Alkisah ada seorang profesor yang bertahun-tahun mengajarkan pentingnya berpikir kritis, tetapi mendadak kehilangan daya kritisnya ketika penguasa yang dikaguminya melakukan kesalahan. Bayangkan seorang cendekiawan yang selalu berbicara tentang keadilan, tetapi memilih diam ketika ketidakadilan dilakukan oleh kelompok politik yang didukungnya. Atau seorang akademisi yang biasanya membongkar manipulasi data, tetapi tiba-tiba piawai mencari pembenaran ketika fakta tidak berpihak kepada kepentingannya. Ironisnya, mereka mungkin tetap menggunakan bahasa ilmiah, mengutip teori-teori besar, dan berbicara dengan penuh wibawa. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan menghilang: keberanian untuk berpihak kepada kebenaran, sekalipun kebenaran tersebut menyakitkan dirinya sendiri.
Fenomena semacam inilah yang mengingatkan kita pada pemikiran Julien Benda, filsuf dan novelis Prancis yang menerbitkan esai terkenalnya pada 1927, La Trahison des Clercs, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Treason of the Intellectuals. Melalui karya tersebut, Benda mengajukan kritik tajam terhadap kaum intelektual yang meninggalkan panggilan moralnya demi melayani kepentingan politik, nasionalisme, fanatisme kelompok, dan ambisi kekuasaan. Bagi Benda, persoalannya bukan sekadar seorang cendekiawan memiliki pilihan politik. Persoalan sesungguhnya muncul ketika pilihan itu mengambil alih akal sehat, membungkam hati nurani, dan membuat seseorang rela mengorbankan kebenaran demi membela kelompoknya.
Intelektual Seharusnya Menjadi Penjaga Nurani
Dalam pandangan Benda, kaum intelektual idealnya mengabdikan diri kepada nilai-nilai universal seperti kebenaran, keadilan, dan rasionalitas. Mereka tidak harus hidup terasing dari persoalan masyarakat, apalagi dilarang terlibat dalam politik. Namun, mereka semestinya memiliki jarak kritis terhadap kekuasaan dan kepentingan kelompok agar mampu menilai sesuatu berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan siapa yang diuntungkan.
Seorang intelektual boleh mendukung pemerintah, partai, gerakan sosial, atau ideologi tertentu. Akan tetapi, dukungan itu tidak boleh mengubah kesalahan menjadi kebenaran, kebohongan menjadi strategi komunikasi, atau ketidakadilan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Jika seorang pemikir hanya berani mengkritik lawan politik, tetapi kehilangan keberanian ketika kesalahan dilakukan oleh pihak yang didukungnya, ia sedang mengubah intelektualitas menjadi alat pembenaran.
Di sinilah letak perbedaan antara orang yang sekadar berpendidikan dan orang yang sungguh-sungguh intelektual. Pendidikan memberikan pengetahuan, gelar memberikan pengakuan, sedangkan integritas menentukan bagaimana pengetahuan dan pengakuan itu digunakan. Seseorang dapat memiliki sederet gelar akademik, menguasai teori filsafat, dan fasih berbicara tentang demokrasi, tetapi semua itu tidak otomatis menjadikannya penjaga kebenaran. Sebab, kecerdasan dapat digunakan untuk mencari kebenaran, tetapi dapat pula diperalat untuk menyusun pembenaran.
Ketika Akal Menjadi Pengacara Kepentingan
Pengkhianatan intelektual sering kali tidak dimulai dengan kebohongan besar. Ia tumbuh melalui kompromi-kompromi kecil yang awalnya terasa masuk akal. Hari ini seseorang mengabaikan fakta yang merugikan kelompoknya. Besok ia mengecilkan kesalahan orang yang dikaguminya. Lusa ia menyerang siapa pun yang berani mengungkapkan kenyataan yang tidak menyenangkan. Lama-kelamaan, ukuran benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh bukti dan prinsip moral, melainkan oleh identitas: siapa kawan, siapa lawan, siapa yang harus dibela, dan siapa yang harus dijatuhkan.
Pada tahap itu, akal tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menguji keyakinan, melainkan sebagai pengacara yang mencari alasan agar keyakinan tidak pernah dinyatakan bersalah. Fakta yang mendukung diterima dengan penuh semangat, sedangkan fakta yang membantah disingkirkan dengan berbagai dalih. Kritik dianggap sebagai serangan, pertanyaan disebut permusuhan, dan perbedaan pendapat diperlakukan sebagai pengkhianatan terhadap kelompok.
Lebih berbahaya lagi, semua itu dapat dibungkus dengan terminologi akademik yang mengesankan. Manipulasi disebut strategi, keberpihakan buta disebut konsistensi, dan pembelaan terhadap kekuasaan disebut sikap realistis. Bahasa yang semestinya membantu manusia menjernihkan persoalan justru digunakan untuk mengaburkannya. Pada akhirnya, masyarakat bukan hanya berhadapan dengan kebohongan, tetapi juga dengan kebohongan yang memperoleh legitimasi dari orang-orang yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan.
