Dalam beberapa bulan terakhir, diskusi publik tentang pemerintahan Prabowo Subianto didominasi oleh dua kubu. Yaitu kubu pendukung yang cenderung membela mati-matian, dan dan kubu kritikus yang cenderung menyerang tanpa melihat gambaran besar. Akibatnya, yang hilang adalah pemahaman.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela atau menyerang. Tujuannya sederhana: membaca peta jalan strategis yang sedang dijalankan Prabowo secara utuh, sehingga ke depan, kritik bisa lebih terarah, dukungan lebih beralasan, dan publik tidak terjebak dalam polarisasi yang tidak produktif.
Saya menulis ini bukan sebagai akademisi, bukan sebagai politisi, tetapi sebagai pengamat yang peduli pada masa depan Indonesia. Kebiasaan saya berpikir holistik dan out of the box sering berujung pada hal-hal strategis. Tulisan ini adalah hasil dari kebiasaan itu.
Tiga Tesis Utama
Sebelum membedah strategi, saya ingin mengajukan tiga tesis yang akan menjadi benang merah tulisan ini.
Tesis 1: Prabowo Bukan Pemain Biasa
Prabowo Subianto adalah aktor politik yang telah bergulat di panggung nasional selama lebih dari dua dekade. Ia telah kalah dua kali dalam pemilihan presiden, dan pada percobaan ketiga, ia menang dengan koalisi terbesar dalam sejarah reformasi. Seorang yang pernah mengalami kekalahan berulang tidak akan naif dalam merancang strategi kekuasaan.
Setiap langkahnya—sekontroversial apa pun—memiliki logika strategis yang matang. Bukan berarti semua langkahnya benar, tetapi kita harus membacanya sebagai strategi, bukan sebagai kesalahan acak atau sekadar “keinginan pribadi”.
Tesis 2: Prabowo Menghadapi Dua Tantangan Sekaligus
Prabowo tidak hanya menjalankan agenda pemerintahannya, tetapi juga menghadapi dua tantangan besar yang datang bersamaan. Pertama, tantangan internal. Yaitu menjaga stabilitas koalisi raksasa yang ia bangun, mengelola transisi kekuasaan dari era Jokowi, dan membangun legitimasi sebagai presiden yang menang telak. Kedua, tantangan eksternal. Yakni tekanan fiskal akibat perang Iran, kenaikan harga energi, revisi outlook utang oleh Fitch, dan ketidakpastian ekonomi global.
Seorang pemimpin yang hanya fokus pada agenda internal akan krisis karena faktor eksternal. Sebaliknya, yang hanya responsif pada krisis eksternal akan kehilangan pijakan politik. Prabowo memilih untuk menjalankan keduanya sekaligus.
Tesis 3: Kepercayaan adalah Sumber Daya Paling Langka
Dalam demokrasi modern, kepercayaan publik adalah sumber daya yang lebih berharga daripada uang. Tanpa kepercayaan, koalisi gemuk hanya akan menjadi beban; program ambisius hanya akan menjadi sasaran kritik; dan kebijakan krisis akan selalu dibaca sebagai kegagalan, bukan “kepemimpinan”.
Prabowo memahami ini. Ia sadar bahwa ia memulai dengan bekas luka elektoral (dua kali kalah), dan warisan transisi (dipandang oleh sebagian sebagai “presiden yang dihasilkan oleh koalisi Jokowi). Karena itu, upaya meningkatkan kepercayaan publik adalah pekerjaan rumah nomor satu. Dan ini adalah pekerjaan yang paling sulit.
Tujuh Pilar Strategi Prabowo
Saya membagi strategi Prabowo ke dalam tujuh pilar. Masing-masing pilar memiliki logika, status pelaksanaan, dan risiko yang belum termitigasi.
Pilar 1: Pengalaman Parlemen: Koalisi Gemuk sebagai Harga Stabilitas
Membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai 80% lebih kursi DPR. Membagi jatah kabinet dengan total 118 pejabat setingkat menteri (48 menteri, 56 wakil menteri, dan 14 kepala badan/pejabat setingkat menteri lainnya).
