelasan dan latarbelakang kebijakan yang disampaikan.
