Sejumlah orang berwajah sumringah dan tersenyum. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk calon menteri, calon wakil menteri dan calon kepala badan pemerintah. Selama dua hari (14-15 Oktober 2024) mereka menghadap ke Jalan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, kediaman Prabowo.
Pemanggilan berlanjut mengikuti acara pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, kediaman Prabowo lainnya, pada 16-17 Oktober 2024. Jumlah mereka yang diundang ke Hambalang terdiri dari 49 orang calon menteri dan 59 calon wakil menteri. Mereka ini nantinya diharapkan mengisi kabinet Prabowo-Gibran. Pemenang Pilpres 2024 ini akan dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, susunan kabinet ini akan langsung diumumkan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden. Kemudian besoknya dilakukan pelantikan (21/10/2024).
Melihat latar belakang dari tokoh yang dipanggil ini terdiri para politisi, pengusaha, tokoh ormas Islam, akademisi, pakar atau ahli, pejabat yang masih aktif, agamawan, relawan, mantan atlit, selebriti dan mantan timses capres.
Beberapa catatan menarik dari para tokoh yang dipanggil ini adalah sebanyak 16 calon menteri adalah merupakan muka lama atau mereka yang menjabat sebagai menteri era Presiden Joko Widodo. Di antaranya ada Sri Mulyani yang menjabat menteri keuangan, Erick Thohir menteri BUMN dan Bahlil Lahadalia menteri ESDM.
Yang cukup menjadi perhatian publik munculnya muka baru Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang ikut dipanggil Prabowo pada 14/10/2024 ke Jalan Kartanegara sebagai calon menteri.
Namun, ia tidak menjelaskan posisi sebagai menteri yang akan dijabat. “ Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya,” ujarnya. Veronica mengatakan, anak-anak dan kaum ibu akan menjadi perhatiannya.
Menurut catatan terdapat sekitar 27 orang yang merupakan muka baru calon menteri kabinet Prabowo-Gibran yang belum pernah menjabat sebagai menteri atau wakil menteri yang dipanggil Prabowo pada 14/10/2024. Dari jumlah tersebut yang selain politisi adalah Widiyanti Putri Wardhana yang merupakan istri mantan Dirut Indika Energy Wishnu Wardhana, seterusnya pegiat HAM Natalius Pigai, Sekretaris Pusat Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi, akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Rachmat Pambudy, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Pejabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Sekjen Kementerian PUPR Raden Dodi Priyono, Dirjen Planologi KLHK Hanif Faisol Nurofiq, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin,Dewan Komisaris PLN Dudy Purwagandhi, Plt. Sekretaris Jenderal Kemhan Donny Ermawan Taufanto, dan Wamenhan M Herindra.
Sedangkan untuk jabatan wakil menteri yang dipanggil Prabowo pada 15/10/2024 berjumlah 60 orang. Di antaranya terdapat beberapa tokoh baru antara lain Raffi Ahmad (selebriti), Haikal Hassan Baras (Babe Haikal), Immanuel Ebenezer (relawan), Giring Ganesha (PSI), Taufik Hidayat (mantan atlit), Dzulfikar A.Tawalla (Ketua PP Muhammadiyah). Selebihnya terdiri dari politisi senior, eks stafsus Jokowi, kalangan BUMN, dubes, komisaris, polri, advokat, mantan rektor dan lainnya.
Gemuknya jumlah menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo-Gibran telah sesuai dengan undang-undang. Menurut UU Nomor 39 Tahun 2008 jumlah kementerian hanya 34 kementerian. Tetapi, Presiden Jokowi telah menandatangani UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara . Perubahan UU ini telah disetujui DPR. Dalam undang-undang ini disebutkan, jumlah keseluruhan kementerian bisa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
Kementerian pemerintahan Presiden Prabowo diberitakan berjumlah 41 kementerian, kemudian ditambah 5 kementerian koordinator bidang.
Dari jumlah kementerian dan jumlah personal menteri dan wakil menteri yang menjadi sorotan publik dan para akademisi tentunya adalah posturnya yang gemuk akan membebani keuangan negara.
Menurut prediksi Center of Economic and Law Studies (Cellos) akan ada pembengkakan anggaran sekitar Rp 1,95 triliun di era presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Analisa Cellos menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor dan gedung lembaga baru,” jelas Ahmad Hanif Imaduddin, peneliti Cellos.
Hanif mengingatkan, kerugian yang dihadapi negara tidak hanya sebatas pada pemborosan fiskal. Juga memperlebar angka ketimpangan. Fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.
“Meskipun gaji mereka relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa akibat ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” ujarnya.
Selain fostur kabinet yang gemuk, pertanyaan lain apakah ada kelompok oposisi dalam pemerintahan Prabowo- Gibran. Hingga sekarang masih ada tiga partai yang kadernya belum bergabung ke kabinet pemerintahan Prabowo. Yaitu Partai Nasdem, PDIP dan PKS. Padahal, PKS dan Nasdem sudah mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustopa, partainya tidak masuk ke cabinet, ini menyangkut soal etika dan kepantasan. Partai Nasdem tidak mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 membuat partainya mawas diri . Karena itu Nasdem lebih mendorong partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres untuk masuk Kabinet.
“ Secara etika Nasdem tahu diri, dan memberikan kesempatan bagi partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet,” tegasnya.
Namun, masih tersisa waktu dua hari ini sebelum pengumuman kabinet, bisa saja terjadi perubahan. Rakyat menunggu siapa tokoh yang jadi pejabat memerintah mereka, dan para kandidat menteri dan wakil menteri juga pasti menunggu keputusan final 20 Oktober 2024 hari Minggu lusa dengan harap-harap cemas dan ngeri-ngeri sedap!
