Di negeri ini, rupanya tidak ada benda yang suci untuk disentuh korupsi. Bencana pun bisa menjadi peluang. Banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan, mungkin merupakan bagian dari do’a keseharian mereka, agar terjadi.
Bencana membuat warga kehilangan rumah. Korupsi membuat sebagian orang memiliki rumah baru: rumah yang dibangun dari dana bantuan, lengkap dengan pagar tinggi dan alamat yang sulit ditemukan.
Lalu ada Makan Bergizi Gratis. Gagasan memberi makan anak-anak seharusnya membuat masa depan lebih terang. Tetapi di negeri yang absurd, piring bisa berisi nasi, lauk, buah, dan tanda tanya. Anak-anak bertanya, “Mengapa porsinya sedikit?” Orang dewasa menjawab, “Sabar, Nak. Barangkali gizinya sedang dipotong biaya administrasi.”
Makanan itu belum tentu dicuri. Jangan buru-buru menuduh. Namun, kalau suatu hari ayam di dalam kotak menghilang, mungkin sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan di luar negeri.
Pencetakan Al-Qur’an pun tak luput dari bayang-bayang perkara. Padahal kitab suci mengajarkan manusia untuk berjalan lurus. Tetapi rupanya jalan menuju percetakan bisa melewati lorong anggaran, pintu pengadaan, dan tikungan yang hanya dikenal oleh orang-orang tertentu. Kertasnya mungkin putih, tetapi urusannya bisa kelabu.
Kegiatan keagamaan pun kadang berubah menjadi panggung yang gemerlap: spanduk besar, pengeras suara menggelegar, daftar belanja panjang. Doa dipanjatkan setinggi langit, sementara kuitansi disimpan serendah mungkin. Tuhan pasti mendengar semuanya, termasuk angka-angka yang tidak dibacakan di mimbar.
Apa yang salah?
Mungkin bukan karena kita kekurangan aturan. Aturan sudah banyak, bahkan beberapa mungkin sudah memiliki cucu. Bukan pula karena kita kekurangan nasihat. Nasihat tentang kejujuran bertebaran di sekolah, kantor, masjid, televisi, dan baliho pinggir jalan. Ironisnya, baliho tentang antikorupsi, bisi berdiri di depan gedung yang sedang sibuk menghitung sesuatu.
Hampir semua pernah belajar agama. Ada yang belajar membaca kitab suci, menghafal doa, mendengar khotbah, bahkan berdiri di barisan paling depan saat ibadah. Tetapi pengetahuan itu rupanya tidak selalu sampai ke tangan yang menandatangani anggaran. Gelombang korupsi datang, dan pelajaran agama yang pernah dipelajari seperti perahu kecil tanpa dayung: tahu arah yang benar, tetapi tak sanggup menahan arus.
Agama mengajarkan kejujuran, tetapi korupsi mengajarkan cara membuat laporan. Doa meminta dijauhkan dari godaan, sementara jabatan menyediakan godaan lengkap dengan stempel dan tanda tangan. Mungkin yang kurang bukan pelajaran agama, melainkan keberanian untuk membiarkan ajaran itu mengawasi diri sendiri—terutama ketika tak ada kamera, tak ada khotbah, dan tak ada orang yang sedang melihat.
Ini menegaskan bahwa persoalannya bukan pada agama, melainkan pada jarak antara ajaran yang diketahui dan tindakan yang dijalankan.
Yang salah adalah ketika jabatan dianggap milik pribadi, uang negara disebut rezeki tambahan, dan penderitaan warga dibaca sebagai peluang. Saat bencana datang, yang lebih dulu diselamatkan bukan korban, melainkan pos anggaran. Saat anak lapar, yang kenyang justru alasan. Saat kitab suci dicetak, yang dihitung bukan hanya jumlah halaman, tetapi juga keuntungan di baliknya.
Korupsi bukan cuma tangan yang mengambil uang. Ia adalah pikiran yang pandai membenarkan, mata yang sengaja terpejam, dan mulut yang fasih berdoa sambil menyuruh orang lain menandatangani kuitansi.
Di negeri ini, kata amanah bahkan mungkin sudah punya seragam. Ia berdiri tegap di depan kamera, tersenyum sambil mengucapkan janji, lalu masuk ke ruang rapat untuk membagi sesuatu yang bukan miliknya.
Maka jangan heran bila kelak korupsi tak lagi disebut kejahatan. Ia akan disebut program unggulan—lengkap dengan spanduk besar, doa pembuka, laporan pertanggungjawaban, dan satu kalimat penutup: “Tidak Perlu Ingat Dosa”.
Penulis: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, akademisi dan budayawan, pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, periode 2007 – 2015.
