Bisakah masalah diselesaikan dengan masalah? Percayalah, itu sangat mungkin. Lebih-lebih bila kita berguru pada syaikh Juha, sufi eksentrik yang terkenal gemar menjungkir-balikkan nalar.
Suatu saat, datang seorang tamu mengeluhkan kesumpekan hidupnya. Bayangkan, begitu katanya, di rumah berukuran 5 x 7 meter, dia harus bersesakan dengan 2 orang tua, 2 mertua, seorang isteri, 5 anak dan 3 iparnya.
Sang syaikh manggut-manggut; dan –luar biasanya- sekejap kemudian sudah menyabdakan nasehat ajaibnya. “Kamu mesti berternak. Beli sepuluh ekor ayam, pelihara di dalam rumah!”
Meski nyaris terloncat dari tempat duduknya, si tamu tak mendebat. Dia terlanjur percaya, syaikh terlalu arif untuk membuat kesalahan.
Tapi, apa mau dikata, bukannya mengurangi kesumpekan, nasehat syaikh justru membuat hidupnya makin sengsara.
Celakanya, setiap kali mengeluhkannya, setiap kali pula syaikh menambah perbendaharaan ternaknya. Mulai dari sepasang kambing, sepasang keledai sampai akhirnya sepasang sapi.
Tentu saja, hidupnya makin serasa di neraka. Binatang berkeliaran dan berebut ruang dengan manusia, sementara kotoran bertebaran dimana-mana. Bahkan untuk sekedar bernapas pun kini dia merasa tak bisa.
Mau tak mau, dia kembali bersimpuh, dan dengan teramat sangat memohon agar syaikh benar-benar membebaskannya dari tekanan yang nyaris membuat gila ini.
Sekali lagi, syaikh manggut-manggut; dan -yang tak kalah luar biasa- tanpa perlu berpikir, segera memerintahkan si tamu menjual seluruh ternaknya.
Begitulah, malam itu juga, si tamu sudah kembali nongol di rumah syaikh. Kali ini tanpa wajah muram. “Terima kasih syaikh, terima kasih! Sampeyan memang luar biasa bijak! Kini rumah saya benar-benar lapang, tak ada lagi kesumpekan yang tertinggal!”
***
Seperti banyak orang keliru menilai tindakan syaikh Juha; saya curiga, jangan-jangan selama ini kita telah keliru pula menilai para pemimpin kita. Kita sering terburu-buru menghakimi: kebijakan mereka pasti tidak berpihak pada rakyat, atau -lebih jauh- pasti makin menyengsarakan rakyat yang sudah sangat sengsara.
Padahal, kalau jernih dirunut, akan segera tampak, betapa penilaian ini bermuara pada prasangka belaka. Prasangka yang berhulu pada ketidak adilan penerapan perspektif.
Terus terang, sejak awal kita terlanjur terbiasa mengukur segala sesuatunya dengan ukuran-ukuran kasat mata yang empiris-logis-matematis belaka. Artinya, kita hanya mampu mengukur hal-hal yang jejaknya secara kuantitatif atau kualitatif bisa kita kalkulasi dan proyeksikan secara langsung dan rasional dalam medan realitas.
Jelas ini tidak adil. Karena, jangan-jangan, tolok ukur ini tidak pernah mereka pakai, dan -bisa jadi- justru berlawanan dengan ukuran mereka.
Untuk memperoleh perspektif yang lebih akurat, mestinya kita harus rela sedikit menggeser pendekatan ‘tradisional’ kita yang semata empiris-logis-matematis. Karena, seunggul apapun, pendekatan ini -sebagaimana terbukti selama ini- rasanya terlalu miskin untuk bisa memahami tindakan mereka.
Mau tak mau, pada akhirnya kita harus menerima kenyataan, tindakan mereka melampaui rasionalitas biasa. Tanpa kerendah hatian untuk mengakui hal ini; percayalah, selamanya kita akan tergagap-gagap membaca kebijakan mereka.
