Dari persoalan yang dihadapi bangsa dan pemerintah sekarang ini yang berkembang, salah satu benang merahnya yang menonjol adalah bukan di seputar kehidupan rakyat, tapi di kalangan para pejabat dan aparat pemerintahan. Persoalan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang sekarang ini ramai dibicarakan diduga dilakukan sebagian para petinggi Polri; masalah korupsi juga melibatkan oknum pejabat dan pengusaha; masalah dugaan ijazah palsu melibatkan mantan presiden, dan juga soal ijazah SMA wakil presiden yang kini dipersoalkan, masalah politik dinasti, soal penegakan hukum yang disebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua persoalan yang dihadapi pemerintah terjadi di seputar lingkaran kekuasaan atau yang menyentuh para pejabat.
Sementara rakyat banyak terlihat tidak banyak menimbulkan masalah. Rakyat kecil yang jadi pedagang tampak sungguh-sungguh bekerja dengan baik dan rajin. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang berdagang kue-kue dengan sabar bekerja dan tekun berusaha dengan fasilitas minim dari pemerintah. Mereka dengan modal apa adanya rajin berjualan di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan dengan fasilitas sederhana menggelar di meja-meja, berjualan sayur dan buah-buahan di lapak di muka-muka toko menunggu pembeli datang. Walaupun secara umum pemerintah selalu mengatakan rakyat adalah tujuan dari pembangunan untuk menyejahterakan mereka. Tapi, dalam kenyataan di lapangan kita melihat rakyat lebih banyak berusaha atas dasar kemandirian dan swadaya sendiri tanpa mendapat perhatian dari pemerintah.
Dengan kenyataan ini sebenarnya kita ingin menyatakan, persoalan yang dihadapi pemerintah sebenarnya adalah masalah yang banyak ditimbulkan oleh kalangan orang-orang atau kelompok masyarakat mampu. Penggundulan hutan yang menimbulkan Karhutla (pembakaran hutan dan lahan), kegiatan pertambangan, dan alih fungsi hutan dan sawit yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, siapa yang menimbulkan kalau bukan para pengusaha dan pemberi izin yang dilakukan pemerintah. Jadi, dari sini cukup jelas pemerintah sebenarnya menghadapi banyak problem yang ditimbulkan para kelompok kalangan ekonomi mampu atau pengusaha yang kuat secara ekonomi dan diberikan izin oleh pemerintah. Sementara rakyat banyak, kelompok masyarakat miskin, pengusaha kecil, dan pedagang kaki lima adalah orang-orang yang bekerja dengan semangat kemandirian dan rajin berusaha untuk menghidupi keluarganya dan anak-anaknya tanpa banyak menuntut dan merepotkan pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah sebenarnya menghadapi permasalahan sekelompok orang yang sebenarnya tidak menghadapi persoalan kesulitan ekonomi, tapi yang dihadapi adalah sekelompok orang yang kebutuhannya dan keinginannya adalah untuk menguasai ekonomi, ingin menguasai sumber kekayaan alam, menguasai jabatan dan kekuasaan, menguasai kehidupan politik, dan lainnya. Timbulnya kasus-kasus korupsi, kasus penyuapan, kasus penyadapan, mafia tanah, mafia hukum, masalah perubahan syarat menjadi calon wakil presiden, masalah ijazah luar negeri yang tidak setara dengan SMA dalam negeri adalah indikator-indikator yang muncul di seputar kehidupan para elite, problem yang muncul di kalangan oknum pejabat, ditambah sekarang ini munculnya relawan-relawan yang dipelihara para tokoh yang sering menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, ini juga ditimbulkan oleh kalangan elite. Sementara masalah yang muncul dari rakyat banyak hampir tidak ada, masyarakat kecil hanya fokus untuk berusaha dan bekerja dengan baik tanpa banyak merepotkan pemerintah.
