Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengirimkan pesan kuat bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana dibicarakan orang ramai belakangan ini. Namun, kini bukan saja telah dinyatakan syah sebagai wakil presiden, tapi sudah dua tahun berada di kursi kekuasaan.
Di tengah pusaran desakan publik agar ia mundur atau dimakzulkan—terutama setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, di mana ia secara terbuka menyatakan niatnya untuk mundur dan tidak ditolak—peta jalan politik dan hukum pun meruncing.
Gibran secara publik telah menyatakan sikapnya. Ia akan fight di PTUN dan berencana menunjukkan ijazahnya dari tingkat Sekolah Dasar hingga sarjana untuk membuktikan keabsahannya.
Namun demikian, tampaknya hal itu merupakan jalan yanf musykil jija dia ingin menempuhnya. Sebagaimana diingatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pwmasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, upaya hukum melalui PTUN tersebut sejatinya sudah tertutup, sebab putusan MK bersifat final dan mengikat, begitu pula dengan putusan MA yang harus segera dieksekusi oleh Kemendikdasmen selaku pihak tergugat.
Secara kalkulasi politik, ruang gerak Gibran praktis sudah tidak punya celah lagi alias sudah terkurung dan terkunci rapat. Lalu, mengapa dia tidak mundur saja? Apalagi dia sudah menyampaikan natnya kepada Presiden, dan Prabowo pun tidak menolak.
Dalam kacamata etika kepemimpinan yang sejati, kekuasaan bukanlah benteng pertahanan pribadi untuk memenangkan ego atau membuktikan gengsi. Keteladanan agung menuntut seorang pemimpin untuk memiliki kebesaran jiwa, tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus berlapang dada melepaskan jabatan demi ketenteraman bangsa.
Barangkali, inilah saatnya bagi Gibran untuk uzlah, menepi dari hingar-bingar pembenaran diri, dan menggunakan mata batinnya yang paling dalam. Toh, ia juga pasti tahu bahwa dirinya menduduki posisi puncak bukanlah buah dari proses panjang meritokrasi atau deretan prestasi personal yang matang, melainkan karpet merah yang dibentangkan oleh dukungan habis-habisan sang bapak—mulai dari pengerahan aparat hingga masifnya gelontoran bantuan sosial.
Tulisan ini ingin mengajak Gibran untuk melihat posisi dirinya dan situasi yang berkembang di masyarakat melalui mata batin yang jernih.
Mintalah fatwa atau nasihat kepada hati nuranimu—demikian sabda Nabi. Hidup masih panjang, dan untuk apa mempertahankan sesuatu yang cacat legitimasi hanya demi kepentingan diri, keluarga, dan kelompok? Apalagi jika sesuatu itu bernama jabatan publik, yang esensi tertingginya adalah kepercayaan moral rakyat.
Sebab, ketika sebuah kursi kekuasaan terus dipertahankan di atas fondasi krisis legitimasi yang akut, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar nasib politik seorang individu, melainkan masa depan demokrasi dan kewarasan moral bangsa ini secara keseluruhan.