Jadi, sudah waktunya kebijakan para pemimpin ini kita coba dekati dengan perspektif lain yang lebih tepat. Perspektif yang mampu mengantar kita untuk melampaui realitas empiris, dan meraih realitas mistis yang selama ini -sesuai namanya- selalu menjadi rahasia bagi kita.
Dalam hal ini, tampaknya cuma perspektif Juha-lah, satu-satunya perspektif yang memungkinkan kita menemukan nilai-nilai luhur semacam itu. Nilai-nilai luhur yang selama ini terkunci rapat dibalik tindakan lahir pemimpin kita.
Percayalah, kalau kita terapkan perspektif ini, kita akan segera melihat, betapa segenap kebijakan mereka sesungguhnya adalah rangkaian langkah yang secara terukur dan terarah, dirancang untuk mendidik dan menyelamatkan rakyat. Tak lebih dan tak kurang dari itu.
***
Terlalu berlimpah fakta yang bisa dipakai membuktikan hal ini. Ambil sedikit contoh: harga BBM yang katanya disesuaikan dengan harga ‘internasional’ tapi tidak juga turun ketika harga pasaran turun, nilai tukar dolar yang istiqomah nangkring di atas tiga belas ribu, harga kebutuhan pokok yang suka duduk di gedung-gedung tinggi dst.
Jelas, ini semua secara sistematis telah dirancang sedemikian rupa -bukan seperti kelihatannya yang seolah menambah beban kesengsaraan- tapi semata untuk mendidik agar kita tak menjadi bangsa pengeluh.
Rakyat kita sudah terlalu lama dimanjakan dengan beragam subsidi, yang membuat mereka tidak kreatif dan efektif dalam memberdayakan segenap potensinya secara rasional dan bertanggung jawab.
Bayangkan, tanpa terapi semacam ini, dalam jangka panjang -secara mental-spiritual- bangsa kita potensial, bukan cuma jadi bangsa kuli, tapi sekaligus menjadi bangsa dengan stempel kufur nikmat, pengingkar kenikmatan.
Rakyat akan dimanjakan fasilitas, dan akhirnya lupa bahwa napasnya di subsidi. Alih-alih bersyukur, mereka malah akan menuntut lebih banyak lagi kemudahan yang disangka menjadi hak alamiah rakyat.
Jadi, dalam perspektif Juha, yang keliru tampaknya justru mereka yang kemarin berapi-api menghalangi semua ini.
Karena, dengan menggagalkan terapi agung ini, artinya menghambat kesinambungan kebijakan yang dimaksud untuk menyelamatkan rakyat dari kejatuhan mental-spiritual; sesuatu yang jelas lebih pantas diselamatkan dibanding kejatuhan ekonomi misalnya.
Bahaya juga mengancam kalau kita salah membaca kebijakan para pemimpin yang seolah membiarkan, atau bahkan mendorong dan menciptakan, perseteruan di kalangan rakyat. Kalau tak jeli membacanya, bisa-bisa kita menyumpah-serapahi mereka sebagai pihak yang tega dengan sengaja membelah dan mengadu-domba rakyatnya sedemikian rupa hanya demi mempertahankan atau merebut kekuasaan belaka.
Padahal, kalau kita punya cukup kesabaran untuk perlahan-lahan menelisiknya secara komprehensif, kita pasti akan menemukan kearifan dan hikmah yang luar biasa besar di baliknya. Dengan cara ini sebenarnya mereka sedang melatih ketangguhan akal sehat dan patriotisme rakyat. Bayangkan, tanpa dikejutkan oleh terapi yang luar biasa ekstrim ini, rakyat akan terlena dengan menganggap kondisi bangsanya baik-baik saja. Keterlenaan ini tentu saja berbahaya, karena membuat mereka abai terhadap ancaman nyata yang selalu mengintai.