Tidak ada oposisi berarti di parlemen. Setiap kebijakan—APBN, RUU, program prioritas—dapat dipastikan lolos tanpa hambatan berarti. Ini adalah political insurance bagi agenda pemerintahan.
Kritik yang muncul: Kabinet gemuk, tidak efisien, pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan. Yang perlu dipahami: Ini adalah harga politik yang harus dibayar. Prabowo memilih political stability over administrative efficiency dalam jangka pendek. Ia membutuhkan dukungan absolut dari parlemen untuk menjalankan program-program ambisiusnya. Risiko yang belum termitigasi: Koalisi ini dibangun di atas transaksi (jatah kursi), bukan ideologi. Jika suatu saat “kue” tidak cukup, koalisi bisa retak.
Pilar 2: Konsolidasi Fiskal: Danantara dan Pergantian Menkeu sebagai Taruhan Besar
Langkah yang ditempuh Prabowo adalah membentuk Danantara —holding super BUMN yang mengonsolidasikan aset negara senilai Rp14.000 triliun. Ia mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025.
Danantara: menciptakan mesin investasi di luar APBN, mengurangi ketergantungan pada utang. Pergantian Menkeu: menghilangkan potensi konflik antara “disiplin fiskal” (Sri Mulyani) dan “kebutuhan politik” (ekspansi program MBG, Danantara, dll.).
Kritik yang muncul adalah: Hilangnya figur independen di posisi kunci; potensi korupsi di Danantara; risiko konflik kepentingan. Yang perlu dipahami, ini adalah taruhan terbesar*. Prabowo mengganti “rem independen” dengan loyalis yang kompeten (Purbaya memiliki rekam jejak teknis kuat) untuk memastikan agenda prioritas berjalan tanpa hambatan internal. Risikonya: tidak ada lagi yang berani mengatakan “tidak” jika kebijakan mulai membahayakan stabilitas fiskal. Risiko yang belum termitigasi: Belum ada sistem pengawasan yang memadai untuk Danantara; publik belum melihat transparansi pengelolaan aset sebesar Rp14.000 triliun.
Pilar 3: Penguasaan Akar Rumput: EMBG dan Koperasi Merah Putih sebagai Infrastruktur Politik
Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima (anak sekolah, ibu hamil, balita) dengan anggaran Rp71 triliun pada 2025. Sedangkan Koperasi Merah Putih:menargetkan 80.081 unit di desa/kelurahan dengan akses pembiayaan hingga Rp3 miliar per unit dari bank Himbara.
MBG: membangun konstituen baru yang secara psikologis “berutang budi” pada pemerintah; menciptakan lapangan kerja (klaim 1,5 juta pekerja). Koperasi Merah Putih: menguasai ekonomi desa (logistik, distribusi) sebagai infrastruktur politik dan ekonomi jangka panjang yang terintegrasi dengan pusat. MBG sudah beroperasi di ribuan SPPG; Koperasi Merah Putih dalam proses pembentukan)
Kritik yang muncul: MBG dimonopoli oleh keluarga pejabat (kasus Sulsel: 41 SPPG dikuasai anak Wakil Ketua DPRD Sulsel); dugaan afiliasi penyedia dengan Prabowo; kasus keracunan massal (6.517 kasus hingga Oktober 2025); ketimpangan kualitas layanan. Sedangkan Koperasi Merah Putih, pembentukannya dinilai tergesa tanpa kajian; potensi korupsi Rp4,8 triliun per bulan; risiko gagal bayar Rp240 triliun untuk perbankan; dana desa dijadikan jaminan (melanggar UU Desa); berpotensi mematikan usaha rakyat yang sudah ada. |
Yang perlu dipahami, program ini adalah investasi politik jangka panjang, bukan sekadar kebijakan sosial. Risiko terbesarnya adalah jika pelaksanaan justru menguntungkan kroni, maka efeknya akan bumerang: kekecewaan massal yang menggerus kepercayaan, bukan membangunnya. Risiko yang belum termitigasi: Tidak ada satu pun kontrak MBG yang dibatalkan meskipun ada dugaan monopoli; belum ada audit terbuka dari BPK; Koperasi Merah Putih tetap berjalan meskipun para ahli memperingatkan potensi gagal bayar sistemik.
