Peringatan Hari Damai Aceh tiap I5 Agustus hanya beda 2 hari sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia I7 Agustus (HUT RI). Namun, hari yang seharusnya dikenang dengan khidmat, malah berlangsung ricuh dan bentrok antara massa dengan aparat keamanan.
Dalam agenda acara yang dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh (I5/8/2026) bakal diisi dengan doa dan zikir akbar memohon perdamaian bagi Aceh dan juga mendokan masyarakat adil dan makmur bagi Aceh.
Namun, di tengah berlangsungnya acara tersebut yang sudah dimulai pada jam 7.00.pagi, ada aksi pemasangan bendera yang mirip bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka) oleh massa di tiang utama masjid. Bendera tersebut berwarna merah, putih dan hitam dan terdapat simbol bulan bintang.
Pihak keamanan yang merupakan gabungan TNI dan Polri berusaha mencegah aksi tersebut. Timbul ketegangan yang kemudian disertai tembakan peringatan ke udara dan penggunaan gas air mata. Situasi ini bukannya membuat reda, tapi berujung tegang dan bentrok. Muncul aksi pengejaran terhadap aparat, disertai pelemparan batu dan benda lainnya.
Terjadi kerusakan sebuah sepeda motor milik TNI yang dibakar massa. Dan, seorang peserta aksi mengalami luka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit.
Tidak urung timbul pertanyaan kenapa damai di Tanah Rencong tiba-tiba mencuat bentrok. Padahal, sejak ditandatanganinya perdamaian Helsinki I5 Agustus tahun 2005 sudah berjalan suasana damai selama 20 tahun lebih. Tokoh yang menjadi arsitek perdamaian Aceh ini adalah Wapres ke I0 dan ke-I2 HM Jusuf Kalla.
Respons Jusuf Kalla menyoroti ricuh di Tanah Rencong pada peringatan ke-2I Hari Perdamaian Aceh (I5/8/2026) menyatakan, peristiwa tersebut bukanlah mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang sejak ditandatanganinya MoU Helsinki sudah merasakan hidup damai dan nyaman.
“ Seharusnya peristiwa momentum I5 Agustus 2026 ini dikenang keberhasilan penyelesaian konflik yang panjang melalui jalan damai. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” harap JK.
Menurut JK, persoalan ricuh yang terjadi di Aceh bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menilai persoalan ini lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh. Dalam penilaiannya, ada sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
“Semacam ekspresi antara ketidaksenangan dan keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana’” paparnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berharap semua pihak menjaga kedamaian dan ketenangan di Aceh pasca ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh ke-2I.
“ Semoga suasana di Aceh sudah kondusif, dan semua pihak bisa menjaga ketentraman, ketenangan dan kedamaian,” pintanya.
Menurut pakar hukum tata negara ini, pemerintah menghormati semua elemen masyarakat Aceh dan sama-sama mencintai NKRI.
“ Dan tentu kita juga akan bekerja bersama-sama mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam masyarakat untuk memperbaiki keadaan,” tegasnya.
Kasus ricuh di Aceh tentu tidak bisa dianggap sederhana, letupan kecil di Hari Perdamaian yang sejatinya diperingati dengan rasa syukur dan kebahagiaan, apalagi diperingati hampir bersamaan dengan hari Kemerdekaan RI-8I tahun yang berlangsung meriah di masyarakat, terasa tidak “tidak sempurna” dengan adanya bentrok di Aceh. Semoga ini menjadi pembelajaran yang berharga.
