Suasana kehidupan batin bangsa kita bisa dikatakan resah dan gelisah. Rasa nyaman dan ketenangan terganggu dengan berbagai peristiwa dan kebijakan yang sedang berjalan akhir-akhir ini. Kecemasan itu muncul antara lain dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai tidak berjalan dengan baik dan bahkan menimbulkan dugaan korupsi besar.
Kemudian di bidang keuangan, yang ditandai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan berdampak pada naiknya harga kebutuhan masyarakat. Ditambah pula dengan kenaikan harga BBM, yang makin memukul masyarakat dan dirasakan makin menguras kantong rakyat yang sudah menipis tersebut.
Yang juga membuat masyarakat kian gelisah adalah perilaku para pemegang kekuasaan yang dinilai kurang peka mengatasi persoalan. Antara retorika dan implementasi di lapangan serta kebijakan dinilai kurang berjalan dengan konsisten. Demikian juga wakil rakyat yang diharapkan bisa melakukan tugasnya sebagai pengontrol eksekutif ternyata tidak berjalan. Bahkan, ada kesan lebih sebagai pendukung pemerintah ketimbang sebagai penyalur aspirasi rakyat.
Di samping itu. di tengah masyarakat kita disuguhi perseteruan di bidang hukum yang tidak pernah tuntas terkait persoalan ijazah Mantan Presiden Jokowi Widodo yang diduga palsu. Anak bangsa dibiarkan terbelah dan saling menghujat.
Ditambah pula dunia hukum dan demokrasi kita makin menakutkan misalnya dengan munculnya tindakan sadis terhadap aktivis yang mengalami kebutaan akibat disiram air keras. Ini sebuah sinyal bahwa kebebasan menyampaikan kritik makin terasa mengerikan dengan adanya teror dan ancaman.
Suasana di atas dan berbagai peristiwa lainnya bagi masyarakat dan rakyat menimbulkan rasa gundah dan kecemasan. Pertanyaan-pertanyaan seputar apakah kehidupan sekarang ini dan masa depan akankah lebih baik atau lebih buruk yang bakal dihadapi?
Masyarakat yang hidup di tengah kehidupan politik yang dirasakan tidak berjalan dengan positif akan hidup dalam suasana batin ketidakpastian. Dalam suasana seperti ini maka akan menjadi lahan yang subur munculnya aksi-aksi protes dan ketidakpuasan.
Hal ini misalnya dapat dilihat pada aksi demontrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat 12 Juni 2026 ini. Aksi ini menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Demontrasi atau unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya adalah rasa kecemasan tidak berjalannya dengan baik pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat. Jika kita bicara dalam porsi kepentingan, perjuangan mahasiswa dengan aksi yang dilakukan selain untuk kepentingan rakyat, juga adalah kecemasan mereka menghadapi kehidupan masa depan. Mahasiswa dan umumnya kaum muda adalah mereka yang masih memiliki usia panjang dan tentu tidak ingin menemukan kehidupan bangsa yang penuh kekurangan, kesulitan dan menderita di masa datang. Dan karena itu perjuangan dan aspirasi mereka adalah ingin kehidupan politik, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya saat ini berjalan normal dan baik. Sehingga ada jaminan masa depan mereka bisa hidup tenang dan tidak mengalami kesulitan.
Mungkin sikap kritis mahasiswa, kaum muda dan para intelektual yang kritis terhadap kekuasaan dan pemerintahan, bagi penguasa dan para pejabat lainnya yang kebetulan sedang menikmati jabatan dan pemerintahan dianggap bisa mengganggu privasi, privilese dan kenikmatan serta kemapanan mereka. Sehingga bisa dirasakan bahwa bagi kalangan yang sudah merasakan hidup nyaman dengan jabatan dan kekuasaan, aksi protes, kritik tajam dari mahasiswa dan intelektual bebas dirasakan sebagai sebuah ancaman dan gangguan terhadap established dan privilese yang sedang dinikmati.
Dengan demikian ada dua suasana batin yang dirasakan dan hidup di tengah bangsa dan rakyat Indonesia saat ini. Satu pihak rakyat dan kaum muda merasa cemas dengan kebijakan politik, ekonomi, hukum dan lainnya yang dinilai tidak kondusif bagi rakyat dan masyarakat, dan kedua adanya dirasakan aksi aktivis, mahasiswa dan intelektual kritis yang “mengusik” kemapanan dan ketenangan hidup bagi mereka yang menduduki posisi-posisi penting dalam kekuasaan dan pemerintahan.
Sebuah kebijakan jalan tengah rasanya penting diambil untuk keluar dari situasi sulit di atas. Yaitu’ bahwa penguasa dan pemerintah harus makin peduli pada kesejahteraan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang prorakyat, meminimalkan pemborosan anggaran negara karena korupsi, dan menegakkan keadilan dan hukum yang melindungi rakyat.
Jika ini mampu diwujudkan maka rakyat dan pemerintah bisa terjalin hubungan yang saling mendukung dan bersatu bekerja untuk kemajuan bangsa.
Jika kebijakan di atas bisa dilakukan, sebuah pemerintahan pasti dirasakan berjalan dengan hukum yang adil dan dirasakan kemajuan dan peningkatan kesejahteraannya oleh rakyat, maka baik itu yang namanya penguasa atau pemerintah dan rakyat akan tumbuh rasa saling percaya dan menghormati. Dan kehidupan politik akan berjalan rukun dan aman. Kalau keduanya ini sudah klop maka itulah yang menjadi kunci suasana batin kehidupan rakyat Indonesia dirasakan aman, nyaman dan suasana hati yang tenang tanpa adanya rasa ketakutan dan was-was.
