Prabowo Subianto berada pada persimpangan sejarah yang tidak sederhana. Ia mempunyai kesempatan menjadi presiden yang mengubah arah pembangunan Indonesia. Pada saat yang sama, ia juga menghadapi risiko menjadi pemimpin dengan ambisi besar, kekuasaan besar, dan program besar—tetapi meninggalkan hasil yang tidak sebanding dengan biaya sosial, ekonomi, dan institusionalnya.
Di situlah letak paradoks Prabowo. Kekuatan yang berpotensi menjadikannya seorang hero juga dapat menjadi penyebab kegagalannya. Keberanian dapat berubah menjadi ketergesa-gesaan. Ketegasan dapat berkembang menjadi sentralisasi. Koalisi besar dapat menjadi stabilitas, tetapi juga dapat mematikan koreksi. Nasionalisme ekonomi dapat membangun kemandirian, tetapi dapat pula menjadi dalih untuk memperbesar dominasi negara dan kelompok kepentingan tertentu.
Analisis SWOT—strengths, weaknesses, opportunities, dan threats—dapat membantu kita melihat paradoks itu secara lebih jernih. Analisis ini bukan untuk memuji atau menjatuhkan Prabowo. Tujuannya adalah membaca posisi objektif pemerintahannya pada 2026: modal apa yang dimilikinya, kelemahan apa yang harus diperbaiki, peluang apa yang dapat direbut, dan ancaman apa yang harus dicegah.
Kekuatan: keberanian dan kekuasaan untuk bertindak
Kekuatan utama Prabowo adalah keberanian mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin menjadi presiden yang hanya menjaga keadaan. Makan Bergizi Gratis, Danantara, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, Koperasi Merah Putih, pembangunan perumahan, penguatan pertahanan, dan target pertumbuhan ekonomi tinggi memperlihatkan keinginannya melakukan perubahan dalam skala nasional.
Orientasi dasarnya pun menyentuh persoalan yang benar. Indonesia memang memerlukan perbaikan gizi, ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi, penciptaan pekerjaan, dan pengelolaan kekayaan negara yang lebih produktif. Tidak ada negara maju yang dibangun di atas anak-anak kekurangan gizi, petani yang terus-menerus miskin, industri yang bergantung pada teknologi asing, serta kekayaan alam yang lebih banyak menghasilkan rente daripada kesejahteraan.
Prabowo juga mempunyai dukungan politik yang sangat luas. Koalisi pemerintahan menguasai sebagian besar kekuatan di parlemen. Hubungannya dengan TNI, birokrasi, partai politik, dan kelompok usaha memberinya ruang bergerak yang tidak dimiliki semua presiden. Dalam keadaan tertentu, kekuasaan politik seperti ini dapat menembus kebuntuan dan mempercepat reformasi struktural.
Momentum ekonominya juga cukup baik. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester pertama 2026, jauh di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekitar 2,5 persen. Konsumsi rumah tangga bertahan, investasi tumbuh, ekspor masih bergerak, dan belanja pemerintah memberikan dorongan besar. Indonesia menunjukkan daya tahan yang cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Modal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan Prabowo membangun narasi kebangsaan. Ia berbicara tentang kedaulatan, kehormatan bangsa, keberanian, kekayaan nasional, dan pembelaan terhadap rakyat kecil. Bahasa semacam ini dapat membangkitkan energi kolektif apabila diikuti keteladanan dan hasil nyata.
Dengan seluruh kekuatan tersebut, Prabowo sesungguhnya tidak kekurangan kekuasaan untuk menjadi presiden transformasional.
Kelemahan: ambisi dapat melampaui kapasitas
Persoalannya, kekuasaan dan keberanian tidak otomatis menghasilkan keberhasilan. Kelemahan terbesar pemerintahan Prabowo justru terletak pada kemungkinan lebarnya kesenjangan antara ambisi dan kapasitas negara.
Program besar tidak hanya memerlukan perintah presiden. Program membutuhkan data yang benar, desain yang matang, anggaran berkelanjutan, organisasi yang mampu bekerja, sumber daya manusia yang kompeten, pengawasan independen, dan mekanisme koreksi. Jika terlalu banyak program berskala nasional dijalankan secara bersamaan, birokrasi dapat mengalami kelebihan beban.
Makan Bergizi Gratis merupakan contoh yang jelas. Tujuannya benar. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur, besarnya anggaran, atau banyaknya porsi yang dibagikan. Ukuran sesungguhnya adalah apakah status gizi anak membaik, makanan aman, kebocoran dapat dicegah, dan petani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal memperoleh manfaat.
Membangun dapur adalah proyek. Membagikan makanan adalah keluaran. Menyehatkan anak sekaligus membangun ekonomi pangan lokal adalah hasil pembangunan.
