Berita penting muncul dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mundur sebagai Wakil Presiden atau Wapres.
Informasi tersebut disampaikan Prasetyo kepada wartawan di Istana Negara pada Selasa, (I0/II/2026). Menurut Prasetyo, Gibran menemui Presiden Prabowo pada Selasa pagi (I0/II/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu Gibran menyatakan niatnya untuk mundur sebagai respon terhadap dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dan Presiden Prabowo menyatakan tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur sebagai Wapres. Sementara Gibran meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dimilikinya melalui proses PTUN.
Hal ini terkait yang akhir-akhir ini tekanan terhadap Gibran di masyarakat untuk mengundurkan diri sebagai Wapres makin menguat. Ini berawal dari ijazahnya yang dipersoalkan saat mendaftar sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) 6 Oktober 2026 diputuskan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Kemudian dalam keputusan di Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 juga menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 juga dianggap tidak sah.
Kedua putusan ini makin menguat dalam masyarakat untuk meminta Gibran mundur sebagai wakil presiden. Tuntutan ini juga menggema ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP). Bahkan sudah 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi yang menekan atau menandatangani persetujuan menyampaikan hak menyampaikan pendapat tersebut.
“ Sudah disampaikan ke pimpinan DPR, sebanyak lima puluh orang anggota DPR yang berasal dari enam fraksi” ujar Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui telah menerima usulan tersebut. “Ya kami telah menerima laporan tersebut. Dan akan menindak lanjuti setelah pembukaan masa reses sidang sesuai mekanismenya, ujarnya.
Salah satu syarat hak menyatakan pendapat bisa diproses bila minimal diajukan 25 anggota, dan dihadiri minimal 2/3 anggota pada saat Rapat Paripurna DPR.
Rencana mundurnya Gibran sebagai Wapres juga menimbulkan perbincangan hangat di media sosial (medsos), ini terutama terkait dengan fasilitas yang bakal diterima jika ia mundur atau dimakzulkan DPR.
Jika Gibran mundur secara terhormat maka Gibran akan tetap mendapat hak pensiun dengan gaji tetap seumur hidup, asuransi kesehatan seumur hidup ditanggung negara, rumah tinggal dikasih negara, termasuk mobil dan supir. Sedangkan jika dimakzulkan lewat DPR, Gibran tidak akan dapat fasilitas apapun dari negara.
Soal hak dan fasilitas yang diperoleh wapres yang berhenti secara terhormat ini dikaitkan dengan UU Nomor 7 Tahun I978 tentang pemberhentian dengan hormat dan hak pensiun serta fasilitas yang bakal didapat.
Jika Gibran jadi mundur sebagai wapres maka ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa di masa yang akan datang pentingnya ditegakkan kejujuran dan transparansi, baik oleh oleh KPU sebagai institusi yang berwenang menentukan capres, cawapres, gubernur, bupati dan lainnya, maupun para kandidat atau calon untuk mengedepankan kejujuran, kemampuan atau kapasitas. Sehingga kita tidak mengalami lagi ketika seorang menjabat di pemerintahan atau lembaga negara lainnya menimbulkan kehebohan dan kegaduhan di masyarakat.
