Dalam sebuah masyarakat terdapat sekelompok kecil orang yang pengaruh dan peranannya cukup besar. Lazim disebut golongan elite. Kelompok ini karena ditunjang oleh faktor-faktor kelebihan tertentumenjadi menonjol peranannya di tengah massa luas masyarakat.
Secara sosial politik kelompok elite ini terbagi dua peranannya. Pertama, yang masuk ke dalam lingkungan pemerintahan yang kemudian disebut ruling class atau kelas penguasa. Sedangkan kedua yang mengambil peran di dalam masyarakat yang oleh Suzanne Keller disebut strategic elitees atau elite penentu.
Elite penentu merupakan kelompok masyarakat yang peran dan pengaruhnya cukup besar. Mereka bisa saja dari kalangan latar belakang agama, pengusaha, cendekiawan, politisi, ilmuwan dan lainnya.
Secara umum bisa dikatakan Elite penentu dalam masyarakat Indonesia terdiri dari kaum professional yang dalam kategori sosiologis disebut kelas menengah. Namun, elite penentu ini untuk konteks Indonesia tentu bukan hanya terdiri dari kelas menengah, melainkan termasuk pula figur yang memiliki basis massa. Misalnya, ulama atau kiai dengan pengikut santrinya yang besar. Demikian pula pemimpin ormas keagamaan dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan, seperti yang terdapat dalam Muhammadiyah, NU dan ormas keagamaan lainnya.
Elite penentu dari kalangan menengah professional juga dianggap penting karena mereka masing-masing memiliki organisasi dan anggota yang tentu saja punya tawar menawar politik dalam memperjuangkan kepentingannya.
Dalam masyarakat dengan tingkat jumlah penduduk yang besar dan hetrogen ini adanya organisasi-organisasi yang mencerminkan penggolongan dalam masyarakat menjadi penting artinya sebagai mediator untuk menyampaikan aspirasinya. Di samping itu, bagi pemerintah organisasi-organisasi ini bermanfaat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan penguasa.
Bagaimanakah pengaruh elite penentu sekarang ini dengan melihat perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini, terutama setelah adanya pemilu 2024 baik pemilu legislatif maupun Pilpres dan pasca pemilu setelah ditetapkannya presiden dan cawapres terpilih?
Elite penentu dari kalangan partai politik terbagi dua. Yang memiliki visi dan pendirian. Porosnya ada dua. Yang menginginkan perubahan dan yang mempertahankan status quo ingin melanjutkan kebijakan rezim yang ada. Dari sini kita melihat ada sebuah kejanggalan atau katakanlah “kelainan”. Salah satu partai politik yang bergabung dalam koalisi menjadi pengekor pada koalisi tersebut dan menerima serta mendukung paslon koalisi tersebut. Padahal, partai tersebut merupakan partai besar dan awalnya sudah mencanangkan untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Namun, belakangan mundur dan mencuat dugaan isu takut dipidanakan. Akibatnya, mencari selamat dengan mendukung calon yang direstui penguasa.
Kasus ini menunjukkan adanya Elite Penentu dalam partai politik yang kehilangan daya tawarnya,sehingga menyerah. yang berarti kekuatan elt strategisnya mengalami kelumpuhan atau dilumpuhkan.
Demikian juga ada partai lainnya yang awal dibentuk dikenal sebagai “partai reformasi“, namun belakangan ini juga mengalami “ kehilangan daya tawar politik” hanya mengikuti arus kebijakan koalisi tanpa bersikap kritis. Bahkan, menjadi corong dan pendukung terdepan koalisi pilpres.
Dalam politik akhirnya terlihat sebagian Elite Strategis politisi mengalami krisis wibawa dalam masyarakat. Politisi atau politik hanya dilihat sebagai karir, bukan alat memperjuangkan aspirasi meningkatkan kesejahteraan kehidupan.
Mengenai Elite Strategis intelektual dan elite agama juga sekarang mengalami keterbelahaan. Ada yang mengambil peran oposisi dalam arti penyeimbang dengan melakukan kontrol terhadap kekuasaan, namun ada juga yang menjadi pihak pendukung pemerintah.
Dalam sidang MK April 2024 lalu misalnya para guru besar perguruan tinggi menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang menunjukkan atensi dan perhatiannya terhadap perkara atau sengketa Pilpres 2024 di Majelis Konstitusi yang sedang berlangsung.
Semua ini menunjukkan bahwa masih ada kalangan intelektual yang menunjukkan dedikasi dan tanggung jawabnya sebagai intelektual. Demikian juga ada intelektual yang secara pribadi dan perorangan tetap konsisten melakukan peran intelektual dan kritis terhadap jalannya pemerintahan dan kekuasaan dengan siap menghadapi resiko, misalnya, dilaporkan ke penegak hukum. Namun,tentu di samping itu ada pula intelektual yang punya ambisi dan kecenderungan untuk berkuasa dan mengejar jabatan dengan bersikap akomodatif dan “mengorbankan” idealisme dan sikap objektifitas kecendekiawanan yang harus lebih berpihak pada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan perjuangan mengangkat harkat kemanusian.
Di tengah masalah sekarang ini memang terlihat bahwa intelektual yang berada dalam lingkaran kekuasaaan seolah lebih “unggul” dan terkesan dalam posisi merasa “lebih benar” karena faktor jabatan dan kekuasaan yang dijabatnya seolah lebih tahu dan paham masalah. Sehingga ketika ada kritik dan mereka menjawabnya seakan masalah sudah selesai dan merekalah yang benar.
Para elite strategis atau elite penentu dalam politik kita sekarang ini sedang hidup dalam suasana anomali politik. Yaitu, ketika politik secara prosedural memenuhi persyaratan negara demokrasi, namun dalam praktek politik budaya demokratis itu tidak tercermin dalam kehidupan politik. Yang terjadi justeru trik-trik politik, strategi dan siasat yang kadang terlihat tidak demokratis dan melanggar konstitusi atau hukum. Tapi, diklaim sebagai demokratis karena hasil pilihan rakyat. Dan,Elite Penentu seolah lumer peranannya.
