Ada masa ketika jabatan menjadi jalan pintas menuju kemewahan. Ada pula orang-orang yang justru memilih tetap hidup sederhana meskipun memiliki kekuasaan untuk menikmati berbagai fasilitas. Di tengah budaya kekuasaan yang kerap menggoda manusia untuk menyalahgunakan wewenang, sosok Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso hadir sebagai pengingat bahwa kehormatan seorang pejabat tidak diukur dari seberapa tinggi jabatannya, melainkan dari seberapa kuat ia mempertahankan integritas. Hoegeng bukan sekadar mantan Kapolri. Ia adalah gambaran tentang bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan: dengan kejujuran, keberanian, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral. Ketika menjabat sebagai Kapolri pada periode 1968–1971, ia menunjukkan bahwa menjadi pejabat negara tidak harus membuat seseorang kehilangan prinsip hidupnya.
Salah satu hal paling menonjol dari Hoegeng adalah sikapnya terhadap uang, hadiah, dan fasilitas yang berpotensi menjadi pintu masuk korupsi. Ia tidak mudah tergoda oleh pemberian, sekalipun datang dalam bentuk barang mewah atau sesuatu yang secara sepintas terlihat sebagai bentuk penghormatan. Baginya, hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan bukanlah sesuatu yang selalu bisa diterima begitu saja. Di balik pemberian, bisa saja tersembunyi harapan, kepentingan, bahkan upaya membeli pengaruh. Prinsip itu tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Ia meminta keluarganya menutup usaha toko bunga ketika menyadari bahwa keberadaan usaha tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat kedudukannya sebagai pejabat kepolisian. Ini bukan perkara mudah. Tidak semua orang bersedia mengorbankan peluang ekonomi demi menjaga jarak antara kepentingan pribadi dan jabatan publik. Namun, bagi Hoegeng, kehormatan jauh lebih mahal daripada keuntungan.
Keteguhan itu juga terlihat dari caranya memandang hukum. Bagi Hoegeng, hukum tidak boleh menjadi alat yang hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedekatan dengan pejabat. Hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan tunduk kepada siapa yang sedang berhadapan dengannya.
Ia dikenal berani menghadapi praktik penyelundupan, perjudian, dan berbagai bentuk kejahatan yang diduga dilindungi oleh jaringan kekuasaan. Tidak peduli seberapa kuat pihak yang berada di belakang sebuah perkara, penegakan hukum tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan atau kepentingan pribadi. Sikap seperti ini tentu mengandung risiko. Sebab, ketika seorang penegak hukum menyentuh kepentingan orang-orang kuat, perlawanan bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Namun, justru di situlah kualitas seorang pemimpin diuji. Keberanian bukan sekadar kemampuan memberikan perintah kepada bawahan, melainkan kesanggupan mempertahankan kebenaran ketika berhadapan dengan tekanan. Hoegeng memperlihatkan bahwa kewenangan kepolisian seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi tameng bagi kepentingan kelompok tertentu.
Hal lain yang membuat sosoknya dikenang adalah kesederhanaan. Ia tidak menjadikan pangkat jenderal dan jabatan Kapolri sebagai alasan untuk hidup bermewah-mewahan. Bahkan, ia pernah menolak berbagai pemberian kendaraan dan barang mewah dari pihak yang berkepentingan. Ia juga dikenal memilih kendaraan dinas yang sederhana dan tidak menjadikan fasilitas negara sebagai simbol kemuliaan pribadi. Bagi Hoegeng, jabatan hanyalah titipan yang suatu saat harus dilepaskan. Ketika masa tugas berakhir, seseorang tidak membawa pulang kekuasaan, tanda tangan, atau kewenangan yang pernah dimilikinya. Yang tertinggal adalah rekam jejak, keputusan-keputusan yang pernah diambil, serta bagaimana ia memperlakukan amanah selama berkuasa.
Ada satu ungkapan populer yang sering dikaitkan dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika berbicara tentang polisi jujur: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Ungkapan satiris tersebut memang terdengar jenaka, tetapi sesungguhnya menyimpan kritik sosial yang sangat serius. Di balik humor itu terdapat kegelisahan tentang betapa langkanya integritas dalam institusi penegak hukum. Tentu, Hoegeng bukan manusia tanpa kekurangan. Namun, keteladanan seseorang tidak harus dibangun melalui pengultusan. Justru yang perlu diwariskan dari sosoknya adalah prinsip-prinsip yang bisa diuji dan diterapkan: menolak suap, menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan jabatan, berani menghadapi tekanan, serta menjaga kesederhanaan hidup.
Kini, setelah meninggalkan jabatan dan menghadap Sang Pencipta pada 14 Juli 2004, nama Hoegeng tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Bahkan, pada 10 November 2026, negara secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas pengabdian dan keteladanannya bagi bangsa Indonesia. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar pemberian gelar pahlawan: apakah nilai-nilai yang diperjuangkan Hoegeng benar-benar telah menjadi budaya dalam institusi kepolisian dan kehidupan pejabat negara kita?
Sebab, memberikan penghargaan kepada orang jujur jauh lebih mudah daripada melahirkan generasi yang berani mengikuti kejujurannya. Mengabadikan namanya dalam sejarah tidaklah sulit, tetapi menghidupkan prinsip-prinsipnya dalam praktik kekuasaan membutuhkan keberanian, keteguhan, dan kesediaan untuk tidak berkompromi dengan kepentingan yang salah. Hoegeng seharusnya tidak hanya dikenang melalui foto, patung, buku sejarah, atau upacara penghormatan. Namanya harus menjadi cermin bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan, terutama mereka yang diberi mandat untuk menegakkan hukum.
Pada akhirnya, jabatan bisa membuat seseorang menjadi orang penting, tetapi hanya integritas yang membuatnya menjadi orang terhormat. Pangkat bisa memaksa orang lain untuk menghormati kita, tetapi kejujuranlah yang membuat penghormatan itu lahir dengan tulus. Hoegeng telah memberikan pelajaran penting: lebih baik kehilangan kesempatan menikmati kekuasaan daripada kehilangan kehormatan karena menyalahgunakannya.**
Referensi
- Direktorat Humas Polri, Jenderal Hoegeng Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, 10 November 2026.
- Kementerian Keuangan (DJKN), Tokoh Inspiratif Pegiat Anti-Korupsi: Jenderal Hoegeng Sang Polisi Jujur.
- ANTARA, Jalan Sunyi Hatta hingga Sutami, kisah kesederhanaan dan kehidupan Hoegeng setelah pensiun.
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten
