Indonesia memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia, pengalaman sejarah, dan cita-cita konstitusional yang besar. Namun kekayaan dan pertumbuhan belum dengan sendirinya menjamin rasa adil, kepercayaan publik, ataupun ketahanan bangsa. Di sinilah saya kembali mengingat pesan sederhana dari kebudayaan Jawa: “urip iku sak madyo”—hidup sewajarnya, tidak berlebihan. Ungkapan ini tampaknya berbicara tentang perilaku pribadi, tetapi mengandung pertanyaan kebangsaan: dapatkah sebuah negara mengembangkan kemajuan tanpa mengorbankan keseimbangan, martabat manusia, dan hak generasi berikutnya?
Pada usia 81 tahun, setelah menyaksikan berbagai perubahan dalam pemerintahan dan perekonomian Indonesia, saya semakin percaya bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari gedung, jalan, neraca keuangan, atau kekuatan pertahanan. Ukurannya juga terletak pada bagaimana warga hidup, berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan diperlakukan dengan adil. Tulisan ini merupakan refleksi dan usulan cara berpikir, bukan klaim menemukan teori ilmiah baru.
Kearifan Nusantara: sederhana bukan berarti pasrah
“Sak madyo” bukan ajakan untuk berhenti bekerja keras, menolak kemajuan, atau menerima ketidakadilan. Yang ditolak ialah sikap berlebihan: kerakusan dalam menguasai kekayaan, ambisi kekuasaan tanpa batas, konsumsi yang menghabiskan sumber daya, serta kebijakan yang mengejar hasil segera sambil mengabaikan akibat jangka panjang. Kesederhanaan justru menuntut penguasaan diri dan keberanian menentukan batas.
Dalam kebijaksanaan Jawa dikenal pula “urip iku urup”, hidup hendaknya memberi terang atau manfaat, dan “urip mung mampir ngombe”, hidup di dunia bersifat sementara. Keduanya melengkapi sak madyo: manusia bukan hanya diminta membatasi keinginan, melainkan juga meningkatkan manfaat hidupnya. Tradisi daerah lain mengenal penekanan yang berbeda tentang harmoni, martabat, dan belajar dari alam. Persamaan di antaranya layak dijadikan bahan dialog; tidak berarti seluruh tradisi tersebut identik.
Pada tingkat negara, jalan tengah bukanlah membagi semua perbedaan menjadi dua bagian sama besar. Ada perkara yang tidak boleh dikompromikan: hak asasi, integritas hukum, keselamatan manusia, dan larangan korupsi. Moderasi dalam cara hidup harus dibedakan dari sikap membiarkan ketidakadilan.
Pancasila: arah moral, bukan sekadar titik tengah ideologi
Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Pasal 33 memberi landasan konstitusional bagi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama serta diarahkan pada kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pentingnya kebersamaan dan pembatasan dominasi segelintir pihak. [1]
Gagasan Bung Hatta tentang koperasi dan demokrasi ekonomi memperjelas bahwa partisipasi rakyat dan pembagian manfaat pembangunan merupakan persoalan kelembagaan, bukan sekadar kemurahan hati. [2] Akan tetapi, secara historis terlalu menyederhanakan jika Sukarno dan Hatta disebut hanya mengambil ungkapan “urip iku sak madyo” lalu mengubahnya secara langsung menjadi Pancasila. Hubungan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan ialah kesesuaian nilai: kearifan lokal dapat membantu kita memahami dan menghidupkan amanat Pancasila, sedangkan rumusan Pancasila lahir dari proses pemikiran dan perdebatan kebangsaan yang lebih luas.
Menguji tesis input–proses–output
Naskah awal tulisan ini menyatakan bahwa pembangunan menerima unsur positif dan negatif, mempertemukannya melalui proses, lalu menghasilkan suatu distribusi hasil. Inti pemikirannya berguna: negara harus melihat kekuatan sekaligus kelemahan, bukan hanya melaporkan keberhasilan. Namun untuk menjadi instrumen manajemen, kerangka itu perlu dilengkapi unsur kontrol, ukuran yang jelas, serta kewajiban memperbaiki kesalahan.
Dalam Pola Pikir Sistem Terpadu (PPST), input mencakup manusia, nilai, sumber daya, hukum, teknologi, kelembagaan, dan berbagai risiko; proses mencakup kebijakan, pembagian kewenangan, pelaksanaan, serta interaksi kepentingan; output mencakup layanan, kesempatan, kesejahteraan, kepercayaan, dan dampak lingkungan; kontrol memantau perbedaan antara tujuan dan kenyataan serta menggerakkan perbaikan. Input tidak selalu dapat dipisahkan sederhana menjadi “baik” dan “buruk”: utang, misalnya, dapat mendukung investasi produktif atau menjadi beban, bergantung pada tujuan, syarat, dan pengelolaannya.
Demikian pula, interaksi antara dua unsur positif belum tentu selalu baik apabila menghasilkan konflik kepentingan atau pemborosan. Pertemuan dua kelemahan tidak selalu berakhir buruk jika mendorong pembelajaran dan reformasi. Karena itu, hubungan sebab-akibat harus diuji melalui bukti, bukan ditentukan semata-mata oleh label positif atau negatif.
Meluruskan makna distribusi normal dan keadilan
Naskah awal menggunakan kurva distribusi normal—berbentuk lonceng—sebagai gambaran ideal: sebagian besar orang berada di tengah, sedikit di kedua ujung. Metafora ini dapat membantu membayangkan pentingnya masyarakat yang tidak terpolarisasi secara ekstrem. Akan tetapi, dalam statistika, distribusi normal adalah bentuk matematis, bukan ukuran moral dan bukan bukti bahwa suatu masyarakat adil.
Distribusi pendapatan dan kekayaan nyata bahkan sering tidak mengikuti kurva normal simetris; berbagai kajian menggunakan model lognormal dan Pareto untuk menggambarkannya. [3] Perbaikan kondisi rakyat tidak perlu ditandai dengan “kembali ke kurva lonceng”. Yang harus diuji adalah apakah kemiskinan berkurang, mobilitas sosial meningkat, pelayanan dasar lebih merata, kesempatan terbuka, dan konsentrasi kekuatan ekonomi tidak mengubah kebijakan publik menjadi alat kepentingan tertentu.
Kita juga tidak boleh menyamakan masyarakat yang lebih banyak berperilaku baik dengan laporan resmi yang selalu menyebut semuanya baik. Keberhasilan nyata patut diapresiasi; laporan yang menutupi masalah patut dikritik. Perbedaannya ditentukan oleh transparansi, audit independen, dan kemampuan publik memeriksa bukti.
Keadilan sosial sebagai fondasi ketahanan negara
Tesis sentral tulisan ini tetap saya pertahankan: pembangunan bangsa berhubungan erat dengan pembangunan keadilan sosial, sedangkan ketahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan antara negara dan rakyatnya. Ketahanan membutuhkan pertahanan yang memadai, ekonomi produktif, institusi yang dipercaya, pengelolaan bencana, kemampuan belajar, serta solidaritas sosial. Keadilan tidak otomatis menciptakan seluruh komponen itu, tetapi ketidakadilan yang terus dibiarkan dapat merusak kepercayaan dan kohesi sosial.
Laporan sosial dunia PBB tahun 2025 menyoroti keterkaitan antara ketidakamanan, ketimpangan, menurunnya kepercayaan, dan melemahnya kohesi sosial. [4] Ini mendukung pentingnya keadilan bagi ketahanan, tetapi bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa negara yang tidak adil pasti runtuh atau bahwa negara yang adil tidak mungkin mengalami krisis. Pernyataan seperti itu harus diperlakukan sebagai peringatan normatif, bukan hukum sejarah.
Keadilan mempunyai prinsip yang relatif tetap—martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan dari penindasan—namun cara mewujudkannya perlu memperhatikan tempat, kebutuhan, dan waktu. Kesamaan perlakuan tidak selalu identik dengan keadilan: daerah terpencil mungkin membutuhkan biaya layanan pendidikan dan kesehatan lebih besar agar kesempatan warganya sungguh setara.
Dari filosofi menuju manajemen: PPST, A-TSL, dan SENSE
Untuk mencegah “jalan tengah” berhenti sebagai semboyan, saya mengusulkan tiga instrumen yang digunakan secara berurutan dan saling bergantung. PPST membantu memahami keseluruhan sistem; A-TSL menimbang pilihan menurut Akhlak, Tata Kelola, Sosial, dan Lingkungan; sedangkan SENSE menghubungkan indikator dan pemantauan dengan diagnosis serta tindakan korektif. A-TSL tidak berdiri sendiri karena penilaian tanpa pemetaan sebab-akibat dan mekanisme koreksi mudah berubah menjadi daftar nilai yang indah tetapi tidak bekerja.
Misalnya pada kebijakan pelayanan dasar di daerah tertinggal. PPST memetakan input tenaga, anggaran, infrastruktur dan kebutuhan warga, proses distribusi dan koordinasi, output mutu serta jangkauan layanan, lalu kontrol. A-TSL bertanya: apakah keputusan jujur dan menghormati manusia (Akhlak), dapat diaudit (Tata Kelola), mengurangi kesenjangan (Sosial), dan berkelanjutan (Lingkungan)? SENSE menetapkan parameter, scorecard, dashboard, early warning system, diagnosis penyebab, dan tindakan korektif. Apabila kehadiran guru atau tenaga kesehatan jauh di bawah sasaran, sistem tidak cukup mengumumkan capaian anggaran; ia harus menemukan sebab dan memperbaiki proses.