Pilar 4: Konsolidasi Birokrasi: Pembersihan Pejabat Loyalis Jokowi sebagai Tahap Alami Transisi
Evaluasi menyeluruh di BUMN, Danantara, dan institusi strategis lainnya. Isu yang beredar: akan ada pembersihan pejabat-pejabat yang dianggap lebih loyal pada Jokowi daripada Prabowo, terutama yang tidak kompeten.
Menggeser pusat gravitasi kekuasaan dari jaringan Jokowi ke jaringan Prabowo. Memastikan instruksi presiden dijalankan tanpa “gesekan” interpretasi dari birokrat yang memiliki loyalitas ganda.
Kritik yang muncul: Potensi politisasi; bisa memicu resistensi dari dalam; jika hanya diganti dengan loyalis yang tidak kompeten, birokrasi justru mandek. Yang perlu dipahami, Ini adalah tahap natural dalam transisi kekuasaan. Setiap presiden baru akan menempatkan orang-orang yang ia percaya di posisi-posisi strategis. Namun, caranya sangat menentukan. Jika dilakukan dengan transparansi (berbasis kinerja, bukan afiliasi politik), ini akan memperkuat birokrasi. Jika tidak, ini akan menciptakan konflik internal yang melemahkan pemerintahan. Risiko yang belum termitigasi: Belum ada kriteria yang jelas tentang “kompetensi” yang digunakan; publik tidak diajak melihat prosesnya.
Pilar 5: Diplomasi dan Citra: Nasionalisme dan Netralisasi Oposisi
Menolak iuran Board of Peace Rp17 triliun: Prabowo menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran untuk status premium member. Pendekatan ke Megawati: pertemuan-pertemuan rutin dengan Ketua Umum PDIP, baik secara terbuka maupun tertutup.
BoP: membangun citra pemimpin yang tegas, tidak tunduk pada asing, dan memprioritaskan kepentingan nasional. Pendekatan Megawati: menetralisir potensi oposisi terbesar di luar koalisi (PDIP), mencegah gerakan massa yang dapat mengganggu stabilitas. |
Kritik yang muncul: BoP terlambat dikomunikasikan, klarifikasi baru muncul setelah spekulasi liar beredar. Pendekatan Megawati: ketergantungan pada figur; stabilitas bergantung pada hubungan personal yang bisa retak sewaktu-waktu. Yang perlu fipahami, ini adalah strategi pengamanan eksterna. Prabowo memastikan tidak ada musuh di luar yang cukup kuat untuk menggoyahkan pemerintahannya. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada figur. Risiko yang belum termitigasi: Tidak ada mekanisme institusional yang menahan jika suatu saat hubungan dengan Megawati retak.
Pilar 6: Manajemen Krisis:Menghadapi Perang Iran dan Tekanan Fiskal.
Menyusun tiga skenario defisit APBN akibat perang Iran: Moderat (3,18%), Menengah (3,53%), Terburuk (4,06%). Melakukan efisiensi belanja kementerian. Membuka opsi pengetatan subsidi BBM.
Menyiapkan diri menghadapi badai global (perang Iran, harga minyak, outlook rating negatif Fitch) tanpa mengorbankan program prioritas seperti MBG. Prabowo menegaskan: Defisit limit is a good tool to discipline ourselves. We have no plan to change it unless there’s a very big emergency like COVID.
Masih berjalan dalam wacana (skenario sudah disusun, tetapi langkah drastis belum diambil). Kritik yang muncul: Belum ada langkah drastis yang terlihat; pasar dan investor mulai gelisah pasca-revisi outlook Fitch; pemerintah masih “mengancam” akan menaikkan harga BBM tetapi belum ada kepastian.
