Sulit mencari orang yang berani menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Gagasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar sangat mulia, bahkan nyaris tak terbantahkan. Siapa yang tidak ingin generasi Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting?
Namun sejarah mengajarkan bahwa tidak semua program yang terdengar baik otomatis menjadi kebijakan yang baik. Dalam dunia kebijakan publik, niat mulia tidak pernah cukup. Yang menentukan adalah efektivitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap keseluruhan ekonomi bangsa.
Di sinilah perdebatan tentang MBG menjadi menarik.
Para pendukung program ini melihat MBG sebagai investasi jangka panjang. Logikanya sederhana: anak yang sehat hari ini akan menjadi tenaga kerja produktif di masa depan. Negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi besar tidak mungkin membiarkan jutaan anak tumbuh dengan gizi buruk.
Argumen tersebut sulit dibantah.
Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Indonesia sedang membangun masa depan, atau sedang membangun program raksasa yang suatu hari dapat menjadi beban fiskal permanen?
Setiap tahun, negara harus menyediakan anggaran yang sangat besar untuk menjalankan MBG. Jumlahnya bukan miliaran, melainkan puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Dalam kondisi penerimaan negara yang masih bergantung pada pajak dan komoditas, pertanyaan mengenai keberlanjutan program menjadi sangat relevan.
Ironisnya, ketika pemerintah berusaha memberi makan anak-anak hari ini, sebagian ekonom khawatir kita justru sedang “memakan” ruang fiskal masa depan.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.
Jika anggaran negara ibarat selimut, maka selimut itu panjangnya terbatas. Ketika sebagian besar ditarik ke satu arah, bagian lain berpotensi terbuka. Pendidikan, riset, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi teknologi juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Di sinilah kritik mulai bermunculan.
Sebagian pengamat mempertanyakan apakah Indonesia sedang mengobati gejala atau menyelesaikan akar masalah. Apakah memberikan makanan setiap hari lebih efektif dibanding memperkuat pendapatan keluarga, memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan gizi masyarakat?
Belum lagi persoalan tata kelola.
Indonesia bukan negara yang kekurangan program bagus. Yang sering menjadi masalah adalah pelaksanaannya. Ketika anggaran sangat besar bertemu dengan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, risiko kebocoran selalu mengintai.
Dalam bahasa yang lebih lugas, banyak orang khawatir bahwa yang menjadi “bergizi” bukan hanya anak-anak, tetapi juga para pemburu rente yang mengincar proyek-proyek pengadaan.
Kritik lain yang tak kalah serius adalah soal keamanan pangan. Menyediakan jutaan porsi makanan setiap hari bukan pekerjaan sederhana. Satu kesalahan distribusi, satu dapur yang lalai menjaga higienitas, atau satu rantai pasok yang bermasalah dapat berubah menjadi kasus keracunan massal.
Program sebesar ini menuntut disiplin manajemen kelas dunia. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar siap?
Namun para pengkritik juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pesimisme berlebihan.
Tidak semua pengeluaran negara harus dinilai dengan logika untung-rugi jangka pendek. Jalan tol, bendungan, sekolah, rumah sakit, dan vaksinasi massal juga pernah dianggap mahal. Tetapi banyak di antaranya terbukti menjadi fondasi kemajuan ekonomi.
MBG pun berpotensi demikian.
Jika bahan pangan diserap dari petani lokal, jika peternak rakyat menjadi pemasok utama, jika UMKM dilibatkan secara luas, dan jika pengawasan berjalan ketat, program ini dapat menjadi mesin ekonomi baru yang menggerakkan desa-desa hingga kota-kota kecil.
Dengan kata lain, MBG bisa menjadi beban atau berkah. Semua bergantung pada kualitas tata kelolanya.
Karena itu, perdebatan sesungguhnya bukan antara pendukung dan penentang MBG.
Perdebatan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan program ini tidak berubah menjadi monumen populisme yang mahal. Sebab sejarah penuh dengan kebijakan yang memenangkan tepuk tangan hari ini, tetapi meninggalkan tagihan besar untuk generasi berikutnya.
Indonesia membutuhkan anak-anak yang kenyang, tetapi juga membutuhkan APBN yang sehat.
Indonesia membutuhkan generasi yang cerdas, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang cerdas.
Jika kedua tujuan itu bisa berjalan bersama, MBG akan dikenang sebagai investasi besar bangsa. Namun jika yang terjadi adalah pemborosan, kebocoran, dan salah sasaran, maka program ini berisiko menjadi pelajaran mahal tentang bagaimana niat baik tidak selalu berakhir baik.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah MBG harus didukung atau ditolak.
Pertanyaannya adalah: mampukah kita memastikan setiap suapan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia benar-benar menjadi investasi masa depan, bukan sekadar konsumsi politik masa kini ?**
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten
