Dalam sebuah bangsa seorang pemimpin adalah teladan yang harus dicontoh perilaku dan akhlaknya. Jika ia seorang pemimpin yang dinilai memiliki kepribadian yang baik maka rakyat akan hormat kepadanya dan menjadikan pemimpin sebagai panutan. Tetapi, jika pemimpin tersebut memiliki akhlak yang buruk maka imbasnya akan berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat akan sulit dibentuk dan akan berperilaku sesukanya, karena melihat orang-orang yang seharusnya jadi model dan contoh yang baik berperangai kurang terpuji.
Pemimpin yang sejatinya harus menjadi contoh dan panutan buat rakyat diutamakan adalah para pemimpin formal, yaitu mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Memang terdapat banyak jenis pemimpin di masyarakat, tetapi pemimpin politik atau pemimpin yang punya kedudukan dan kekuasaan punya banyak keistimewaan dan kelebihan. Antara lain ia punya wewenang dan kekuasaan, ia mendapatkan banyak fasilitas dalam hidup, ia bisa mengatur kehidupan orang lain, ia pun membuat undang-undang dan peraturan, ia menguasai tentara, polisi dan penegak hukum.
Pemimpin yang menentukan nasib orang banyak ini jelas akan menjadi sorotan dan perhatian rakyat yang dipimpinnya. Dengan kekuasaan yang digenggamnya dan bisa membuatnya berlaku apa saja, yang mungkin menguntungkannya, jelas akan dinilai oleh rakyat yang dipimpinnya.
Dalam konteks seorang pemimpin memiliki kewenangan yang luas dengan kekuasaan yang dipunyainya, ia akan diuji pada saat itu. Apakah ia mampu menjadi pemimpin teladan yang dihormati rakyat atau sebaliknya menjadi pemimpin yang buruk dan dibenci rakyat.
Kekuasaan adalah ajang untuk mentest moralitas dan integritas seorang pemimpin. Mungkin seorang pemimpin adalah figur ideal dan teladan yang baik ketika menjadi pemimpin informal di tengah masyarakat, tetapi berubah seratus persen ketika menjadi pemimpin formal karena mendapatkan kekuasaan dan memperoleh berbagai fasilitas kehidupan lahiriah yang menyenangkan. Dan ia lupa untuk memimpin rakyat dengan baik, atau bahkan menjadi pemimpin yang buruk tidak menghiraukan nasib rakyat.
Karena itu indikator dari integritas dan moralitas seorang pemimpin paling kredibel, paling tepat, dan objektif dilihat ketika ia duduk atau memegang kekuasaan dan jabatan. Apakah kemewahan, kesenangan, kenikmatan yang didapat dari jabatan dan kekuasaan yang diperolehnya mengubah perilakunya dalam memimpin menjadi buruk, zalim, membuat8 rakyat menderita, atau ia tetap konsisten berperilaku jujur, terpuji, peduli pada nasib orang . Tolok ukur inilah yang harus diperhatikan dalam melihat keluhuran kepemimpinan seseorang.
Sekilas Potret Situasi Aktual
Dalam kekuasaan yang diberikan kepada seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.Dalam sistem kepemimpinan Indonesia seorang pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu harapan agar seorang pemimpin bertanggungjawab dan amanah otomatis menjadi konsekuensinya.
Pemimpin dalam arti pejabat baik presiden, gubernur, bupati dan walikota mereka ditentukan oleh partai. Jadi pada intinya partai politiklah yang mengusung atau menentukan para pemimpin. Bisa saja para calon pemimpin yang dipilih tersebut berasal dari kader partai politik maupun di luar partai. Namun, dalam hal ini utamanya adalah partai politik yang paling berpengaruh menentukan seorang pemimpin, bahkan bisa saja pengaruhnya sampai ketika calon tersebut sudah menjadi presiden, gubernur, bupati dan walikota, kendali partai terhadap sang pemimpin masih kuat.
Karena itu dalam atmosfer kepemimpinan model ini bisa dirasakan adanya “semangat fanatisme dan eksklusivisme” kepartaian dalam memimpin. Watak sempit seperti inilah yang seharusnya dihilangkan dalam budaya dan praktik kepemimpinan Indonesia. Meskipun seorang pemimpin dipilih karena didukung oleh sebuah partai atau koalisi sebuah partai, hendaknya setelah ia dipilih dan disumpah sebagai pemimpin baik di pusat maupun di daerah maka ia harus menghilangkan atau menghapus watak eksklusif ini. Ia harus menyadari dan menanamkan dalam hati dan batinnya bahwa ia adalah pemimpin semua golongan, kelompok, suku, agama dan budaya seluruh rakyat. Ia telah menjadi pemimpin rakyat, pemimpin nasional dan pemimpin bangsa, bukan pemimpin partai atau pemimpin koalisi partai.
Kalau semangat inklusivisme atau semangat memimpin untuk semua rakyat ini kuat dan menjadi motif (nawaitu) dalam memimpin, maka rakyat akan merasakan adanya keadilan, kepuasan dan hormat pada pemimpin dan pejabat.
Selanjutnya, penting disadari oleh seorang pemimpin perasaan bertanggungjawab. Yaitu menjalankan tugas dengan baik dan benar. Rasa bertanggungjawab, bekerja dengan baik dan benar, kalau di dalam batin seorang pemimpin memiliki rasa malu kalau ia gagal dalam menjalankan tugasnya. Rasa malu dan bertanggungjawab yang dimiliki seorang pemimpin merupakan kekuatan penggerak yang berpengaruh untuk bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh.
Kemudian, seorang pemimpin juga harus rendah hati, patuh dan taat pada hukum. Seorang pemimpin harus menjadi contoh dan teladan yang menunjukkan keadilan dalam hukum. Ia tidak boleh mendapat hak istimewa atau kebal dari hukum, seolah hukum tumpul padanya.
Sebuah kisah menarik mengenai kepatuhan pejabat pada hukum diungkapkan oleh Anton Tabah, seorang perwira polisi dalam bukunya Bureauracy Policing (Pemolisian Birokrasi), Penerbit Sahabat, Juni 2008,hal.147-148. Dikemukakan, suatu ketika mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ditangkap dan diperiksa polisi Bandara Heathrow London, karena naik kereta api menuju bandara tanpa karcis. Tony Blair langsung diperiksa selama 1 jam dan dihukum denda 125 poundsterling atau sekitar Rp2,5 juta. Tony Blair bukan hanya rugi materi dan moril, juga tertinggal pesawat dan harus menunggu penerbangan berikutnya.
Sementara di Indonesia, tulis Anton Tabah, ada pejabat setingkat Perdana Menteri melanggar kendaraan bermotor masuk ke Jalan MH Thamrin karena hari bebas polisi tanpa asap knalpot untuk mengurangi polusi udara yang sangat buruk di Jakarta. Bedanya, pejabat Indonesia tadi tidak ditangkap polisi apalagi dihukum.
Kasus lain diungkapkan oleh Anton Tabah. Ketika Presiden Bill Clinton masih menjadi Presiden AS, ia plesir dengan keluarganya di pantai California, esok harinya didatangi petugas menagih denda karena sang Presiden telah mengotori pantai tersebut dan didenda US$1.000 atau sekitar Rp9 juta, dan Presiden Clinton langsung membayar denda tersebut.
Di atas adalah contoh dan dianggap hal yang biasa terjadi di negara maju, di mana ditunjukkan semua orang tanpa kecuali diperlakukan sama kedudukannya di mata hukum. Tentu hal seperti ini seolah mustahil terjadi di Indonesia. Kita tidak tahu apakah beberapa generasi ke depan persamaan orang di mata hukum bisa terwujud. Kalau sekarang rasanya kita pesimis.
Kemudian rasa bersalah dan gagal dalam bekerja, untuk mengakuinya sangat sulit di kalangan pejabat kita. Apalagi kalau mundur dari jabatan sebagai pertanggungjawaban. Akan selalu dicari alasan untuk [DS1] membenarkan kegagalannya. Belum lama ini sebuah institusi pemerintah yaitu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) Surabaya diretes oleh hacker sehingga berdampak pada gangguan 282 layanan instansi pemerintah. Menterinya didesak mundur, namun ia tetap kukuh tidak meletakkan jabatan. Padahal, ini menyangkut tugas yang sangat vital dan strategis menyangkut data nasional yang harus dijaga.
Kalau di luar negeri jika pejabatnya berbuat teledor atau bahkan bawahannya berbuat salah, menterinya segera minta mundur dan berhenti karena merasa bersalah dan gagal.
Menteri Kesehatan Taiwan Chiu Wen-ta pada Oktober 2014 mengundurkan diri hanya karena skandal minyak untuk makanan yang tercemar. Ia minta maaf pada publik karena skandal ini, padahal setelah melalui pemeriksaan ada 8 orang yang dinyatakan bersalah pada kasus ini.
Berbeda dengan Walikota Bucharest, Cristian Popescu Piodone, yang mundur karena peristiwa kebakaran pada November 2015 yang menewaskan 30 orang. Termasuk Perdana Menteri Rumania Victor Ponta yang juga menyatakan mundur, setelah didemo.
Di Korea Selatan, Menteri ekonominya Choi Joong-kyung , minta mundur setelah adanya pemadaman listrik pada 15 September 2011 secara nasional. Ia merasa bersalah karena itu berdampak pada 2 juta rumah tangga seluruh negara.
Lain halnya di Jepang, Naoto Kan, Perdana Jepang tahun 2011, mundur karena merasa dukungan rakyat berkurang untuknya. Naoto di awal pemerintahannya mendapat dukungan rakyat karena kebijakan yang dibuatnya, tapi setelah Jepang dilanda peristiwa Tsunami ia merasa dukungan rakyat terhadapnya melemah. Maka, ia pun minta mundur.
Peristiwa dan data-data di atas menunjukkan bahwa dalam soal kepemimpinan, kita belum memiliki suatu kepemimpinan yang memiliki karakter yang kuat. Jabatan dan kekuasaan bukan menjadi ajang pengabdian dalam membawa bangsa meraih kemajuan. Pejabat kita masih sulit menghindari dari godaan-godaan untuk memanfaatkan akses yang dimiliki ini untuk kepentingan diri sendiri,kelompok dan golongan yang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu sebagian pejabat kita mulai dari menteri, gubernur, walikota, bupati dan lainnya berurusan dengan hukum dan dibui dalam penjara.
Kita melihat menjelang usia reformasi yang hampir tiga dekade– dan telah melakukan perubahan yang cukup drastis dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis– ternyata belum membawa banyak pengaruh dalam kualitas kepemimpinan, perbaikan hukum, bahkan sosial, ekonomi dan politik. Mengapa hal ini terjadi, jawaban sementara bisa dikemukakan karena para elit yang duduk dalam jabatan dan kekuasaan, kurang– untuk mengatakan tidak– dalam memberikan keteladanan dan contoh kepemimpinan yang baik, terhormat, akhlakul kharimah, sebagai panutan sehingga kita mengalami krisis keteladanan. Inilah akar masalah keterpurukan kita, yang juga saat ini sering disebut mengalami krisis etika. Allahu a’lam.

