Seorang ilmuwan atau pribadi yang memiliki pengetahuan sudah selayaknya memiliki sifat dan perilaku yang baik, ramah, santun, bijak dan rendah hati. Sebab, ilmu itu menjadikannya berwawasan luas dan bersikap dewasa. Sisi lain dari seorang yang memiliki ilmu seharusnya juga jauh dari sikap sombong, angkuh dan merasa dirinya paling benar yang harus diikuti.
Namun, sebuah pertanyaan muncul, bisakah watak orang yang berilmu itu bersikap penuh toleransi, tidak suka berkonflik, namun lebih menonjol berargumentatif yang rasional dan objektif?
Kita melihat fenomena yang ada dalam masyarakat sekarang ini, tidak jarang menunjukkan bahwa sebagian dari orang-orang terpelajar– yang tentu pastilah memiliki ilmu pengetahuan — terlibat dalam perdebatan- perdebatan yang sering lepas kendali atau melenceng dari etika, menggunakan kata-kata kasar, kotor, dan merendahkan lawan bicaranya Sebuah peristiwa terjadi di sebuah tv swsata belum lama ini di mana seorang nara sumber diusir karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh pada lawan debatnya.
Di dunia pendidikan kita juga juga sering membaca, di mana sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan tidak jarang terjadi persoalan, baik yang sifatnya tawuran antar pelajar, konflik orang tua murid dan guru, tindakan kekerasan terhadap guru, guru terhadap murid dan lainnya.
Kini sangat terasa betapa perlunya memadukan moral dengan ilmu dalam dunia pendidikan. Sebab, watak ilmu sebagai hasil nalar, logika dan otak manusia tidak terlepas dari sifat manusia yang bisa saja melahirkan sikap-sikap angkuh, merasa superior, egois dan merasa temuan-temuannya atau ilmunya yang terbaik dan benar. Karena itu, manusia yang berilmu tanpa ada bimbingan moral bisa melahirkan perilaku kesombongan intelektual.
Kesombongan intelektual ini bisa saja makin tinggi tingkat intensitasnya bila orang yang berilmu masuk ke dunia politik. Sebab, dalam dunia politik capaian utama yang dikejar bukanlah temuan-temuan di bidang keilmuan, tetapi yang menjadi target utama yang ingin didapatkan adalah meraih jabatan dan kekuasaan, yang dalam hal ini untuk meraihnya lebih menggunakan siasat atau strategi-strategi politik, bukan capaian akademis atau prestasi ilmiah.
Karena itu menjadi harapan kita bagaimana agar seorang yang berprofesi sebagai ilmuan itu, berfungsi memajukan sumber daya manusia, maka diperlukan seorang yang memilih karir sebagai ilmuwan di mana pun ia berada tetap menjalankan perannya sebagai ilmuwan dan terus mengembangkannya ilmunya untuk diteruskan ke masyarakat.
Namun dunia kekuasaan dan politik sekarang ini sangat kuat tarikannya bagi setiap orang untuk memasukinya, tidak terkecuali bagi para ilmuan dan intelektual .Tetapi, konsekuensinya ilmuan yang terjun ke dalam dunia politik terlihat mudah tergerus sikap akademis, independensinya dan objektivitasnya. Ilmuwan atau intelektual yang sejatinya dituntut mengutarakan dan mengungkapkan kebenaran, bila terjun ke dunia politik biasanya larut oleh tuntutan kekuasaan yang menjadi target utama aktivitas politik. Apa yang dikatakan oleh Julien Benda bahwa intelektual yang tidak mau menyampaikan kebenaran adalah pengkhianat intelektual. Dan, ini tampaknya bisa terjadi ketika intelektual masuk ke dalam dunia politik yang banyak melahirkan sikap kompromistis, akomodatif serta berkoalisi demi jabatan dan kekuasaan.
Memang daya tarik kekuasaan akan sulit untuk menghindarinya. Bagi intelektual yang lemah imannya bahkan bisa jadi melacurkan keilmuannya untuk memberikan pembenaran-pembenaran terhadap perilaku kekuasaan, yang mungkin saja secara moralitas dan norma-norma menyalahi dan menyimpang dari tujuan kekuasaan untuk mencapai nilai -nilai luhur seperti mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kebenaran dan kemajuan rakyat banyak.
