Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden ke- 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 telah mengangkat sebanyak 112 pejabat secara resmi. Mereka terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, 1 orang sekretaris kabinet, dan masing-masing satu orang panglima TNI dan Kapolri. Ia menjuluki kabinetnya Kabinet Merah Putih.
Dari sejumlah pejabat tersebut terdapat enam orang yang berasal dari tokoh atau kader Muhammadiyah. Abdul Mu’ti dipercaya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang dia Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Dunia pendidikan tidak asing lagi bagi Mu’ti. Pria kelahiran Kudus, 2 September 1968, ini adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta.
Kader Muhammadiyah lainnya yang juga diberi tanggung jawab sebagai menteri adalah Raja Juli Antoni. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) tahun 2000-2002. Ia juga pernah menjabat direktur eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah almarhum Ahmad SyafiI Maarif. Raja Juli Antoni,kelahiran 13 Juli 1977, dipercaya sebagai Menteri Kehutanan. Sebelumnya ia menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia era Presiden Joko Widodo.
Seterusnya ada empat kader Muhammadiyah ditetapkan sebagai wakil menteri. Mereka adalah Dzulfikar A.Tawalla, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2023-2027 ini sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pria kelahiran Sulawesi Selatan 28 April 1987 ini sebelumnya menakhodai Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
Tokoh Muhammadiyah yang dekat dengan Prabowo, Dahnil Anzar Simajuntak, yang juga adalah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 2014-2018 diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Haji dan Umroh. Dahnil adalah politikus Partai Gerindra dan juga menjadi Juru Bicara Prabowo.
Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dua periode 2016 -2020 dan 2020-2024, Fauzan menjabat sebagai Wakil Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan RI. Di UMM, Prof. Fauzan fokus memperluas jaringan UMM dengan lembaga pendidikan internasional.
Terakhir, Fajar Riza Ulhaq, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah dilantik sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Fajar lahir 1 Februari l979 dan juga pernah menjadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukoharjo.
Tiga bidang yang diemban kader Muhammadiyah di atas yaitu bidang pendidikan, kehutanan dan pekerjaan merupakan bidang strategis yang menjadi hajat dan kebutuhan rakyat. Karena itu sangat diharapkan mereka bekerja keras dengan tanggung jawab dan integritas penuh. Kesejahteraan rakyat dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat sangat tergantung pada kinerja serius dan tanggung jawab mereka.
Harapan di atas juga sangat sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang berharap para menteri dan wakil menteri yang terpilih agar mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, serta menjadi pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kami percaya bahwa seluruh menteri, wakil menteri dan pejabat yang sejajar lainnya dapat menunaikan amanat yang terbaik dan menjadi pejabat publik, pejabat politik, pejabat negara yang berjiwa kenegarawanan yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri,” ujarnya, Senin (21/10/2024).
Mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto, Haedar berharap para menteri bekerja keras, menunaikan tugas dan kewajiban dengan baik , serta menjauhi praktik korupsi, menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
“Pesan moral tersebut akan menjadi guidance spiritual dalam menjalankan tugas,” imbuh Haedar.
Kedua, Haedar juga memberikan pesan khusus terkait pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih.
“Dengan keprofesionalitas dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk sesuai dengan bidang masing-masing kami percaya dapat menjalankan amanat memajukan kehidupan bangsa dan negara, menjaga tanah air sebagaimana amanat konstitusi,” tegas Haedar.
Ketiga, Haedar menekankan yang tidak kalah penting terkait integritas dalam pemerintahan. “ Para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas tanpa terlibat dalam korupsi dan segala bentuk penyimpangan lainnya sehingga dapat menjadi teladan bagi warga dan anak bangsa.”
