Di panggung politik Indonesia hari ini, kita sedang menyaksikan sebuah teater kekuasaan yang dimainkan dengan sangat rapi. Di permukaan, panggung tersebut tampak tenang, steril dari gelombang protes, dan dipenuhi harmoni artifisial. Namun, di balik tirai kemegahan itu, tersimpan sebuah pertanyaan fundamental yang kian mendesak untuk direnungkan: ke arah mana sebenarnya kemudi bangsa ini sedang dibawa, ketika seluruh energi politik direduksi sekadar menjadi instrumen melanggengkan kekuasaan?
Jika kita menelisik benang merah antara era Joko Widodo dan kepemimpinan Prabowo Subianto, motif dasarnya tampak begitu telanjang. Bagi Jokowi, orientasi utamanya adalah konsolidasi dan kelanggengan kekuasaan—sebuah warisan (legacy) yang harus diamankan melampaui batas masa jabatannya. Sementara bagi Prabowo, kursi kepresidenan adalah muara dari sebuah ambisi panjang yang akhirnya tertunaikan. Dalam kalkulasi semacam ini, gagasan besar tentang kedaulatan rakyat—di mana rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pemegang mandat tertinggi—kerap terpinggirkan.
Gejala ini terpampang nyata dalam arsitektur kebijakan mutakhir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek ambisius Koperasi Merah Putih, hingga konsolidasi aset raksasa melalui BP Danantara, sering kali dibalut dengan retorika moral yang luhur: kesejahteraan anak, penguatan ekonomi desa, dan efisiensi negara. Namun, ketika dibedah lebih dalam pada level implementasi, jejak-jejak kepentingan transaksional dan persiapan logistik elektoral menuju 2029 terlalu kasatmata untuk diabaikan. Kebijakan publik tidak lagi murni lahir dari cetak biru keadilan sosial, melainkan kalkulasi akomodatif untuk merawat jaringan pendukung dan kelompok rente.
Strategi politik akomodatif ini mencapai puncaknya pada cara Prabowo merangkul seluruh spektrum kekuatan di negeri ini. Tidak ada lagi oposisi yang sepadan di parlemen; semua ditarik masuk ke dalam gerbong kekuasaan raksasa. Logika yang dipakai sederhana: singkirkan potensi gesekan, borong semua kawan (dan lawan), ciptakan stabilitas mutlak.
Namun, stabilitas yang dibeli dengan cara membungkam perbedaan dan mereduksi fungsi checks and balances bukanlah stabilitas sejati. Itu adalah stabilitas semu—sebuah karpet merah yang digelar di atas lantai kaca yang rapuh.
Puncak dari ironi stabilitas semu ini menemukan bentuk manifestasinya tatkala figur-figur yang selama ini dikenal sebagai kritikus paling tajam di luar sistem—seperti halnya Rocky Gerung yang merapat ke lingkaran Dewan Pertimbangan Presiden—ditarik ke dalam gerak struktur istana. Bagi sebagian orang, langkah ini dibaca sebagai kemenangan pragmatisme: suara-suara kritis dijinakkan bukan dengan represif, melainkan diserap dan diberi tempat duduk. Ketika sang pengritik ulung menyatakan dirinya “hanya pindah dari luar ke dalam”, publik seketika diingatkan bahwa gravitasi kekuasaan memang memiliki daya sedot yang luar biasa kuat, sanggup melarutkan ketajaman oposisi intelektual ke dalam kompromi administratif.
Di titik inilah kita patut cemas. Demokrasi yang sehat membutuhkan gesekan gagasan, benturan argumen, dan oposisi yang merawat kewarasan publik. Ketika semua elemen—dari partai politik, oligarki bisnis, hingga para pemikir kritis—berada di dalam perahu yang sama, siapa lagi yang tersisa untuk mengingatkan ketika haluan kapal mulai tersesat?
Kekuasaan yang terlalu berlimpah pengikut sering kali meninabobokan pemimpinnya sendiri. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa negara yang besar tidak akan pernah menjadi tangguh hanya karena permukaannya tenang tanpa riak, melainkan karena ia merawat kejujuran suara rakyatnya yang paling sunyi.
Martiono Hadianto adalah alumnus Teknik Kimia ITB, mantan pejabat pemerintah dan pimpinan sejumlah BUMN/perusahaan, serta pemerhati pembangunan kelembagaan Indonesia.
