Penggembala tidak berjalan didepan, tapi di belakang gembalaannya. Dari belakanglah sang penggembala bisa membimbing dan mengawasi: apakah ternaknya berjalan dalam harmoni atau saling jegal? Berada di jalur yang benar atau keluar dari jalur? Masih menuju ke arah yang sama atau sebagian sudah berganti arah?
Semua ini tak mungkin dilakukan bila dia berjalan di depan. Dia tak akan tahu bila ada yang saling sikut atau saling jegal di belakangnya. Dia juga tak akan tahu kalau ada yang keluar jalur atau malah lari dari barisan, saat dia sibuk mengkonsentrasikan pandangannya ke depan.
Mengingat semua kenyataan ini, tak mengejutkan untuk mengetahui bahwa kebanyakan Nabi sempat jadi penggembala sebelum masa kenabiannya. Tampaknya, kepemimpinan yang niscaya menjadi salah satu posisi seorang Nabi, menyebabkan mereka sejak awal dibiasakan untuk memosisikan diri di belakang dan bukan di depan ummat yang dipimpinnya.
Paling tidak, karena ‘posisi belakang’ ini pada dasarnya bukan cuma berkaitan dengan soal pembimbingan atau pengawasan saja, tapi juga dengan nilai yang lebih substansial yakni: pemuliaan terhadap mereka yang di pimpin. Dengan memosisikan diri di belakang, seorang pemimpin baru akan memperoleh gilirannya paling akhir. Fasilitas apapun baru boleh dia sentuh setelah semua yang dia pimpin menyentuhnya.
Dia baru akan ‘makan’, setelah semua yang dia pimpin ‘makan’. Dia baru akan ‘berpakaian’, setelah semua yang dia pimpin ‘berpakaian’. Dia baru akan ‘berrumah’, setelah semua yang dia pimpin ‘berrumah’. Alhasil, sebagai pemimpin dia harus meletakkan prioritas bagi dirinya pada posisi paling buncit. Atau, seperti ungkapan Imam Ali yang populer; ia hanya akan makan, berpakaian dan bertempat tinggal menurut standar rakyatnya yang paling miskin; sehingga rakyat tak akan merasa tersakiti oleh kepemimpinannya.
Mungkin ini yang dimaksud Ki Hajar Dewantoro saat dia bicara soal kualitas tut wuri handayani yang harus dimiliki seorang pemimpin; kualitas mengawasi, membimbing dan berjalan dari belakang kaum yang dipimpin. Kualitas yang menurut Ki Hajar niscaya harus ada bersamaan dengan kualitas inspiratif, ing ngarso sung tulodho, dan kualitas visioner, ing madyo mangun karso, dalam suatu bangunan kepemimpinan; sehingga tujuan-tujuan ideal kepemimpinan bisa dicapai. Tentu saja semua orang, rakyat kecil terutama, memimpikan kepemimpinan dengan kualitas-kualitas ideal semacam ini.
Tapi saya sungguh kuatir, jangan-jangan orang yang bicara soal-soal ideal semacam ini, justru akan dianggap sebagai pemimpi di siang bolong. Pemimpi yang buta peta, konstelasi dan bangunan politik modern. Sehingga cenderung diperlakukan seperti mahluk luar angkasa yang tiba-tiba, tanpa hujan tanpa angin, hinggap di muka bumi. Atau, paling ringan, akan dipandang seperti orang gunung yang celingukan karena tiba-tiba terjebak di tengah hotel berbintang yang serba gemerlap.
Masalahnya: pola kepemimpinan modern seringkali mengambil jalan yang berbeda dengan idealitas semacam ini. Semua yang serba ideal itu kini cuma tinggal sebagai dongeng di buku-buku, dan terlanjur dianggap kadaluarsa untuk direalisasikan. Yang penting: kuantitas dulu. Soal kualitas dan lain-lain, itu belakangan dan bisa diciptakan lewat macam-macam rekayasa pencitraan. Dalam situasi begini, tak mengherankan bila kehadiran orang yang bicara soal kualitas kepemimpinan justru akan dianggap aneh, asing dan lucu.
Lebih celaka lagi, kalau orang lantas menertawakan: wong semua kelompok masyarakat termasuk yang bernuansa keagamaan, yang mestinya menjaga kualitas saja ribut soal kuantitas dukungan dan money politics, kok kelompok yang jelas-jelas berorientasi politik murni harus sulit-sulit bicara soal kualitas kepemimpinan!
Wah, kalau sudah begini standar dan rujukan berpikir orang, ya wallahu ‘alam! Paling tidak, kita bisa menghibur diri: orang toh masih punya hak asasi untuk bermimpi bahwa nurani tidak atau belum mati!
