Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan hanya tegang saat kampanye, tetapi lebih tegang lagi usai pemilihan presiden. Isu kecurangan dan penggelembungan suara pemilihan presiden menjadi pembicaraan yang mendominasi masyarakat, bukan hanya di flatform media sosial, tetapi juga dalam perbincangan sehari-hari. Bahkan, sudah dua kali terjadi unjuk rasa di KPU dan DPR yang menyuarakan dugaan ketidakjujuran pilpres tahun 2024 ini.
Hasil Quick Count atau hitung cepat yang memenangkan paslon nomor urut 01 hampir tidak dipercaya masyarakat. Sebab, di media sosial dipertontonkan oleh masyarakat maupun oleh salah satu tim paslon capres terjadinya dugaan penggelembungan suara, dimana yang diuntungkan pasangan Prabowo-Gibran dan yang terbanyak dirugikan paslon nomor urut 01.
Contoh salah satu kasus misalnya seperti yang diungkap Tim Pakar 01 Bambang Widjojanto, yaitu di TPS 013 Desa Karya Mulya, Kecamatan Simatamorang , Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sini hasil pemungutan suara seperti tercantum dalam Formulir C 1, Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar mendapat 126 suara, Prabowo-Gibran 100 suara, dan Ganjar-Mahfud 16 suara. Namun, di Sirekap KPU Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dapat 0 suara, Prabowo-Gibran 400 suara, dan Ganjar –Mahfud 0 suara. “ Ini kecurangan yang maha dahsyat, apakah bisa dipercaya,” ujar Bambang seperti yang beredar dalam video.
Sebuah video yang sempat viral di media sosial hasil pemungutn suara di TPS 02, Desa Kenteng, Kec. Toroh, Kab.Grobogan, Jawa Tengah. Dalam Sirekap KPU Paslon Prabowo-Gibran mendapat suara yang fantastis yaitu 561.100 suara, Anies-Muhaimin 8 suara, dan Ganjar-Mahfud 69 suara. Padahal perolehan suara hasil aslinya, AMIN mendapat 8 suara, Prabowo-Gibran 110 suara, dan Ganjar-Mahfud 69 suara. Sedangkan surat suara di TPS ini hanya 260 surat, dan dipakai hanya 191 surat.
“ Kami ingin menjelaskan bahwa video yang beredar di medsos itu tidak benar. Yang benar adalah paslon nomor 1 mendapat 8 suara, paslon nomor 2 mendapat 110 suara, dan paslon nomor urut 3 memperoleh 69 suara,” ujar Ketua KPPS TPS 02 Kenteng, Nining Setyaningsing.
Di seputar Jabodetabek penggelembungan suara terjadi di beberapa lokasi. Di TPS 034, Rengas, Ciputat Timur, Tangsel, dalam Formulir model C 1 nomor urut 2 Prabowo-Gibran mendapat 086 suara, tapi berubah menjadi 886 suara. Ketua KPU Tangsel M. Taufiq MZ menyatakan telah merevisi angka tersebut. “ Masa angka perolehannya sampai 886, sedangkan DPT per-TPS hanya 300,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com.
Di TPS 026 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, suara Prabowo yang hanya 80 berdasarkan formulir C 1 melambung menjadi 720. Demikian juga di TPS 54 Cakung, suara Prabowo yang mestinya 74 suara berubah menjadi 748 suara di Sirekap KPU.
Sementara itu paslon nomor urut 1 AMIN melalui Tim Hukum Nasional (THN) mengungkapkan telah menemukan 9 bentuk kecurangan Pilpres 2024 ini. “ Kecurangan itu terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung,” jelas Ari Yusuf Amir, Ketua THN Timnas AMIN.
Menurut Ari, satu hari sebelum pencoblosan, telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Dan, sampai saat ini THN masih menerima semua laporan.
Sembilan bentuk kecurangan yang diungkap THN AMIN adalah penggelembungan suara melalui sistem informasi milik KPU yang cukup masif. Kedua, dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 2. Ketiga, pengerahan aparat melalui aparat desa pada hari pencoblosan agar memberikan pengarahan langsung kepada petugas KPPS untuk memenangkan paslon tertentu. Keempat, pengerahan lansia untuk memilih calon tertentu oleh KPPS. Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap. Keenam, penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ketujuh, Manipulasi data DPT. Ke delapan, upaya menghalangi saksi di TPS, dan kesembilan adanya praktik politik uang.
Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui kalau ada kesalahan konversi Formulir C 1 Plano hasil penghitungan suara tersebut. Ia menyebutkan terdapat 2.325 TPS yang mengalami kesalahan.
“ Yang jelas sudah kami pantau dan termonitor ada di 2.325 TPS,” ungkapnya. Ia meminta agar petugas KPPS melakukan koreksi terhadap konversi yang salah.
Rumitnya dengan dugaan kecurangan suara ini masyarakat akan sulit mempercaya pemenang pilpres, bahwa itu terlaksana dengan jujur. Sebab, dengan masyarakat bisa melihat data-data secara terbuka dan telanjang yang beredar di medsos seperti tertera dalam Formulir C- 1 dan dalam Sirekap KPU begitu menyolok perbedaannya. Bahkan, dalam sebuah TPS misalnya jumlah suara yang didapat Paslon 02 bisa jauh melebihi quota surat suara yang maksimal hanya 300-an. Jadi, kepercayaan masyarakat akan tergerus dan luntur menerima pemenang pilpres.
Kita memang masih menunggu putusan final hasil Pilpres ini berdasarkah hitungan manual dan berjenjang pada 20 Maret 2024 nanti oleh KPU. Tetapi, pertanyaan yang mengganjal adalah jika hitungan KPU sampai pada kesimpulan pemilu berlangsung satu putaran dengan keunggulan Paslon 02, potensi kepercayaan masyarakat untuk yakin pada Pilpres 2024 berlangsung jurdil sangat diragukan, meskipun misalnya persoalan ini sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, baik Ketua MK maupun Ketua KPU masing-masing sudah terkena sanksi etik pelanggaran berat. Bahkan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah tiga kali terkena sanksi pelanggaran berat terakhir. Sedangkan Ketua MK docopot dari jabatannya.
Tetapi, jika Pilpres ini berlangsung dua putaran tampaknya masyarakat bisa menerima hasil pemilu siapa pun pemenangnya.
