Pemilihan Umum merupakan ciri utama dari negara demokrasi. Suatu peristiwa yang menunjukkan dimana rakyat ikut menentukan seorang kepala negara dan wakil-wakilnya di DPR.
Mengingat pentingnya agenda memilih presiden dan wakil rakyat ini maka sangat wajib disadari oleh semua pihak, baik penyelenggara pemilu (KPU), partai politik, para capres, rakyat, para pakar, pengamat dan termasuk lembaga survei untuk secara bersama-sama meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
Dengan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik maka kita optimis mampu menghasilkan seorang presiden dan wakil rakyat yang bermutu pula.
Penyelenggaraan pemilu yang baik sudah harus dimulai sejak masa kampanye dan sosialisasi ke rakyat. Dalam sosialisasi ini para kandidat baik calon anggota legislatif, capres, termasuk juga pilkada bagaimana memberikan pendidikan politik kepada rakyat supaya cerdas dalam memilih. Rakyat diberikan informasi mengenai profil calon, potret diri beserta jejak rekam dirinya. Selanjutnya disampaikan program-program yang akan dijalankan jika terpilih.
Dalam kampanye diperbanyak dialog dan tanya jawab dengan para kandidat, baik untuk pilpres maupun calon anggota legislatif. Bisa saja rakyat menyampaikan aspirasinya ataupun kandidat menyampaikan programnya. Dalam model kampanye seperti ini target utama yang akan dicapai adalah rakyat menentukan pilihan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang luas mengenai figur yang akan dipilihnya.
Kampanye sekarang memperlihatkan para kandidat seperti tidak dikenal oleh pemilihnya. Para kandidat hanya beramai-ramai memasang baliho atau poster diri dibanyak tempat, di jalan-jalan, di pepohonan, di perumahan, di atas kendaraan umum dan banyak tempat lainnya. Di situ dicantumkan nomor partai dan nomor urut calon. Apakah rakyat mengenal diri mereka dengan baik, jelas tidak mengenal. Bukan saja tidak kenal orangnya, lebih jauh tidak kenal pikiran, gagasan dan program yang diusung.
Pola kampanye lain adalah dengan memberikan sembako atau memberikan uang. Ini jelas kampanye lebih buruk lagi. Pola kampanye seperti ini sejatinya adalah pemberian sogokan secara halus. Dengan memberikan sesuatu materi kepada pemilih diharapkan ia berhutang budi dan terpaksa memilih kandidat atau partai yang memberinya uang atau sembako.
Selain bertanggung jawab dalam kampanye yang berkualitas, parpol juga bertanggung jawab dalam menentukan para kandidat, baik untuk anggota parlemen maupun untuk capres. Sebab, partai politik yang mengajukan calon anggota legislatif dan calon presiden. Rakyat hanya memilih calon yang telah disodorkan oleh partai.
Karena itu partai harus mampu menseleksi kader partai atau figur yang tepat untuk menjadi pemimpin, baik sebagai presiden, anggota dewan maupun pejabat untuk daerah. Sebenarnya setiap partai politik sudah harus punya program khusus untuk menyiapkan orang-orang layak tampil dan siap sewaktu-waktu mengisi jabatan penting negara. Misalnya, untuk posisi capres. Seperti terlihat pada pilpres tahun ini untuk memilih calon presiden dan wakil presiden 2024 partai politik kebingungan menentukan calon yang bakal diusung. Hal ini disebabkan kurangnya kader yang dinilai berkualitas.
Kader yang berkualitas mungkin banyak, termasuk figur di luar partai yang juga bisa diusung untuk calon presiden dan wakil presiden. Hanya saja, partai politik dalam menentukan pilihan bakal calon presiden dan juga calon pemimpin lainnya bukan didasarkan atas dasar kualitas pribadi seseorang, melainkan berdasarkan pertimbangan popularitas dan elektabilitas.
Pertimbangan atas dasar popularitas dan elektabiilitas ini pada akhirnya bisa menyebabkan figur yang berkualitas tergusur oleh calon yang memiliki popularitas tinggi. Dalam hal ini partai politik dalam kontestasi pemilihan pemimpin, baik untuk pusat maupun daerah pertimbangannya hanya untuk memenangkan pemilu, baik untuk pemilihan presiden maupun lainnya, seperti plkada dan pemilu legislatif. Karena itu figur yang dibutuhkan bukan yang memiliki kualitas diri yang baik, tapi yang memiliki popularitas tinggi. Situasi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemilu berkualitas sulit diwujudkan. Persoalan inilah yang harus dicarikan solusinya oleh partai politik yaitu dengan mempersiapkan calon atau kader yang berkualitas dan juga mempersiapkannya memiliki popularitas tinggi untuk dimajukan dalam gelanggang pilpres atau di ajang pesta demokrasi lainnya.
Institusi lain yang juga harus diperhitungkan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas adalah peran masyarakat di luar institusi pemerintahan. Dalam hal ini penting disebut lembaga survei yang banyak muncul setiap ada pilpres, pemilu legislatif maupun pilkada.
Lembaga survei sebenarnya adalah lembaga ilmiah dan akademis. Pola kerjanya seharusnya objektif, netral dan independen. Sayangnya, sekarang ini lembaga survei kurang nendapat kepercayaan publik. Lembaga yang dianggap ilmiah ini sekarang sering dituding tidak netral, dianggap sebagai konsultan politik, poolingnya dianggap dan diduga berpihak pada capres tertentu atau koalisi capres tertentu. Lembaga survei sering dianggap membentuk opini yang menguntungkan salah satu peserta kontestasi pilpres. Pola kerja lembaga survei seperti ini jelas berkontribusi memperburuk kualitas pemilu.
Terakhir yang menentukan kualitas pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil atau jurdil. Jujur artinya tidak ada kecurangan, baik dalam pemberian suara maupun dalam penghitungan suara. Penyelenggara pemilu atau KPU harus ekstra hati-hati dan taat aturan dalam melaksanasn pemilu. Contoh kasus yang sedang viral, meski pemilu masih sekitar 2 bulan lagi, tapi warga Indonesia yang ada di Taiwan sudah mencoblos dan menentukan pilihannya.
Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil merupakan pilar utama demokrasi. Jika yang satu ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka disitulah hak rakyat terwujud ikut serta menentukan kehidupan bernegara dan berbangsa, tetapi jika ini gagal dilaksanakan dengan jujur, adil dan bersih, maka pemilu yang menghabiskan dana triliunan rupiah yang mahal tersebut, hanya akan si-sia dan percuma.
Pemimpin yang terpilih kualitasnya juga buruk dan minus. Tidak bisa menarik gerbong kemajuan. Lalu, untuk apa pemilu?
