Prabowo–Gibran Satu Paket, Apakah Harus Mundur Bersama?

“Ketika Logika Politik Berhadapan dengan Konstitusi“

Bayangkan sebuah pasangan yang memenangkan pemilihan presiden. Mereka maju bersama, berkampanye bersama, memperoleh mandat rakyat melalui satu proses pemilihan, lalu dilantik dalam satu rangkaian agenda kenegaraan. Dalam bahasa politik, keduanya disebut pasangan presiden dan wakil presiden atau populer dengan istilah satu paket. Namun, muncul sebuah pertanyaan ketika dinamika politik memanas: jika wakil presiden mengundurkan diri, apakah presiden juga harus ikut mundur? Pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan politik. Di dalamnya terdapat persoalan mendasar tentang bagaimana negara hukum bekerja, bagaimana konstitusi mengatur kekuasaan, dan sejauh mana opini politik boleh menafsirkan aturan ketatanegaraan.

Dalam konteks wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul gagasan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga harus mundur karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. Sepintas, argumen ini terdengar masuk akal jika dilihat dari perspektif politik. Akan tetapi, apakah benar demikian menurut konstitusi? Di sinilah kita perlu membedakan antara logika pencalonan politik dan mekanisme hukum ketatanegaraan. Istilah satu paket memang berlaku ketika presiden dan wakil presiden mendaftarkan diri serta mengikuti pemilihan presiden. Rakyat memilih keduanya sebagai satu pasangan untuk menjalankan pemerintahan selama satu masa jabatan. Tetapi, setelah dilantik, masing-masing memiliki kedudukan dan tanggung jawab konstitusional yang diatur secara tersendiri.

Artinya, hubungan politik sebagai pasangan tidak serta-merta berarti keduanya terikat dalam kewajiban untuk mengundurkan diri secara bersamaan. Konstitusi bahkan telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan demikian, apabila seorang wakil presiden mengundurkan diri, mekanisme konstitusionalnya adalah mengisi jabatan yang kosong, bukan secara otomatis memaksa presiden ikut mengundurkan diri. Di sinilah pentingnya memahami negara berdasarkan hukum, bukan sekadar berdasarkan tafsir politik yang sedang populer.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan pandangan kritis terhadap wacana pengunduran diri Prabowo-Gibran secara bersamaan. Menurut pandangannya, gagasan tersebut justru dapat mengacaukan atau menghambat proses konstitusional yang sedang berlangsung. Kita boleh tidak menyukai seorang pejabat. Kita boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Kita bahkan boleh menyuarakan tuntutan politik agar pejabat negara mundur dari jabatannya. Semua itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, demokrasi tidak boleh kehilangan pijakan konstitusionalnya. Jangan sampai ketidakpuasan politik melahirkan kesimpulan hukum yang keliru. Sebab, dalam negara hukum, jabatan publik tidak dapat diperlakukan seperti kontrak pribadi yang bisa dibatalkan secara serentak hanya karena salah satu pihak memilih mengakhiri masa jabatannya.

Pada akhirnya, persoalan ini mengajarkan satu hal penting: politik boleh bergerak mengikuti dinamika kekuasaan, tetapi konstitusi harus tetap menjadi panglima. Presiden dan wakil presiden memang dipilih dalam satu paket. Namun, bukan berarti keduanya harus selalu mundur dalam satu paket pula. Sebab, dalam negara demokrasi yang dewasa, hukum tidak boleh dipaksa mengikuti selera politik. Justru politiklah yang harus tunduk pada konstitusi.**

Catatan dan Referensi