Industri Kebencian dan Cendekiawan yang Kehilangan Jarak Kritis
Benda melihat bahaya ketika kaum intelektual ikut mengorganisasi dan memberi pembenaran intelektual kepada kebencian politik. Gagasan yang semestinya membuka ruang dialog berubah menjadi senjata untuk memperuncing permusuhan. Nasionalisme yang berlebihan, fanatisme ideologis, dan loyalitas kelompok dapat memperoleh wajah terhormat ketika disuarakan oleh tokoh-tokoh terpelajar.
Peringatan tersebut terasa relevan dalam kehidupan modern. Di ruang publik, termasuk media sosial, masyarakat kerap menyaksikan akademisi, pengamat, tokoh agama, dan figur publik berlomba-lomba mengomentari persoalan politik. Kehadiran mereka sesungguhnya penting karena masyarakat membutuhkan penjelasan yang jernih dan argumentasi yang dapat diuji. Namun, ketika analisis berubah menjadi propaganda, pengetahuan kehilangan fungsi pencerahannya.
Ada pengamat yang menggunakan standar berbeda untuk kasus yang serupa, bergantung pada identitas pelakunya. Ada cendekiawan yang sangat keras ketika membahas kesalahan lawan, tetapi mendadak penuh nuansa ketika membahas kesalahan kawan. Ada pula orang yang mengatasnamakan kebebasan berpikir, tetapi tidak memberikan ruang bagi pemikiran yang berbeda dari keyakinannya sendiri.
Tentu, tidak semua keberpihakan merupakan pengkhianatan intelektual. Membela kelompok yang tertindas, menentang diskriminasi, atau mengkritik kebijakan yang merugikan masyarakat justru dapat menjadi tanggung jawab moral. Yang harus diuji adalah dasar keberpihakan tersebut: apakah ia lahir dari prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan atau semata-mata dari loyalitas kepada identitas dan kepentingan tertentu?
Sebab, ukuran integritas bukanlah seberapa keras seseorang menyerang lawan, melainkan apakah ia juga berani mengoreksi pihaknya sendiri. Kebenaran yang hanya berlaku bagi lawan bukanlah prinsip universal. Itu hanyalah alat politik yang menyamar sebagai prinsip.
Ketika Gelar Menjadi Perisai Kekuasaan
Dalam masyarakat yang sangat menghormati gelar dan jabatan, pendapat seseorang terkadang diterima bukan karena kekuatan argumentasinya, melainkan karena siapa yang mengucapkannya. Gelar profesor, doktor, pakar, atau cendekiawan dapat berubah menjadi semacam perisai yang membuat pernyataan seseorang seolah-olah tidak boleh dipertanyakan.
Padahal, semakin besar pengaruh intelektual seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk berhati-hati terhadap fakta. Otoritas keilmuan seharusnya memperkuat kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jujur, bukan memberikan kekebalan dari kritik. Gelar akademik bukan surat kuasa untuk menentukan kebenaran secara sepihak.
Persoalan menjadi lebih serius ketika pengetahuan dipertukarkan dengan akses kekuasaan, jabatan, popularitas, fasilitas, atau keuntungan ekonomi. Tidak semua orang yang menerima jabatan publik berarti mengkhianati intelektualitasnya. Seorang ahli dapat masuk ke pemerintahan dan tetap menjaga integritas. Namun, ketika kedudukan tersebut membuatnya berhenti mengajukan pertanyaan kritis, menyembunyikan fakta, atau membenarkan tindakan yang sebelumnya ia tentang, publik patut mempertanyakan harga yang harus dibayar atas kedekatan itu.
Di sinilah masyarakat perlu membedakan antara intelektual yang terlibat untuk memperbaiki keadaan dan intelektual yang terserap ke dalam kepentingan kekuasaan. Yang pertama membawa pengetahuan untuk mengoreksi kebijakan. Yang kedua berisiko menggunakan pengetahuan untuk melindungi kekuasaan dari koreksi. Perbedaannya tidak selalu terlihat dari jabatan atau pernyataan publik, tetapi dari konsistensi antara prinsip yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan.
Pengkhianatan Intelektual Juga Bisa Terjadi di Mimbar
Kritik Benda tidak harus berhenti pada kampus, ruang politik, atau lembaga negara. Semangat kritiknya juga dapat digunakan untuk merefleksikan peran siapa pun yang mengaku memiliki otoritas pengetahuan dan moral, termasuk mereka yang berbicara atas nama agama.
Seorang pendakwah, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran secara jujur, menjelaskan dalil dengan mempertimbangkan konteks, serta tidak menjadikan agama sekadar alat untuk memenangkan pertengkaran. Ketika dalil dipilih hanya untuk menyerang lawan, sementara dalil yang mengoreksi kelompok sendiri sengaja diabaikan, persoalannya bukan sekadar perbedaan penafsiran. Ada risiko bahwa kepentingan kelompok telah mendahului pencarian kebenaran.
