Cakrawala

Kolom Ganjar Kurnia: LOWONGAN WAKIL PRESIDEN

Negeri ini memang ajaib. Ketika wakil presiden masih menjabat, banyak orang bersemangat ingin menurunkannya. Namun, setelah yang bersangkutan benar-benar mengundurkan diri, suasana mendadak berubah. Mereka yang awalnya begitu semangat ingin menurunkan wapres, jangan-jangan lupa memikirkan siapa yang harus dinaikkan. Ini seperti sekelompok orang yang beramai-ramai merobohkan rumah karena dianggap tidak layak huni, tapi setelah rumah rata dengan tanah, barulah mereka bertanya, “Sekarang kita tidur di mana?”

Mencari wakil presiden itu tentu tidak semudah mencari ban serep. Apalagi ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang menurun. Jabatan yang biasanya diperebutkan, kini menyerupai kursi kosong di ruang tunggu dokter gigi. Semua tahu kursi itu tersedia, tetapi seperti takut dipanggil duluan.

Nama-nama mulai beredar. Ada anggota legislatif, ketua partai, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan sebagainya. Tetapi begitu namanya disebut, sebagian justru buru-buru menyatakan tidak berminat.

“Maaf, saya masih ingin mengabdi kepada bangsa, bukan di kursi itu.”

Kalimat yang terdengar sangat luhur. Padahal mungkin maksudnya sederhana: ketika penonton sudah mulai melempar sandal ke lapangan, maka lebih aman menjadi pengamat daripada ikut dalam pertandingan

Ada pula yang bersedia, tetapi malu-malu. Ia tidak mau mencalonkan diri, tetapi bersedia apabila dicalonkan. Tidak ingin jabatan, tetapi siap menerima amanah. Bahkan mungkin ada yang begitu ikhlas sehingga sudah menyiapkan foto resmi sebelum amanah itu datang.

Anehnya, perbincangan lebih banyak berkisar pada siapa orangnya, bukan untuk apa ia diperlukan. Nama-nama dipertukarkan seperti kartu gapleh. Yang penting cocok dengan kepentingan politik, bisa diterima koalisi, tidak mengganggu keseimbangan kekuasaan dan oligarki, dan kalau mungkin tidak terlalu banyak bertanya.

Untunglah konstitusi sudah mengatur mekanismenya. Presiden mengajukan dua calon wakil presiden, kemudian MPR memilih salah seorang di antaranya. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi, namanya juga politik, yang sederhana bisa menjadi rumit, sedangkan yang rumit bisa disederhanakan — asal sudah ada kesepakatan.

Pertanyaannya, atas dasar apa Presiden memilih kedua calon tersebut? Apa kriterianya? Kemampuan apa yang dibutuhkan? Dan mengapa kedua orang itu dianggap paling tepat dibandingkan ratusan juta penduduk lainnya? Dalam tataran ini, walau itu hak presiden, tapi rakyat harus juga menyuarakan harapannya.

Kita tahu bahwa memilih pemimpin itu, semestinya dimulai dengan merumuskan tujuan dan kriteria. Bangsa ini hendak dibawa ke mana? Persoalan apa yang harus diselesaikan? Bagaimana integritas, keberanian, pengalaman, dan kemampuan calon untuk memulihkan kepercayaan rakyat? Barulah sesudah itu dicari orang yang memenuhi persyaratan. Bukan sebaliknya. Menentukan orang terlebih dahulu, kemudian menyusun kriteria agar orang tersebut tampak memenuhi syarat. Misalnya, setelah memilih seseorang yang kebetulan berkumis, tiba-tiba muncul kriteria bahwa wakil presiden harus berkumis. Alasannya ilmiah: kumis melambangkan ketegasan, sekaligus dapat digunakan untuk mendeteksi arah angin politik. Hal seperti ini, mirip pula dengan panitia lomba yang sudah menentukan juara sebelum perlombaan dimulai. Ketika ditanya kriterianya, panitia menjawab, “Sedang disusun menyesuaikan kemampuan pemenang.”

Hal lain yang tidak boleh dilupakan, memilih wakil presiden juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebab, wakil presiden bukan sekadar pendamping yang tugasnya tersenyum, bertepuk tangan, dan berdiri di sebelah presiden ketika berfoto. Konstitusi mengatur bahwa apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, wakil presidenlah yang menggantikannya sampai masa jabatan berakhir. Dengan demikian, memilih wakil presiden, berarti pula memilih seseorang yang sewaktu-waktu harus siap menjadi presiden. Karena itu, jangan sampai seseorang dipilih menjadi wakil presiden, karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan presiden. Nanti, kalau berhalangan tetap benar-benar terjadi, barulah semua orang panik dan bertanya, “Lho, siapa yang mengira dia bakal jadi presiden?” Dengan demikian, dalam mencari wakil presiden baru ini, kita harus benar-benar memahami siapa yang memiliki kapasitas mengurus bangsa ini, sehingga jangan sampai ketika telah terpilih, kita kembali sibuk mencari alasan mengapa ia tidak layak dipilih. Apabila hal itu yang terjadi, politik kita, akan mirip biro jodoh yang aneh. Seseorang dinaikkan ke pelaminan, tapi tanpa mengenal watak, kemampuan, dan tujuan hidupnya. Lalu, ketika perkawinannya gagal, seluruh rakyat diminta ikut menanggung biaya perceraian, fasilitas setelah bercerai dan juga uang pensiunnya.

Penulis: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, akademisi dan budayawan, pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, periode 2007 – 2015.

Ganjar Kurnia

Akademisi dan budayawan, pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, periode 2007 - 2015.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button