Kekuasaan memberikan kemungkinan dan peluang besar untuk memperkaya diri, menguasai ekonomi dan kehormatan yang ini hampir menjadi tujuan utama dan ambisi dari aktivitas politik, yang tidak selamanya dicapai melalui cara-cara yang demokratis dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama. Politik tidak bisa dipisahkan sebagai cara-cara yang ditempuh menggunakan siasat, strategi dan taktik-taktik untuk memenangkan kekuasaan dengan cara yang dianggap efektif dan mudah.
Jika kaum intelektual masuk ke dalam dunia politik, birokrasi dan kekuasaan sangat sulit diharapkan mereka bersikap independen dan menjalankan fungsinya sebagai intekektual yang murni memperjuangkan ide-ide tentang kebenaran yang diyakininya. Ada yang mengatakan jika kaum intelektual masuk dalam pemerintahan mungkin bisa melakukan perubahan dari dalam. Hal ini tentu suatu hal yang mungkin saja bisa terjadi. Tetapi melihat kecenderungan politik yang berkembang biasanya seorang yang masuk dalam dunia politik dan kekuasaan ia bakal sulit untuk tidak hanyut atau lebur dengan tarikan kecenderungan yang ingin terus mempertahankan kekuasaan, atau kalau belum dapat berkuasa maka bagaimana memperjuangkan kekuasaan , sehingga apa yang disebut idealisme seorang intelektual bakak tak pernah terpikirkan atau dianggap tidak penting dan dilupakan.
Demikian juga kita melihat tradisi untuk mengkritik pemerintah atau penguasa kurang menonjol dalam sistem politik Indonesia saat ini. Partai yang kalah dalam pemilu atau pilpres biasanya tidak menyatakan dirinya pengontrol partai penguasa atau pemerintah (check and balance), malah kemudian menawarkan diri untuk bergabung (berkoalisi) dengan partai pemenang pemilu dan pilpres dengan harapan ditarik dalam kabinet sebagai menteri. Demikian juga di DPR fraksi yang kalah dalam pemilu juga berkoalisi dengan fraksi pemenang dalam pemilu sehingga tidak menjalankan fungsi kontrol dan enggan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.
Dengan iklim politik yang demikian jelas tidak kondusif bagi para intelektual, baik bagi intelektual yang menjadi politisi atau sebagai pejabat di pemerintahan untuk melakukan perubahan. Kaum intelektual dalam pemerintahan atau di birokradi harus mengikuti kebijakan partai yang sangat sulit dipisahkan dari kepentingan kekuasaan. Bahkan, DPR sendiri yang terdiri dari berbagai fraksi yang seharusnya berperan mengontrol pemerintah (eksekutif) bisa saja fraksi yang di luar pemerintah juga menjadi pendukung pemerintah, dan tidak menjadi penyeimbang dengan mengontrol kebijakan pemerintah, karena partainya duduk dalam kabinet pemerintah.
Karena itu sebaiknya seorang intelektual berada di luar kekuasaan dan pemerintahan. Dengan demikian perannya sebagai pengontrol kekuasaan dan pemerintahan lebih bebas, independen dan objektif. Peran intelektual itu bisa menggantikan peran para politisi dan legislatif, yang sesungguhnya tidak bisa selamanya diharapkan karena politisi itu memiliki sifat yang sangat mengutamakan kekuasaan sehingga karakternya yang bisa berubah – ubah sesui kepentingan dan interes kekuasaan.
Karna intelektual itu dengan kemampuan berpikir kritisnya dan ilmunya adalah kelompok kecil masyarakat atau minoritas elite yang sangat diharapkan menjadi pencerah masyarakat dan pengingat kekuasaan. Sebab, kekuasaan itu membutuhkan kontrol agar tidak berjalan tanpa ada yang mengawasinya dan menjurus pada pemerintahan yang tidak demokratis dan mengancam keutuhan masa depan bangsa.
Kalangan intelektual juga disebut pengkritik dan pemerhati keadaan masyarakat. Kritik kaum intelektual terhadap keadaan masyarakat dan mengharapkan masyarakat itu berkembang lebih baik. Dalam Islam ulama bisa disebut juga sebagai intelektual, yang oleh Rasulullah ulama disebutkan sebagai pewaris para nabi (warisatul anbiya),dengan perannya untuk menjadikan dan mensosialisasikan ajaran- ajaran Islam. Ulama bisa juga disebut sirajuz-zaman atau penerang zaman, yang artinya adalah pembawa ajaran – ajaran kebaikan menuju masyarakat yang berakhlak mulia. Bisakah peran ini sekarang dijalankan oleh intelektual dan ulama di tengah banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi saat ini?