Yang perlu dipahami: Pemerintah sedang berada di persimpangan. Mempertahankan program prioritas (MBG) di tengah tekanan fiskal adalah “taruhan” yang bisa berakhir dengan dua cara: jika berhasil, Prabowo keluar sebagai pemenang; jika gagal, krisis fiskal akan menghantam. Risiko yang belum termitigasi: Tidak ada komunikasi yang jelas ke publik tentang langkah-langkah yang akan diambil jika skenario terburuk terjadi. Publik dan pasar dibiarkan menebak.
Pilar 7: Komunikasi dan Kepercayaan: Upaya yang Paling Sulit
Mengadakan pertemuan dengan berbagai tokoh masyarakat: ulama, akademisi, jurnalis, budayawan, aktivis, dan tokoh daerah.
Membangun komunikasi langsung dapat memotong rantai konflik dengan media, mengubah citra dari defensif menjadi “responsif. Ini adalah pengakuan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi yang rapuh dan perlu dibangun dengan sengaja. |
Kritik yang muncul: Masih bersifat seremonial; belum ada bukti bahwa masukan dari pertemuan tersebut diakomodasi dalam perubahan kebijakan nyata. Yang perlu dipahami: Pertemuan adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup. Kepercayaan tidak dibangun oleh pertemuan, tetapi oleh bukti bahwa pertemuan itu berdampak pada kebijakan. Risiko yang belum termitigasi: Jika hanya berhenti pada pertemuan tanpa tindak lanjut, publik akan semakin sinis dan menganggapnya sebagai “pencitraan” semata.
Peluang yang Terlewat
Mengapa UI, ITB, IPB, dan UGM belum dilibatkan secara institusional?
Setelah memetakan tujuh pilar strategi Prabowo, saya menemukan satu celah yang paling mencolok: belum dilibatkannya perguruan tinggi negeri terkemuka—Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM)—sebagai institusi resmi pemberi saran dan mitra kebijakan.
Ini adalah peluang yang terlewat dengan konsekuensi yang signifikan. Mengapa ini penting? Pertama, mereka adalah “rumah” bagi para kritikus paling vokalSelama ini, akademisi dari PTN ini adalah yang paling vokal mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, kritik mereka seringkali bersifat “dari luar” karena tidak ada saluran resmi. Akibatnya, pemerintah merasa diserang dan merespons defensif; akademisi merasa frustrasi karena tidak didengar. Dan publik melihat kedua belah pihak saling serang dan kehilangan kepercayaan pada keduanya.Dengan melibatkan mereka secara institusional, kritik bisa berubah menjadi masukan yang terstruktur, bertanggung jawab, dan terintegrasi dalam proses kebijakan. Ini akan memutus lingkaran setan komunikasi yang selama ini menggerus kepercayaan.
Kedua, mereka memiliki kapasitas analisis yang mendalam UI, ITB, IPB, UGM adalah pusat-pusat keunggulan ilmiah. Mereka memiliki pakar ekonomi dan keuangan yang bisa mengkaji dampak fiskal kebijakan; pakar pertanian dan pangan yang bisa membantu desain MBG yang efisien; pakar teknologi dan energi yang bisa merancang transisi energi; dan pakar tata kelola dan hukum yang bisa membantu membangun sistem antikorupsi.
Pemerintah saat ini sedang menjalankan program-program yang sangat kompleks (Danantara, MBG, Koperasi Merah Putih).Tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan kapasitas intelektual terbaik bangsa.
Ketiga, ini akan meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan Ketika publik melihat bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan “keyakinan pribadi” atau “loyalitas partai”, tetapi juga mendengarkan akal sehat dan ilmu pengetahuan, kepercayaan akan meningkat. Ini adalah langkah yang sulit ditolak oleh siapa pun yang mengaku peduli pada masa depan bangsa.
Apa yang Perlu Dilakukan?
- Membentuk Dewan Penasihat Ilmiah (Scientific Advisory Council). Terdiri dari rektor dan guru besar terpilih dari UI, ITB, IPB, UGM. Bertemu secara rutin (misalnya triwulanan) dengan Presiden dan menteri terkait.