Pemerintah memang dilematis untuk fokus mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi rakyat. Permasalahan “internal” harus diselesaikan terlebih dahulu di seputar kekuasaan, bukan hanya soal penyadapan yang diduga sebagai perbuatan pidana, makar, atau pengkhianatan, tapi juga soal-soal korupsi yang merugikan negara. Bila kondisi di dalam pemerintahan sudah kondusif, maka masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat baru bisa diperhatikan secara serius. Dalam hal ini, sebuah kepemimpinan yang kuat dan tegas sangat diperlukan untuk melengserkan pejabat-pejabat yang dinilai tidak bekerja dengan baik atau malah menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan pemerintah tidak bisa bekerja dengan aman dan nyaman.
Pemerintah harus mulai mengutamakan calon pejabat yang punya integritas, yang memiliki kecakapan dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk kemajuan bangsa, negara, dan menyejahterakan rakyat. Menempatkan orang-orang yang profesional di pemerintahan baik dalam kabinet, badan usaha, lembaga, komisaris, staf ahli, dan institusi lainnya. Bila birokrasi dan pemerintahan diisi oleh orang-orang yang menguasai permasalahan dan memiliki integritas plus jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap tanah air, maka harapan bangsa dan negara ini meraih kemajuan masih bisa diwujudkan. Namun sebaliknya, jika yang duduk dan menjabat hanya memiliki hasrat untuk berkuasa dan menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan gengnya sendiri, maka negara dan bangsa akan berjalan menuju kehancuran atau disintegrasi.
Pemerintah sudah saatnya memprioritaskan peningkatan kualitas kehidupan rakyat dalam program kerjanya. Kualitas kehidupan rakyat yang baik merupakan indikator utama keberhasilan kerja pemerintah. Terutama bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan jumlah orang miskin di negara kita. Sampai saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia tergolong besar. Meski ada perbedaan data antara angka yang dikemukakan Bank Dunia (World Bank) dan data BPS (Biro Pusat Statistik). Bank Dunia bahkan telah menempatkan Indonesia menduduki ranking kedua negara yang memiliki jumlah orang miskin terbanyak dari I2 negara di dunia,yaitu 60,3% (I94,6 juta).Sementara data BPS menyebutkan orang miskin di Indonesia hanya berjumlah 24, 06 juta (8,57%). Dalam hal ini memang terdapat perbedaan yang besar dalam penghitungan antara BPS dan Bank Dunia mengenai jumlah orang miskin di Indonesia. BPS memakai ukuran seseorang disebut hidup di bawah garis kemiskinan jika pengeluarannya di bawah Rp 669.235 per kapita per bulan atau sekitar Rp 22.308 per hari. Sementara Bank Dunia memakai ukuran jika pengeluaran seseorang di bawah 8.3 dollar (Rp. 149.400)per hari atau sekitar Rp 4.482.000 per-bulan termasuk kategori miskin.
Kedua ukuran kemiskinan di atas kalaupun diterapkan dalam kehidupan nyata dan riil sekarang sangatlah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jangankan untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan yang pokok lainnya, untuk kebutuhan utama makan dan minum saja rasanya tidaklah mencukupi dengan standar di atas. Karena itu, angka dan tingkat penghasilan masyarakat Indonesia sudah selayaknya dinaikkan untuk mengategorikan mereka sebagai orang miskin.
Dari fakta di atas, maka sudah selayaknya pula kalangan elite, apakah itu pejabat, pengusaha, politisi, anggota DPR, penegak hukum, dan mereka-mereka yang kehidupannya secara ekonomi sudah mapan atau berpenghasilan tinggi dan mencukupi, sudah selayaknya punya nasionalisme, menyadari pentingnya kemajuan bangsa dengan peduli pada nasib rakyat yang mayoritas hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Jika kesadaran ini ada, maka ditumbuhkan sikap kekompakan untuk bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, memperbaiki keadaan ekonomi rakyat.
Bila keprihatinan ini ada, maka sejatinya hendaklah menjauhi sikap yang bernafsu untuk berkuasa, bernafsu untuk menumpuk kekayaan, dengan cara korupsi, dan bernafsu untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal yang tidak dibenarkan oleh hukum, undang-undang, dan norma-norma etika dan moral.
Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA, Dosen dan Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Pengembangan Usaha Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat.