Kelemahan berikutnya adalah kecenderungan menggunakan pendekatan komando untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya kompleks. Pengalaman militer memberikan Prabowo ketegasan, kedisiplinan, dan kemampuan menetapkan sasaran. Namun negara bukan kesatuan militer. Pembangunan melibatkan jutaan pelaku dengan kepentingan, kemampuan, dan kondisi yang berbeda. Perintah dari Jakarta tidak selalu berubah menjadi pelaksanaan yang baik di kabupaten, desa, sekolah, atau pasar.
Koalisi besar juga membawa persoalan tersendiri. Semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi, semakin besar kemungkinan jabatan dibagikan sebagai kompromi politik. Kabinet menjadi gemuk, koordinasi semakin rumit, dan kualitas pelaksana tidak selalu merata. Presiden mungkin mempunyai kekuasaan formal yang besar, tetapi kemampuan mengendalikan seluruh jaringan pelaksana justru terbatas.
Kekuasaan yang dominan juga memerlukan sistem koreksi yang kuat. Jika parlemen terlalu akomodatif, pers mengalami tekanan, perguruan tinggi memilih diam, dan kritik dianggap sebagai serangan politik, presiden akan kehilangan sensor terhadap kesalahan. Ia hanya mendengar kabar baik dari orang-orang yang ingin menyenangkan pusat kekuasaan.
Seorang pemimpin kuat tidak membutuhkan lingkungan yang selalu setuju. Ia membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan bahwa kebijakannya keliru sebelum rakyat membayar akibatnya.
Peluang: membangun sistem baru Indonesia
Di balik berbagai kelemahan tersebut, peluang sejarah Prabowo sangat besar. Ia dapat mengubah program-program pemerintah menjadi sebuah arsitektur transformasi nasional.
Makan Bergizi Gratis, misalnya, dapat dikembangkan menjadi ekosistem yang menghubungkan kesehatan anak, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, logistik, dan ekonomi desa. Dengan pendekatan demikian, satu rupiah anggaran tidak hanya menghasilkan satu porsi makanan, tetapi juga memperkuat rantai produksi masyarakat.
Danantara pun mempunyai peluang menjadi mesin industrialisasi nasional. Konsolidasi aset BUMN dapat digunakan untuk membangun sektor yang belum mampu dikembangkan swasta secara mandiri: energi terbarukan, petrokimia, farmasi, elektronik, pangan, transportasi, industri pertahanan, dan pengolahan mineral sampai produk akhir.
Namun Danantara tidak boleh hanya menjadi kumpulan aset besar. Ia harus menjadi lembaga profesional, transparan, dan dapat diaudit. Fungsi regulator, pemilik, pengelola, dan pengawas harus dipisahkan. Tanpa itu, Danantara dapat berubah dari instrumen pembangunan menjadi pusat konsentrasi kekuasaan ekonomi dan risiko fiskal.
Prabowo juga mempunyai kesempatan mengubah hilirisasi menjadi penguasaan teknologi. Selama ini, hilirisasi sering berhenti pada pembangunan smelter dan ekspor produk setengah jadi. Indonesia memperoleh nilai tambah, tetapi belum tentu menguasai mesin, teknologi, desain produk, pasar, dan modal intelektualnya.
Hilirisasi yang sesungguhnya harus bergerak dari bahan mentah menuju industri, dari industri menuju teknologi nasional, dari teknologi menuju produk akhir, dan dari produk akhir menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.
Peluang lain yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah perguruan tinggi. UI, UGM, ITB, dan IPB seharusnya tidak hanya diminta memberikan pendapat setelah kebijakan diputuskan. Keempatnya dapat ditugaskan sebagai pre-mover pembangunan: merancang, menguji, menjalankan proyek percontohan, menilai risiko, dan memperbaiki model sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.
Prabowo tidak harus menemukan semua jawaban sendiri. Ia perlu membangun sistem yang memungkinkan kemampuan terbaik bangsa bekerja untuk negara.
Ancaman: fiskal, oligarki, dan kerusakan institusi
Ancaman eksternal semakin besar. Perang dan ketegangan di Timur Tengah dapat menaikkan harga minyak, biaya angkutan, inflasi, dan subsidi energi. Perlambatan ekonomi global dapat melemahkan ekspor. Perubahan kebijakan Amerika Serikat, rivalitas dengan Tiongkok, dan pergeseran rantai pasok menciptakan peluang, tetapi juga ketidakpastian.
Indonesia relatif tahan karena mempunyai pasar domestik besar. Namun daya tahan itu memiliki batas. Jika rupiah melemah, harga energi naik, dan daya beli masyarakat bawah tertekan secara bersamaan, pertumbuhan makro dapat terlihat baik sementara kehidupan mikro rumah tangga semakin sulit.
Ancaman lain berasal dari tekanan fiskal. Pertumbuhan semester pertama 2026 turut didorong konsumsi pemerintah yang meningkat sangat tinggi. Dorongan fiskal dapat membantu perekonomian, tetapi negara tidak dapat terus-menerus menggantungkan pertumbuhan pada belanja pemerintah.
Program seperti MBG menciptakan kewajiban tahunan yang besar. Danantara dan BUMN pun dapat menanggung penugasan, utang, serta risiko yang akhirnya kembali kepada negara. Karena itu, disiplin fiskal tidak boleh hanya dilihat dari defisit APBN. Pemerintah juga harus membuka kewajiban tersembunyi di BUMN dan berbagai lembaga pembiayaan negara.
Peringatan dari lembaga pemeringkat tentang tata kelola, kepastian kebijakan, dan kredibilitas institusi tidak boleh ditanggapi sebagai serangan terhadap kedaulatan. Peringatan itu perlu dibaca sebagai sinyal dini. Kepercayaan dapat hilang jauh lebih cepat daripada waktu yang diperlukan untuk membangunnya.
Ancaman yang paling sulit justru datang dari dalam: pembajakan agenda nasionalisme oleh oligarki dan pemburu rente. Mereka tidak selalu menentang kebijakan pemerintah. Mereka dapat menggunakan bahasa kedaulatan, hilirisasi, swasembada, dan pembangunan nasional sambil menguasai konsesi, proyek, pembiayaan, serta keuntungan.
Bahaya terbesar bukan ketika oligarki berdiri di luar pemerintahan. Bahaya terbesar muncul ketika oligarki masuk ke dalam agenda pemerintah, menyesuaikan diri dengan bahasa presiden, lalu mengendalikan pelaksanaannya.
Dari kekuasaan menuju warisan
SWOT Prabowo memperlihatkan satu kenyataan: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya saling berhubungan. Kekuasaan besar membuka peluang perubahan, tetapi juga memunculkan ancaman sentralisasi. Program besar memungkinkan lompatan pembangunan, tetapi juga meningkatkan risiko fiskal dan kegagalan pelaksanaan. Nasionalisme dapat membangun kemandirian, tetapi dapat pula menjadi kedok kepentingan ekonomi.
Karena itu, Prabowo tidak cukup hanya do the right things. Ia harus do the right things right: memilih tujuan yang benar, menjalankannya dengan cara yang benar, menempatkan orang yang tepat, membangun lembaga yang dapat dipercaya, serta memastikan manfaatnya diterima rakyat.
Ada lima ujian yang akan menentukan warisannya.
Pertama, apakah ia memperkuat institusi atau membuat semua lembaga bergantung pada dirinya? Kedua, apakah program besar menghasilkan produktivitas yang sebanding dengan biayanya? Ketiga, apakah pertumbuhan memperbaiki pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan aset rakyat? Keempat, apakah ia mampu mendisiplinkan oligarki atau justru agendanya dibajak oligarki? Kelima, apakah sistem yang dibangunnya tetap bekerja setelah ia tidak lagi menjadi presiden?
Prabowo berpeluang meninggalkan warisan besar apabila mampu mengubah kekuasaan menjadi institusi, bantuan menjadi produktivitas, kekayaan alam menjadi kemampuan teknologi, dan pertumbuhan menjadi keadilan.
Sebaliknya, ia berisiko meninggalkan warisan kegagalan apabila ambisinya berhenti sebagai kumpulan proyek, kekuasaan berubah menjadi ketergantungan, kritik dilumpuhkan, dan program hari ini menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Pada Agustus 2026, terlalu dini untuk menyatakan Prabowo berhasil atau gagal. Peluang meninggalkan warisan besar masih terbuka, tetapi jalan menuju kegagalan juga semakin terlihat. Penentunya bukan lagi seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya, melainkan seberapa bijaksana ia menggunakan sekaligus membatasi kekuasaan itu.
Sejarah tidak hanya mengingat siapa yang mempunyai cita-cita besar. Sejarah mengingat siapa yang mampu mengubah cita-cita menjadi sistem yang adil, bekerja, dapat dikoreksi, dan terus hidup setelah pemimpinnya pergi.
Tentang penulis
Martiono Hadianto adalah alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan MBA dari University of Oregon. Ia pernah mengabdi di Kementerian Keuangan, menjabat Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Utama Pertamina, serta memimpin dan mengawasi sejumlah perusahaan nasional. Saat ini ia aktif dalam kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan pemikiran mengenai pembangunan bangsa.
Disclosure
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis sebagai warga negara dan tidak mewakili lembaga atau organisasi mana pun. Penulis tidak memiliki afiliasi dengan partai politik maupun kepentingan dalam program dan lembaga yang dibahas. Tulisan ini disusun sebagai kritik kebijakan untuk kepentingan umum, sejalan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Kecerdasan buatan digunakan untuk membantu penataan naskah dan pemeriksaan informasi; pemikiran, penilaian, serta tanggung jawab akhir atas isi tulisan berada pada penulis.
