Mengenang Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang wafat Senin, 2 Maret 2026
RABU, 20 Mei 1998. Sementara gedung DPR/MPR masih diduduki massa, demo besar di area Monumen Nasional yang persis berseberangan dengan Istana Merdeka bisa diupayakan tak jadi digelar. Sekitar subuh, Pembantu Rektor III UI Drs. Umar Mansyur M.Sc., masuk dengan berjalan kaki ke halaman DPR. Dia meminta para mahasiswa UI untuk tidak ikut keluar menuju Monas, dan tetap berada di area DPR saja karena lebih aman.
Beberapa jam sebelumnya, Selasa jelang tengah malam Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab) Jenderal Wiranto, di ruang kerjanya di Jalan Merdeka Barat, mengundang beberapa orang untuk bertukar pikiran membahas keadaan. Hadir antara lain Dirjen Radio dan Televisi, Dr. Ishadi SK, Mayjen Slamet Supriyadi, penulis, dan beberapa orang lagi, serta sejumlah perwira tinggi yang sibuk keluar-masuk.
Pertemuan membahas tiga topik utama. Pertama, bagaimana menggalang pemberitaan media sehingga jangan sampai mengakibatkan masyarakat dan bangsa terbelah. Kedua, hasil pertemuan presiden dengan sembilan ulama. Ketiga, bagaimana mencegah rencana demonstrasi besar terutama di Monumen Nasional esok hari tanggal 20 Mei 1998, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Minimal jika demo tetap dilaksanakan, jangan sampai timbul bentrokan fisik apalagi korban jiwa.
Tentang pertemuan Presiden Soeharto dengan sembilan ulama Selasa pagi sebelumnya (19 Mei 1998), pada umumnya yang hadir sepakat, jika pertemuan itu dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto, maka sudah terlambat.
Sementara itu perihal rencana yang diungkapkan Pak Harto dalam pernyataan pers selesai pertemuan, dinilai sebuah janji yang tidak jelas kerangka waktu maupun kepastian hukumnya. Soal waktu, oleh orang Jawa bisa berarti mbesok, alias kapan-kapan. Bisa besok pagi, bisa besok lusa, bisa besok tahun depan.
Sedangkan mengenai upaya mengantisipasi demonstrasi, dibahas berbagai hal mulai dari yang paling sederhana. Yakni pasukan keamanan yang bertugas agar menyandang senjatanya di punggung saja, sampai dengan berbagai upaya lobi ke tokoh dan simpul-simpul massa oleh para peserta pertemuan.
Di kemudian hari kita mengetahui, Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto mengaku sempat terkunci tugas dari Wiranto pada 19 Mei 1998 untuk mengamankan rencana demonstrasi Amien Rais di Monas pada 20 Mei 1998. “Rapat yang diketuai Wiranto memutuskan bahwa perintahnya mencegah arak-arakan dengan segala cara,” kata Prabowo kepada Jose Manuel Tesoro dari Asiaweek. “Saya berkali-kali menanyakan apa maksudnya? Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia (Wiranto) tidak memberi jawaban jelas (B. Wiwoho, buku ke-3 trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru, Penerbit Buku Kompas: 137-138).
Hari Rabu keesokan harinya itu, warga keturunan Tionghoa cemas sekali, khawatir akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Banyak orang menghindar ke luar negeri, lebih dari 4.500 orang. Selama belasan hari terakhir, diperkirakan lebih dari seratus ribu orang menghindar ke luar negeri. Mereka adalah para WNI keturunan Tionghoa dan para pekerja asing beserta keluarganya.
Amien Rais yang sebelumnya dikabarkan akan menghadiri apel besar Hari Kebangkitan Nasional di Monas, memberikan keterangan langsung di seluruh saluran televisi, membatalkan aksi 20 Mei 1998 dan mengajak berdoa di rumah masing-masing. Namun, di DPR, gelombang massa terus mengalir masuk. Sepanjang hari pidato-pidato digelar menolak pembentukan Komite Reformasi, yang sehari sebelumnya digagas Pak Harto.
Di Yogyakarta, sekitar 800 ribu mahasiswa, pelajar dan masyarakat Yogyakarta berkumpul di Alun-Alun Utara menuntut reformasi. Demo yang berlangsung tanpa menimbulkan kerusuhan itu, mendengarkan Maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan K. G. P. A. A. Paku Alam VII, yang isinya mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung Gerakan Reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat.
Di kompleks perumahan perwira tinggi di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, di kediaman mantan Wakil Presiden dan Mantan Pangab Jenderal (Purn) Try Sutrisno, sejumlah purnawirawan perwira tinggi dan beberapa orang sipil juga berkumpul sejak pagi sampai sekitar maghrib. Di samping tentu saja tuan rumah, mereka antara lain adalah Harsudiyono Hartas, Haryoto PS, Suryadi, Arie Sudewo, Syamsir Siregar, Haris Sudarno, Edison Sihaloho, Theo Sjafei, Rahmat Witoelar, Agus Tagor, dan B. Wiwoho. Menjelang siang datang bergabung Siswono Yudohusodo dan Hayono Isman.
Beberapa di antara mereka sudah beberapa bulan sering berkumpul memantau situasi. Pada umumnya mereka kritis menilai keadaan, menyayangkan maraknya KKN. Mereka cukup dekat dengan beberapa tokoh aktivis, tapi secara pribadi tetap hormat terhadap Pak Harto. Ibarat, tego larane ora tego patine, bisa tega sakitnya tapi tidak tega kematiannya.
Hari itu mereka berbincang, sambil menyaksikan siaran langsung televisi. Beberapa kali Try Sutrisno sempat berbicara per telepon dengan Wiranto dan Sekretaris Negara Saadillah Mursyid.
Dilatarbelakangi rasa „eman“ atau sayang, mereka yang sudah tidak terikat dengan jabatan di pemerintahan, menilai keadaan sudah membuat Pak Harto tidak punya pilihan lain kecuali mundur. Yang harus diupayakan adalah pengunduran diri Pak Harto dan estafet kepemimpinannya harus berlangsung aman, tidak menimbulkan gejolak baru yang bisa mengganggu keutuhan bangsa dan negara.
Sesuai konstitusi, Presiden Soeharto bisa mengundurkan diri untuk kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Namun, jika keadaan semakin memburuk dan keos, mungkin harus dibentuk Presidium yang terdiri dari tiga orang, salah satunya adalah B.J. Habibie dan seorang tokoh militer Edi Sudradjat dan satu lagi usulan dari Pak Harto.
Presidium seperti halnya triumvirat, di samping bertugas mengendalikan keadaan, juga secepatnya menyelenggarakan pemilu dan selanjutnya memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Bagaimana selanjutnya dengan Pak Harto? Sebagaimana terhadap Bung Karno, sebaiknya kita mikul dhuwur mendhem jero. (buku ketiga Tonggak-Tonggak Orde Baru: Kejatuhan Soeharto dan Ancaman Pembelahan Bangsa:144 – 146).
Berkoordinasi dengan Saadillah Mursyid, pandangan para senior itu kemudian dituangkan ke dalam sebuah surat pendek kepada Pak Harto, yang disampaikan melalui Saadillah Mursyid. Surat ditandatangani Pak Try Sutrisno, dan semua yang hadir sepakat hanya dibuat satu lembar asli serta tidak boleh dikopi.
Sementara itu di kantornya, di gedung Bappenas di kawasan Taman Surapati, Jakarta Pusat, hari itu Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Ginandjar Kartasasmita mengundang para menteri yang berada di bawah koordinasinya untuk rapat. Lima belas menteri yang hadir yaitu Ginandjar, Akbar Tanjung, A. M. Hendropriyono, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, Tanri Abeng, dan Ary Mardjono. Hadir pula Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.
Tiga menteri berhalangan hadir, yaitu Fuad Bawazier tanpa kabar, Bob Hassan menyatakan tak bisa keluar karena penjagaan di jalanan ketat, dan Juwono Sudarsono sedang sakit.
Rapat yang diikuti sejumlah staf itu selesai pada setengah tiga siang, yang kemudian dilanjutkan tanpa keikutsertaan staf. Mereka menyimak laporan langsung televisi tentang kegiatan di DPR yang menegangkan, dan menyimpulkan Pak Harto seperti berada di tubir jurang, sehingga sebaiknya menuruti permintaan rakyat mundur dari jabatannya. Selanjutnya mereka sepakat untuk membuat surat kepada Pak Harto, menolak bergabung dalam Kabinet Reformasi yang sedianya akan diumumkan Presiden pada 21 Mei 1998.
Surat itu ditandatangani oleh empat belas menteri yang hadir, kecuali Ary Mardjono yang juga menjabat sebagai Sekjen Golkar. Ia menolak ikut menandatangi, lantaran menilai itu sebagai mengkhianati Soeharto yang sedang kritis berada di tubir jurang tadi. Sedangkan Syahril Sabirin juga menolak karena menganggap posisi Gubernur BI adalah posisi independen.
Surat tersebut kemudian dikenal sebagai “Surat Pengunduran Diri 14 Menteri”, dan menjadi salah satu pemicu Pak Harto lengser keprabon, mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia keesokan harinya, Kamis 21 Mei 1998. ***
(Edisi berikutnya, MENGENANG TRY SUTRISNO: KRITIS, KONSISTEN DAN INGATANNYA KUAT).
#PanjiMasyarakat
#TrySutrisno
#PresidenSoeharto
#BWiwoho
#TonggakTonggakOrdeBaru
#GinandjarKartasasmita
#AmienRais
#JenderalWiranto
#BJHabibie