Di samping itu, selama ini rakyat tak cukup mengasah daya kritisnya, sehingga agak kesulitan membedakan mana hoax mana fakta, mana framing mana kenyataan utuh, mana pembenaran mana kebenaran, mana sampah mana permata. Banjir hoax, framing, pembenaran dan sampah dimana-mana pada dasarnya memang dirancang agar akal sehat rakyat terlatih untuk menemukan jarum di tumpakan jerami, menelisik permata di gunung sampah. Bukankah ini semua adalah kemuliaan yang sengaja disembunyikan? Bukankah ini semua membuktikan bahwa para pemimpin kita sejatinya adalah orang-orang sangat mulia yang sengaja membungkus dirinya dengan pakaian kehinaan agar rakyat tak silau oleh kecemerlangan cahaya jati diri mereka?
***
Belum lagi kalau kita bicara tentang kebijakan pengelolaan kekayaan alam. Sebut saja masalah Freeport misalnya, atau Newmont, atau Blok Cepu atau begitu banyaknya ijin penambangan (konon 800 lebih) yang selama ini sudah dikeluarkan atau pembalakan hutan yang seolah tidak pernah bisa ditangani dst dst.
Bila saja kita tak segera membacanya dalam perspektif Juha; pasti kita akan kebakaran jenggot, dan secara sembarangan akan menuduh para pemimpin sebagai para penggadai masa depan, atau -paling sopan- para pengerat sumber daya alam.
Padahal dalam perspektif Juha, menjadi terang bahwa inti persoalannya lagi-lagi adalah penyelamatan rakyat dari kemungkinan terburuk: menjadi pendosa yang layak masuk neraka karena tidak becus mengelola kekayaan alam yang dititipkan Tuhan.
Mari berimajinasi. Pada satu sisi, kekayaan alam adalah fasilitas, yang bisa membuat kita sedikit lebih sejahtera. Sementara di sisi lain, ia sekaligus berarti beban, karena kelak akan diminta pertanggung jawabannya.
Bayangkan, kalau rakyat ngawur menambang atau membalak hutan, mereka pasti terancam dua hukuman sekaligus: dunia dan akhirat. Dunia lewat bertubi-tubinya bencana, dan akhirat karena lalai mensyukuri nikmat.
Nah, dari pada harus menanggung dua, tentu jauh lebih baik bila cukup satu hukuman saja. Karena itu, pengelolaan kekayaan alam sengaja kita serahkan pada orang asing. Tentu dengan maksud, agar kelak mereka sajalah yang repot mewakili kita untuk masuk neraka.
Sementara rakyat cukup menanggung hukuman dunia saja. Karena, betapapun sakitnya, hukuman dunia -yang bentuknya bisa sangat beragam mulai dari bencana, kelaparan sampai dengan bermacam penyakit- jelas lebih ringan dibanding masuk neraka.
Lagi pula, hukuman dunia justru terbukti sering memberi ruang bagi rakyat untuk merenung, dan menyadari betapa pentingnya mendekat pada Tuhan dan mensyukuri apapun pemberianNya. Sesuatu yang sulit diperoleh ketika orang dalam guyuran fasilitas.
Baru, pada saatnya kelak, bila mereka sudah memiliki cukup kearifan, urusan pengelolaan kekayaan alam ini mungkin diserahkan kembali pada rakyat. Meski misalnya, sekali lagi misalnya, waktu itu wilayah kita sudah jadi gurun pasir tandus sekalipun.
Pastilah, dengan kearifan yang sudah mereka miliki, rakyat tak mungkin menolaknya. Paling tidak, karena soal ini pasti tak jadi prioritas yang memusingkan kepala mereka lagi.
Dan -seperti tamu syaikh Juha- rakyat justru akan sangat berterima kasih pada para pemimpin, yang telah membukakan mata mereka tentang betapa luasnya anugerah kearifan dibanding remah-remah kekayaan bumi yang harus hilang.
Nah, pada titik ini, jujur saja, saya tak ingin berdebat. Berdebat dengan para sufi adalah sesuatu yang sejauh mungkin selalu berusaha saya hindari.
Lebih-lebih berdebat dengan sufi tipe Juha. Betapa tidak? Bayangkan, cukup dengan sebelah mata saja, mereka mampu memporak porandakan segenap argumen yang bertahun-tahun susah payah saya bangun! Bukankah ini malapetaka?
