Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25, 28 dan 29 Agustus 2025 di Jakarta dan beberapa daerah lainnya bukan hanya menimbulkan korban manusia, tapi juga banyak fasilitas umum yang rusak. Sebut saja pos polisi, gerbang tol, gedung DPRD, halte transjakarta, dan juga kendaraan yang dibakar.
Di Jakarta yang terparah adalah rusaknya halte transjakarta yang jumlahnya mencapai 22 halte. Sebanyak 6 halte di antaranya dibakar dan dijarah. Sisanya rusak dengan coretan vandalism. Tujuh gerbang tol juga dibakar.
Tercatat koridor halte yang dibakar yaitu Koridor 1 Polda, Koridor 2 Senen Sentral, Koridor 1 Senayan Bank DKI, Koridor 1 Bundaran Senayan, Koridor 5 Senen Toyota Rangga, dan Koridor 9 Gerbang Pemuda arah Pluit.
Pemerintah DKI sejak Sabtu (29/8/2025) sudah mulai melakukan pembersihan, kemudian dilanjutkan perbaikan yang ditargetkan pada 8-9 September 2025 sudah bisa diselesaikan.
“Mulai 1 September seluruh rute Trans Jabodetabek mulai berjalan normal di 14 koridor, meski ada sedikit hambatan namun sudah lancar,” jelas Gubernur DKI Pramono Anung.
Pramono merinci nilai kerusakan fasilitas transportasi umum di DKI total mencapai Rp55 miliar dengan perincian kerusakan MRT Rp 3,3 miliar, Transjakarta Rp 41,6 miliar, dan CCTV dan infrastruktur Rp 5,5 miliar.
Kerusakan gedung yang cukup parah akibat unjuk rasa juga terjadi Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Gedung DPRD Kota Makassar dibakar massa hingga mengakibatkan tia orang meninggal. Tidak cukup disitu Gedung DPRD Sulsel juga jadi sasaraan pembakaraan, untungnya tidak ada jatuh korban.
Namun, aksi pembakaran yang cukup banyak terhadap fasilitas umum juga terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Gedung Grahadi yang jadi pusat aksi juga turut dibakar. Kerusakan parah tampak pada pagar besi, tembok,, lampu neon, dan bahkan 21 kendaraan motor pegawai jadi sasaran pembakaran. Fasilitas lain yang jadi sasaran kemarahan massa adalah 10 pos polisi hangus dimakan api.
Di Bandung, Jawa Barat, aksi demo yang berlangsung pada 29 Agustus 2025 merusak Gedung DPRD Jawa Barat. Pagar Gedung DPRD tersebut menjadi sasaran si jago merah. Kemudian rumah yang menjadi asset milik MPR-RI juga jadi sasaran penghancuran sebelum akhirnya dibakar dan menimbulkan kobaran api. Demikian juga sebuah pos pengamanan polisi dan videotron ikut dibakar massa. Termasuk juga sebuah bank dan sebuah kantor sekuritas ludes dilalap api.
Berapa besarkah anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan unjuk rasa yang berlangsung tiga hari tersebut?
Dari penghitungan Kementerian Umum anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki kerusakan fasilitas publik yang rusak parah tersebut berjumlah Rp 900 miliar. “Biaya total seluruh Indonesia kita hitung hampir Rp 900 miliar. Mulai dari rusak berat, ringan dan sedang,” ungkap Menteri PU, Dody Hanggodo.
Menteri PU menjelaskan kerusakan terjadi di 19 provinsi. Dan yang termasuk kerusakan berat adalah Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya. Dan, perbaikan sudah ditargetkan waktu rampungnya.
“Untuk yang rusak berat butuh waktu 6 bulan, yang rusak sedang 3-4 bulan, dan yang ringan bisa kurang lebih sekitar satu minggu” ujar Menteri PU.
Anggaran perbaikan Rp 900 miliar tidak termasuk untuk gerbang tol yang dibakar. Hal ini menjadi tanggung jawab PT Jasa Marga (Persero) dengan anggaran mandiri sebesar Rp80 miliar.
Gerbang Tol yang dibakar pada saat unjuk rasa di Jakarta yaitu Gerbang Tol (GT) Senayan, GT Pejompongan, GT Slipi 1 dan 2, GT Semanggi 1 dan 2, GT Kuninagan.
Sebuah kerugian yang sungguh luar biasa. Demo yang hanya berlangsung 3 hari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, menelan biaya perbaikan hampir mendekati Rp 1 triluan. Padahal, kehidupan ekonomi sedang sulit dan banyak kebutuhan lain yang mendesak. Mungkin ini sebuah pelajaran yang sangat mahal untuk tidak terulang kembali.
