Universitas Islam Indonesia ( UII) Yogyakarta menyampaikan sikapnya kepada Presiden Joko Widodo menanggapi perkembangan politik terakhir. Civitas mendesak Presiden Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamis (1/2/2024), langsung dibacakan oleh Rektor UII Prof.Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH Kahar Muzakkir. Jokowi juga diminta agar tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Seperti diketahui pada Pilpres 2024 ini putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Pernyataan yang bertajuk “Indonesia Darurat Kenegarawanan” memuat sejumlah tuntutan kepada Jokowi dan pemerintahannya. UII melihat perkembangan politik nasional dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu, dan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.
Fathul Wahid menyoroti demokrasi Indonesia makin tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini makin diperburuk dengan gejala makin pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Joko Widodo.
“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” tegasnya.
Belum lagi soal proses pengambilan keputusan tersebut yang sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika, hingga menyebabkan Ketua MK Anwar Usman diberhentikan.
Gejala ini makin kentara saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. Presiden Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumbet daya negara untuk kepentingan politiknya mendukung salah satu paslon capres- cawapres melalui pembagian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT).
” Bantuan ini ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu,” ujar pernyataan rektor.
Hal lainnya yang disoroti Rektor UII adanya pelanggaran hukum dalam mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap paslon capres tertentu.
“Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi di Indonesia,” terang rektor.
Pada akhirnya UII mendesak Presiden Jokowi agar tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga, serta menjadi teladan bagi bangsa Indonesia.
“Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok,” ujar Rektor membacakan pernyataan.
Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatksn sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
UII juga menyerukan agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
“UII juga mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Sebelum UII menyampaikan kritiknya pada Presiden Jokowi, pada Rabu (31/1/2024) civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) juga telah menyampaikan petisi pada presiden Jokowi dengan sejumlah kritik dan sorotan atas keprihatinan pada kehidupan politik akhir-akhir ini.