Dalam tradisi Islam, ilmu tidak semestinya berhenti pada kemampuan mengutip. Ia menuntut amanah, ketelitian, adab, dan kesediaan untuk mengoreksi diri. Orang yang berilmu tidak otomatis benar dalam setiap pendapatnya. Karena itu, argumentasi perlu diperiksa, sumber perlu diverifikasi, dan klaim perlu diuji, sekalipun datang dari tokoh yang dihormati.
Prinsip tersebut sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 135, yang memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, sekalipun kesaksian itu merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Ayat ini mengingatkan bahwa loyalitas kepada kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh ikatan pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, ukuran kemuliaan seorang pembawa ilmu bukanlah seberapa banyak orang yang mengaguminya, melainkan seberapa setia ia menjaga amanah ilmu ketika kebenaran menuntutnya mengambil sikap yang tidak populer.
Menjadi Intelektual Berarti Berani Mengoreksi Diri
Mudah untuk menuntut orang lain berpikir objektif. Jauh lebih sulit menerapkan tuntutan itu kepada diri sendiri. Kita semua memiliki kecenderungan untuk menyukai informasi yang mendukung keyakinan dan menolak informasi yang mengusiknya. Karena itu, pengkhianatan intelektual bukan hanya ancaman bagi profesor, politisi, akademisi, atau tokoh publik. Ia merupakan kemungkinan yang harus diwaspadai oleh siapa pun yang merasa pendapatnya selalu benar.
Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata, “Apakah saya memiliki pengetahuan yang cukup?” Melainkan, “Akah saya bersedia mengubah pendapat ketika bukti menunjukkan bahwa saya keliru?” Apakah kita sanggup mengakui kesalahan orang yang kita kagumi? Apakah kita berani menyampaikan kritik kepada kelompok sendiri dengan standar yang sama seperti ketika mengkritik lawan? Dan apakah kita tetap membela keadilan ketika pembelaan itu tidak memberikan keuntungan apa pun bagi kita?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu nyaman dijawab. Namun, justru di situlah integritas intelektual diuji. Kecerdasan sejati bukan kemampuan menyusun argumen yang selalu memenangkan perdebatan, melainkan kemampuan mengenali batas pengetahuan, mengakui kekeliruan, dan tidak memanipulasi fakta demi mempertahankan harga diri.
Seorang intelektual tidak harus selalu netral terhadap ketidakadilan. Ia boleh memiliki sikap moral dan keberpihakan yang tegas. Namun, ia wajib menjaga agar keberpihakan tersebut tidak merusak kejujuran dalam menilai fakta. Sebab, objektivitas bukan berarti tidak memiliki nilai, melainkan bersedia menerapkan ukuran yang adil meskipun hasilnya berlawanan dengan kepentingan sendiri.
Penutup : Siapa yang Mengawasi Para Penjaga Pikiran?
Pemikiran Julien Benda mengajukan sebuah peringatan yang melampaui zamannya: masyarakat berada dalam bahaya ketika orang-orang yang seharusnya menjaga akal sehat justru ikut mengobarkan fanatisme. Ketika pengetahuan tunduk kepada kepentingan, kebohongan memperoleh pembela yang cerdas, kekuasaan mendapatkan legitimasi yang tampak ilmiah, dan kebencian menemukan bahasa yang terdengar rasional.
Namun, kritik terhadap kaum intelektual juga tidak boleh berubah menjadi kecurigaan membabi buta terhadap semua akademisi atau pakar. Masyarakat tetap membutuhkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan perdebatan yang sehat. Yang diperlukan bukanlah penghapusan otoritas intelektual, melainkan budaya yang memungkinkan setiap otoritas diuji melalui bukti, argumentasi, transparansi, dan tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, seorang intelektual tidak diukur hanya dari buku yang dibaca, gelar yang diraih, atau panggung yang dikuasai. Ia diuji ketika harus memilih antara popularitas dan kejujuran, antara loyalitas kelompok dan keadilan, antara kenyamanan pribadi dan keberanian menyampaikan fakta.
Sebab, pengkhianatan intelektual yang paling berbahaya bukanlah ketika orang bodoh menyebarkan kekeliruan, melainkan ketika orang cerdas mengetahui bahwa sesuatu itu keliru, tetapi menggunakan kecerdasannya untuk membuat kekeliruan tersebut tampak benar.
Dan barangkali, pertanyaan yang paling layak kita ajukan bukan hanya, “Di mana para intelektual yang berani membela kebenaran?”
Melainkan juga: “Jangan-jangan, ketika kepentingan kita sendiri sedang dipertaruhkan, kita pun ikut mengkhianati kebenaran yang selama ini kita banggakan?”
Referensi
- Al-Qur’an, Surah An-Nisa (4): 135. Perintah menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar, sekalipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kerabat.
- Benda, Julien. (1927). La Trahison des Clercs (The Treason of the Intellectuals). Kritik klasik tentang pengkhianatan kaum intelektual terhadap kebenaran dan nilai-nilai universal.
- Encyclopaedia Britannica. “The Treason of the Intellectuals.” Ulasan mengenai gagasan Julien Benda tentang keterlibatan kaum intelektual dalam politik dan ideologi.
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten
