Di tengah riuh rendah perbincangan seputar Gibran Rakabuming Raka yang baru saja mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menghadirkan ruang refleksi mengenai masa depan tata kelola pemerintahan.
Peristiwa yang membayang-bayangi figur muda yang belum genap berusia empat puluh tahun tersebut — sosok yang dalam berbagai perbincangan di ruang publik kerap menuai sorotan kritis dan cemoohan karena pembawaannya yang dinilai belum sepenuhnya meyakinkan sebagai pemimpin nasional, sering tampak canggung, culun, serta clingak-clinguk di hadapan sorotan kamera maupun dinamika kenegaraan —seolah menyingkap kerentanan struktural paling mendasar dari proses rekrutmen kepemimpinan kita.
Kita melihat kerentanan tersebut berakar pada buruknya proses seleksi kepemimpinan nasional. Demokrasi elektoral yang seharusnya bekerja sebagai penyaring rasional untuk menguji kapasitas, kematangan, dan rekam jejak seorang calon pemimpin, justru dinilai terdistorsi oleh kompromi kepentingan elite jangka pendek.
Dalam kasus Gibran, kita ketahui, rapuhnya legitimasi tersebut bermula dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan di luar kelaziman usia. Akibatnya, ketika kekuasaan diraih melalui jalur pintas yang mengabaikan kematangan proses, legitimasi moral dan wibawa kepemimpinan di hadapan publik menjadi sangat mudah goyah ketika dihadapkan pada krisis nyata.
Hikmah terbesar yang mengemuka dari dinamika politik yang melelahkan ini adalah ujian etika mengenai hakikat kekuasaan itu sendiri. Banyak kalangan mengingatkan bahwa ambisi kekuasaan yang melampaui batas kewajaran —bahkan ketika dianggap mengorbankan figur muda dari lingkungan keluarga sendiri demi kalkulasi politik yang culas dan penuh kepura-puraan —pada akhirnya justru membawa risiko besar bagi stabilitas institusi negara. Kekuasaan yang dibangun di atas rekayasa prosedural dan pengabaian terhadap etika publik tidak akan pernah memiliki fondasi yang kokoh Ia hanya menunggu waktu hingga tekanan publik dan realitas pemerintahan menuntut pertanggungjawaban yang setimpal.
Di sisi lain, para pendukung dan pembela keberlanjutan kepemimpinan muda memandang fenomena tersebut dari sudut yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa kehadiran generasi muda di pucuk pimpinan nasional merupakan bentuk terobosan regenerasi politik yang sah secara konstitusional melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti jutaan pemilih, serta menilai bahwa gaya komunikasi yang terlihat kaku atau tidak konvensional hanyalah persoalan adaptasi dan perbedaan gaya kepemimpinan generasi baru. Tapi dalam kasus Gibran, soal utamanya bukanlah soal orang muda yang mesti diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini. Tapi tentang seorang yang masih mentah tapi dipaksa memegang tampuk kuasa. Dia belum cukup punya bekal untuk bertarung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Betapa mudahnya dia naik tahta, dan betapa gampangnya dia harus turun dari singgasana.
Pada akhirnya, peristiwa ini meninggalkan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga marwah institusi demokrasi. Masa depan negeri menuntut sistem seleksi kepemimpinan yang tidak lagi bertumpu pada kedekatan kekuasaan atau rekayasa aturan, melainkan pada meritokrasi, kedewasaan karakter, serta kejujuran etis agar setiap pemimpin yang lahir benar-benar siap memikul beban sejarah bangsanya.
Tapi kita ucapkan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka yang tampaknya legawa ketika harus meninggalkan istana sebelum waktunya. Dan siapa tahu, di luar soal ijazahnya yang menghebohkan itu, Gibran akan kembali menata diri untuk memantapkan langkahnya ke depan. Apalagi jika pernah membaca ayat ini: Walladzina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama’al muhsinin. (Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik).