- Memberi mandat kajian independen. Sebelum kebijakan besar (seperti perluasan MBG, skema pembiayaan Koperasi Merah Putih, atau restrukturisasi Danantara) diluncurkan, PTN diberi waktu (misalnya 30-60 hari) untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi.
- Mempublikasikan hasil kajian. Transparansi adalah kunci. Publik perlu melihat bahwa masukan dari para akademisi dipertimbangkan dan mana yang diakomodasi atau tidak, serta alasannya.
- Mengalokasikan anggaran riset yang memada. Ini bukan proyek pemerintah, tetapi kerja ilmiah yang serius. Pemerintah perlu mengalokasikan dana riset yang cukup agar kajian yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
Apa Dampaknya?
- Bagi Pemerintah: Mendapatkan early warning system dari para ahli | Memiliki saluran resmi untuk mempengaruhi kebijakan | Melihat bahwa pemerintah serius mendengarkan ilmu pengetahuan.
- Bagi Akademisi: Mengurangi risiko kebijakan gagal. Kritik tidak lagi hanya dari luar tetapi menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa. Kepercayaan meningkat karena ada transparansi dan akuntabilitas intelektual.
- Bagi Publik: Membangun citra sebagai pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan | Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional | Kualitas kebijakan lebih terjamin karena melalui kajian yang matang
Mengapa Ini Belum Dilakukan?
Saya menduga ada dua alasan. Pertama, kebiasaan sentralistik. Pemerintahan Prabowo, dengan koalisi gemuk dan kabinet besar, cenderung mengambil keputusan di lingkaran terbatas. Belum ada budaya membuka ruang bagi masukan dari luar struktur kekuasaan. Kedua, kekhawatiran akan kritik. Ada kekhawatiran bahwa jika PTN dilibatkan, mereka akan memperlambat kebijakan dengan kajian yang panjang atau bahkan mengkritik secara terbuka.
Padahal, justru itulah yang dibutuhkan untuk menghindari kegagalan. Padahal, keberanian untuk mendengar kritik sebelum kebijakan diluncurkan adalah ciri kepemimpinan yang dewasa. Ini jauh lebih baik daripada harus menghadapi krisis setelah kebijakan gagal.
Kesimpulan
Prabowo Subianto sedang menjalankan strategi konsolidasi kekuasaan yang sangat terencana, dibangun di atas tujuh pilar: 1). Pengamanan parlemen melalui koalisi gemuk. 2). Konsolidasi fiskal melalui Danantara dan pergantian Menkeu.3). Penguasaan akar rumput melalui MBG dan Koperasi Merah Putih. 4). Konsolidasi birokrasi melalui pembersihan pejabat loyalis Jokowi. 5). Diplomasi dan citra melalui nasionalisme dan netralisasi oposisi. 6(. Manajemen krisis menghadapi perang Iran dan tekanan fiskal. 7). Komunikasi dan kepercayaan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat.
Strategi ini cerdas, tetapi penuh risiko. Kepercayaan publik adalah fondasi yang paling rapuh. Tanpa kepercayaan, koalisi gemuk hanya akan menjadi beban; program ambisius hanya akan menjadi sasaran kritik; dan kebijakan krisis akan selalu dibaca sebagai kegagalan, bukan kepemimpinan.
Peluang terbesar yang terlewat adalah belum dilibatkannya UI, ITB, IPB, dan UGM sebagai mitra kebijakan. b Ini adalah langkah yang relatif kecil tetapi dampaknya besar. Ini akan memutus lingkaran setan komunikasi antara pemerintah dan kritikus; meningkatkan kualitas kebijakan melalui kajian ilmiah; dan embangun kepercayaan publik secara signifikan.
Ajakan untuk Pemerintah (Prabowo)
Presiden Prabowo, strategi yang Anda jalankan telah menunjukkan kecerdasan politik yang luar biasa. Koalisi gemuk, Danantara, MBG—semua adalah langkah-langkah berani. Namun, ada satu hal yang Bapak lewatkan: mengundang akal sehat bangsa untuk duduk bersama Bapak secara institusional.
