Pelaksanaan ibadah haji 2025 telah usai. Jamaah haji Indonesia mulai bersiap-siap pulang ke tanah air. Ibadah rukun Islam kelima ini adalah peristiwa rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimanakah kualitas pelaksanaan haji tahun ini?
Ada beberapa catatan sebagai bahan evaluasi ke depan. Secara sistem pelaksanaan ada perubahan dari sebelumnya. Pelaksanaan haji Indonesia memakai sistem syarikah. Yaitu, pemerintah Arab Saudi menunjuk perusahaan swasta untuk melayani ibadah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Jika sebelumnya jamaah haji Indonesia hanya dilayani satu syarikah, maka kini ditambah menjadi 8 syarikah. Sistem syarikah yang dilaksanakan sekarang ini menggantikan sistem Muassasah yang sebelumnya menjadi penyedia layanan haji pemerintah Arab Saudi.
Ke delapan syarikah atau perusahaan swasta tersebut adalah Al-Bait Guests, Sana Mashariq, Rakeen Mashariq, Al-Rifadah, Rehlat & Manafea, MCDC, Rawaf Mina, dan Rifad.
Tugas syarikah melayani kebutuhan jamaah haji berdasarkan kelompok atau kloternya masing-masing. Mulai dari penginapan, jadwal perjalanan untuk ibadah hingga konsumsi. Tiap syarikah melayani antara 11 ribu sampai 36 ribu jamaah.
Kemenag menggandeng 8 syarikah ini dengan harapan bisa melayani jamaah haji Indonesia dengan baik dan efisien, terutama pada acara puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
Permasalahan Haji dan Ide Pembentukan Pansus
Namun, ada hal yang kurang nyaman dirasakan jamaah pada saat melaksanakan musim ibadah haji tahun ini. Yaitu mereka sempat berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina yang berjarak 4 km. Di Muzdalifah jamaah haji melakukan mabit atau bermalam untuk menuju Mina pagi harinya melaksanakan lempar jumrah. Kondisi yang macet parah, menyebabkan pergerakan mobil menjemput jamaah menjadi terganggu dan terlambat.
“ Mulai malam hari sampai subuh pergerakan jamaah sangat tergantung dengan kondisi lalu lintas yang sangat padat karena jumlah armada bus yang ribuan antri menuju Mina, juga tidak sedikit jamaah yang berjalan kaki sehingga gerak bis menjadi lambat,” ujat Hilman Latief, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Makkah.
Jamaah yang Mabit di Muzdalifah dijemput bus mulai jam 22.30 dan terus berlanjut hingga pagi hari. “ Karena lalu lintas padat, dan tidak kunjung dijemput, jamaah memutuskan berjalan kaki,” terang Hilman.
Kemudian di Arafah banyak jamaah yang juga tidak kebagian tenda, padahal ini puncak ibadah haji. Hal ini juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi jamaah.
Menurut Ketua PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi, Muchlis M.Hanafi, hal ini terjadi, pertama, karena ada tenda-tenda yang tidak terisi penuh. Ada tenda yang kapasitasnya 350 orang hanya terisi 325 orang dari satu kelompok, dan tidak bisa diisi kelompok lain.
Kedua, sistem keberangkatan jamaah dari Makkah ke Arafah berbasis hotel, bukan berbasis markaz atau syarikah, sehingga menimbulkan masalah dalam distribusi jamaah. Kemudian, ada juga tenda yang sudah penuh, padahal penghuni yang sebenarnya tidak bisa masuk setelah tiba. Dan, ada jamaah yang berpindah hotel , sehingga data penempatan menjadi kacau.
Ketiga, kemudian ada jamaah yang berpindah tenda di Arafah dengan maksud berkumpul dengan kerabatnya atau kelompok haji bimbingan haji daerah asalnya.
Keempat, keterbatasan petugas yang membuat pengaturan penempatan jamaah tidak optimal. Petugas Arafah merupakan bagian dari Daerah Kerja (Daker) Bandara yang harus melayani 203 ribu jamaah yang tersebar di 60 markaz.
Pelaksanaan haji tahun ini juga muncul isu pungutan liar (pungli).Diungkapkan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Dahnil Anzar Simajuntak, yang menemukan adanya indikasi dan dugaan pungli terhadap jamaah haji safari wukuf, khususnya jamaah haji lansia, setelah inspeksi mendadak yang dilakukannya di hotel transit jamaah kawasan Aziziyah,Makkah.
Dalam dialog dengan jamaah haji Indonresia, terungkap dugaan pungli dimana jamaah diharuskan membayar sejumlah uang untuk layanan safari wukuf. Padahal, layanan tersebut adalah gratis.
“ Safari wukuf ini gratis. Kalau ada yang minta bayaran itu penipuan,” tegas Anzar.
Safari wukuf merupakan layanan prioritas yang diberikan pemerintah untuk jamaah lansia, disabilitas, dan yang berisiko tinggi. Layanan ini mencakup safari wukuf menggunakan bus dari Arafah, pemulangan ke hotel transit, dan badal pengganti lontar jumrah dan tawaf ifadah. Semuanya ini tidak ada biaya.
Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Hilman latief, memastikan bahwa program Safari Wukuf tidak memungut bayaran apapun.
“ Program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan kita tidak memungut biaya apapun. Tidak ada biaya yang dipungut dari jamaah,” tegasnya.
Ia menyebutkan, dugaan pungutan itu kemungkinan terjadi di luar konteks Safari Wukuf. Hubungan antara jamaah dengan pembimbing dari KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) atau organisasi tertentu bisa menyebabkan adanya pengeluaran, seperti untuk jasa dorong kursi roda saat umrah wajib, umrah sunnah dan aktifitas lain di Masjidil Haram. “ Untuk safari wukuf , pemerintrah tidak memungut biaya apapun,” ulangnya.
Sementara itu menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per-Selasa (10/6/2025) seperti dikutip Detik.com, jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat berjumlah 203 orang. Lebih separuhnya merupakan jamaah lansia.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 juga tidak lepas dari tilikan DPR. Bahkan, Wakil Ketua DPR-RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengaku tidak menutup kemungkinan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025.
Namun, katanya, masih mengkaji usul pembentukan Pansus karena perlu didasari pertimbangan mendalam berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
“ Pansus dibentuk karena ada pelanggaran, seperti tahun 2024 lalu. Pansus dibentuk untuk pendalaman dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah,” terangnya.
Ia juga menyebutkan masih menunggu Timwas Haji DPR RI merampungkan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelayanan, manajemen dan kepatuhan regulasi haji.
Kita tunggu saja perkembangannya !
