Video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada salah satu paslon gubernur Jawa Tengah telah menyebar luas di masyaeakat alias viral. Begitu juga berita Mantan Presiden Jokowi yan mendukung paslon tersebut, dan juga mendukung salah satu paslon untuk Bupati Tangerang dan gubernur Jakarta. Bahkan, ada paslon yang sengaja bertemu Jokowi diduga sebagai isyarat minta restu. Namun, di salah satu daerah Sumatera Barat, Payakumbuh, pengurus MUI setempat tidak memberikan rekomendasi terlaksananya dakwah yang akan menghadirkan mubalig kondang Ustaz Abdus Somad. Alasannya, karena UAS mendukung salah satu paslon yang akan berkontestasi.
Fenomena minta restu atau dukung mendukung yang diberikan oleh sosok tokoh yang dianggap berpengaruh dan penting terhadap paslon pemilu penting dikaji dalam konteks kemandirian seorang kandidat. Dalam kaitan ini tentu ada perhitungan atau kalkulasi politik bahwa sosok tokoh tersebut punya pengaruh pada massa atau rakyat. Dengan power influence (kekuatan pengaruh) sosok tokoh tersebut diharapkan memberikan sugesti kepada massa untuk memilih tokoh yang didukungnya.
Dari sudut etika politik, bagi figur atau tokoh yang memang sudah pensiun atau bukan pejabat aktif mungkin tidak terlalu dipersoalkan, hanya bagi pejabat yang masih aktif mungkin ada yang bertanya terkait menjaga netralitasnya, karena dengan menjadi pejabat ia harusnya menjadi milik semua golongan, dan bukan monopoli salah satu golongan tertentu.
Demikian juga bagi seorang tokoh sekaliber mantan presiden, patutkah ikut dukung mendukung calon pilkada, apalagi ikut berkampanye. Sesungguhnya, ada harapan buat orang yang pernah menjabat kepala negara sebagai sebuah jabatan puncak tertinggi dalam politik, setelah lengser dan turun tahta, hendaknya menjadi seorang negarawan atau guru bangsa dengan memberikan hikmah dan pelajaran pengalaman-pengalaman penting dalam politik yang sudah dilalui dan dialaminya kepada mereka yang tergolong baru tampil dalam kehidupan politik.
Selanjutnya,terlepas dari masalah dukung mendukung tokoh berpengaruh di atas, seorang paslon atau kandidat kepala daerah yang berkompetisi dalam kenduri demokrasi, sudah seharusnya pula memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Keyakinan itu selayaknya muncul dalam dirinya sendiri, tanpa bergantung atau berharap pada sokongan orang lain. Bila dalam batinnya ada keragu-raguan atau ketidakpercayaan diri dengan berharap campur tangan “orang berpengaruh” menunjukkan ketidakmantapan dan ketidaksiapannya sebagai seorang calon pemimpin.
Sesungguhnya dalam masa kampanye pilkada adalah medan atau kancah uji nyali bagi para kontestan paslon kepala daerah. Seorang paslon harus berani menguji kemampuan dirinya dihadapan rakyat tanpa dukungan tokoh besar atau figur andalan. Pada kesempatan ini seorang calon pemimpin menjajal kemampuan komunikasinya dengan rakyat, menyampaikan program, menyampaikan gagasan atau konsep untuk disampaikan kepada rakyat pemilih.
Dari ujian di lapangan kampanye atau sebelum pemilihan tersebut ia bisa mengukur kemampuan kepemimpinannya. Dari sini ia bisa melihat apakah rakyat percaya pada dirinya, apakah programnya diterima, apakah kehadirannya diharapkan. Dan, dari kancah lapangan ini ia juga bisa memahami dan menyelami aspirasi rakyat atau apa perubahan yang ingin diharapkan oleh rakyat.
Uji nyali dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri ini pada akhirnya melahirkan kepemimpinan yang genuine atau atau kepemimpinan yang asli, bukan hasil endorse, support dan “dukungan” tokoh berpengaruh lain, yang kalau faktor terakhir ini yang menjadikannya sebagai pemimpin menunjukkan ia bukanlah pemimpin sejati. Tapi, menjadi pemimpin karena faktor eksternal di luar dirinya.
Demikian juga masyarakat pemilih sudah selayaknya pula memilih pemimpin dengan pertimbangan kemampuan dan kualitas diri seorang pemimpin. Saat ini terkesan tampilnya seorang pemimpin karena faktor popularitas yang dipengaruhi oleh pemberitaan media, ditunjang hasil survey yang akhirnya menciptakan opini dan mendongkrak elektabilitas calon. Kemudian didukung pula oleh endorse tokoh yang dianggap berpengaruh. Pada akhirnya pemilih lupa melihat aspek kualitas personal paslon, jejak rekam prestasinya dan pengalamannya.
Situasi inilah akhinya masyarakat pemilih juga menentukan pilihannya bukan didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap calon pemimpin, tapi pada tingkat popularitas para calon pemimpin. Padahal belum tentu calon pemimpin yang popular dan elektabilitas tinggi otomatis menjanjikan prestasi kerja yang tinggi, kinerja, serta kepemimpinannya memuaskan masyarakat. Allahu’alam.