UI, ITB, IPB, UGM bukan musuh. Mereka adalah rumah bagi anak-anak bangsa yang paling cerdas. Mereka selama ini mengkritik karena mereka peduli. Mereka frustrasi karena merasa tidak didengar.
Anda tidak perlu membatalkan program-program yang telah dijalankan. Cukup undang mereka, beri mereka mandat untuk mengkaji, dan tunjukkan kepada publik bahwa Bapak mendengarkan ilmu pengetahuan. Ini adalah langkah kecil dengan dampak besar. Ini akan mengubah arah komunikasi dari “konfrontatif” menjadi “kolaboratif”. Ini akan membangun kepercayaan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang paling sulit.
Ajakan untuk Para Kritikus
Saudara-saudara yang peduli pada masa depan Indonesia, kritik kita selama ini seringkali reaktif, parsial, dan tidak melihat gambaran besar. Akibatnya: pemerintah merasa diserang dan merespons defensif; publik melihat kita sebagai pengganggu, bukan mitra; dan kepercayaan publik pada civil society juga tergerus.
Mari kita ubah pola itu. 1) Pahami strategi yang sedang dijalankan. Prabowo bukan pemain biasa. Ia memiliki peta jalan yang jelas. Kita boleh tidak setuju, tetapi kita harus memahami.2). Sertakan alternatif dalam setiap kritik. Jangan hanya mengatakan “MBG boros. Katakan: “MBG sebaiknya fokus pada daerah dengan stunting tertinggi dulu, sambil efisiensi logistik; 3).Dukung langkah-langkah yang benar.** Jika pemerintah mulai membuka diri pada perguruan tinggi, dukung. Jika mereka mengambil langkah penghematan yang tepat, apresiasi. Ini memberi insentif politik untuk terus melakukan hal yang benar. 4) Tawarkan diri sebagai mitra.** Jangan hanya mengkritik dari luar. Tawarkan kajian, tawarkan dialog, tawarkan solusi. Jadilah bagian dari proses perbaikan, bukan sekadar penonton yang bersiul dari pinggir lapangan.
Ajakan untuk Publik
Warga negara yang saya hormati, kita hidup di era di mana informasi berlimpah tetapi pemahaman langka. Setiap hari kita disuguhi kontroversi, tetapi jarang kita diajak melihat gambaran besar. Jangan terjebak dalam polarisasi. Tidak semua yang dilakukan pemerintah adalah benar. Tidak semua yang dikatakan kritikus adalah salah. Tuntutlah kedua belah pihak untuk berdialog, bukan saling serang. Dukunglah langkah-langkah yang membangun kolaborasi antara pemerintah dan akal sehat bangsa. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan citra Prabowo, bukan popularitas kritikus, tetapi masa depan Indonesia di tengah badai global yang sedang menguat.
Penutup
Kritik tanpa pemahaman adalah kebisingan. Pujian tanpa kejernihan adalah bahaya.
Tulisan ini saya akhiri dengan harapan bahwa ke depan, diskusi publik tentang pemerintahan kita tidak lagi didominasi oleh saling serang yang tidak produktif. Semoga kita semua—pemerintah, kritikus, dan publik—bisa naik ke level yang lebih tinggi: saling memahami, lalu bersama-sama mencari solusi terbaik bagi bangsa.
Indonesia sedang berada di persimpangan. Badai global sedang menguat. Ini bukan waktu untuk bermain-main dengan politik identitas atau saling menjatuhkan. Ini waktu untuk kolaborasi antara kekuasaan dan akal sehat.
Prabowo telah membuka pintu dengan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat. Kini, saatnya pintu itu dibuka lebih lebar—untuk UI, ITB, IPB, UGM, dan seluruh potensi intelektual bangsa. Karena pada akhirnya, tidak ada strategi kekuasaan yang akan bertahan lama jika tidak dibangun di atas fondasi kepercayaan dan ilmu pengetahuan.
Martiono Hadianto adalah pengamat yang peduli pada masa depan Indonesia. Tulisan ini disusun dengan asistensi AI.