Perangkat ini merupakan rancangan konseptual untuk diuji, bukan metodologi yang telah terbukti unggul dalam setiap keadaan. Manfaatnya harus dinilai dengan pembanding: apakah kualitas keputusan meningkat, penyimpangan lebih cepat ditemukan, beban administrasi dapat ditekan, dan warga benar-benar memperoleh hasil yang lebih baik?
Agenda tindakan: membuat keadilan dapat diperiksa
Pertama, setiap kebijakan utama perlu menyatakan masalah, tujuan, kelompok penerima manfaat, risiko, penanggung jawab, pembiayaan, serta indikator hasil—bukan hanya jumlah kegiatan. Kedua, instansi berwenang perlu menerbitkan laporan berkala dalam situs resmi yang mudah ditemukan, dibaca, dan dibandingkan, dengan perlindungan informasi pribadi yang semestinya. Ketiga, pengawasan publik, pers, auditor, dan lembaga perwakilan harus dapat menguji perbedaan antara janji, pelaksanaan, dan kenyataan.
Keempat, dashboard harus memadukan ukuran kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, akses layanan, ketimpangan, lingkungan, integritas administrasi, dan kepercayaan publik. Tidak semua indikator perlu dilebur menjadi satu angka; perbedaan wilayah dan kelompok warga justru harus terlihat. Kelima, setiap peringatan dini harus memiliki ambang yang dipertanggungjawabkan, penanggung jawab diagnosis, tenggat respons, dan evaluasi atas efektivitas koreksi.
Siklus tersebut dapat dibaca sebagai perubahan dari kebiasaan “memutuskan dan bertindak” menjadi “memahami, menimbang, bertindak, memeriksa, dan memperbaiki”. Melalui kebiasaan yang berulang, nilai sak madyo dapat diterjemahkan menjadi pengendalian kekuasaan, disiplin pengelolaan sumber daya, dan keberanian mengakui kekeliruan.
Indonesia Raya, Pancasila, dan tanggung jawab lintas generasi
Setiap peringatan kemerdekaan mengingatkan kita tentang ikatan kebangsaan. Menyanyikan Indonesia Raya dapat dipahami sebagai pembaruan tekad; mengucapkan Pancasila sebagai pengingat nilai. Namun nasionalisme tidak diukur dari kuatnya suara ketika bernyanyi, melainkan dari kesetiaan pada amanat konstitusi dalam keputusan sehari-hari. Upacara adalah simbol yang penting; pelaksanaan keadilan adalah pembuktiannya.
Sebagai orang tua dan kakek, saya memandang “urip iku sak madyo” juga sebagai warisan antargenerasi. Kita tidak boleh menghabiskan modal alam, kepercayaan sosial, serta ruang fiskal hanya untuk kepuasan generasi sekarang. Yang diwariskan harus lebih dari harta: teladan menjaga ukuran, menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang datang kemudian.
Pada akhirnya, hidup sewajarnya bukan berarti membangun Indonesia setengah hati. Justru sebaliknya: kita harus bekerja sepenuh hati, tetapi mengendalikan kerakusan, kekuasaan, dan keputusan yang melampaui batas. Keadilan sosial bukan keadaan statistik yang otomatis berbentuk lonceng. Ia adalah tugas konstitusional yang harus diperjuangkan, diukur, diawasi, serta terus diperbaiki. Ketahanan nasional yang kuat tumbuh bukan hanya dari kemampuan menghadapi ancaman, melainkan juga dari kepercayaan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat.
Sak madyo dalam cara hidup; sungguh-sungguh dalam pengabdian; adil dalam membagi manfaat; dan rendah hati untuk mengoreksi diri. Itulah jalan tengah yang layak kita wariskan.
Tentang penulis
Martiono Hadianto adalah alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (angkatan 1963) dan MBA University of Oregon. Pernah berkarier di Departemen Keuangan Republik Indonesia serta memegang tanggung jawab kepemimpinan dan pengawasan di sejumlah BUMN dan perusahaan. Saat ini aktif dalam kegiatan pendidikan, kemasyarakatan, dan diskusi pembangunan bangsa.
Daftar rujukan
[1] Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan dan Pasal 33. JDIH DPR RI. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945 (diakses 18 November 2026).
[2] Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ekonomi Pancasila (buku kajian), 2023. https://bpip.go.id/public/buku/wp-content/uploads/2024/01/Ekonomi-Pancasila.pdf; lihat pula Kementerian Agama RI, “Pemikiran dan Integritas Bung Hatta Spirit Menuju Indonesia Emas”, 2024.
[3] “Parametric representation of the top of income distributions: Options, historical evidence, and model selection,” Journal of Economic Surveys, 2021, DOI: 10.1111/joes.12435; “Poverty, redistribution, and the middle class,” Frontiers in Sociology, 2023, DOI: 10.3389/fsoc.2023.1334925.
[4] United Nations Department of Economic and Social Affairs. World Social Report 2025, siaran pers “New UN report warns of global social crisis driven by insecurity, inequality, and distrust”, April 2025. https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2025/04/wsr25-press-release/.


