Belum sampai dua tahun sebagai Kepala Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai penggantinya Presiden mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik S. Deyang sebelumnya adalah Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi.
Selain Dadan Hindayana, Presiden juga memberhentikan dua Wakil Kepala BGN yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebagai penggantinya presiden mengangkat Mayjen TNI Trenggano dan Agustina Arumsari masing-masing sebagai Wakil Kepala BGN.
Pengumuman pemberhentian Kepala BGN dan penggantinya diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026 Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Mensesneg di Istana Presiden, Selasa 2 Juni 2026.
Mengapa dilakukan penggantian, menurut Mensesneg, Presiden selalu mendengar masukan dari masyarakat’ termasuk dari penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden juga melakukan evaluasi terhadap program Badan Gizi Nasional. “Pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu dan setiap unit kerja Badan Gizi Nasional menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing,” jelas Prasetyo.
Mensesneg juga mengemukakan catatan dan evaluasi serta monitoring selama satu setengah tahun perjalanan BGN yang menjadi pertimbangan presiden.” Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, masalah kedisiplinan menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional,” terangnya.
Satu Setengah Tahun Perjalanan MBG
Program MBG yang dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026 telah beroperasi sebanyak 27.208 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya program yang menjadi unggulan Presiden Prabowo ini dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan mengatasi stunting ,malnutrisi serta meningkatkan kualitas pendidikan, bukan tidak ada masalah. Berbagai kasus muncul antara lain soal keracunan makanan. Catatan yang diungkapkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan sejak awal 2025 sampai April 2026 setidaknya ada 33.625 pelajar yang sempat keracunan yang diduga dari menyantap MBG.
Badan Gizi Nasional sendiri melakukan evaluasi terhadap program MBG yang berjalan. Hasil Inspeksi Mendadak (Sidak), pemantauan dan laporan dari masyarakat dan penerima manfaat menemukan adanya masalah. Sejumlah SPPG menurut Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, dari 27.208 SPPG sebanyak 8.I82 SPPG pernah ditangguhkan. “ Dari total 8.I82 SPPG yang sempat ditangguhkan itu sebanyak 5.659 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan dan standard teknis yang ditetapkan BGN,” ujarnya.
Sementara sisanya sebanyak 2.2I3 SPPG masih menjalani proses pembenahan karena dinilai belum memenuhi persyaratan baik manajemen operasional maupun kelayakan bangunan.
Menurut data BGN wilayah ditangguhkan perincian SPPG-nya adalah, wilayah I Sumatera total SPPG yang beroperasi 5.968 SPPG dan yang ditangguhkan I48. Wilayah II Pulau Jawa dari total I6.594 SPPG yang ditangguhkan I.668. Wilayah III Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dari 4.646 SPPG yang beroperasi, sebanyak 399 SPPG ditangguhkan.
Dari data di atas SPPG terbanyak ada di Pulau Jawa dan yang yang ditangguhkan juga terbanyak di Pulau Jawa.
Pergantian pimpinan di BGN diharapkan terjadi perbaikan dalam melaksanakan program MBG. Program ini selain terkait dengan peningkatan kualitas anak-anak Indonesia di masa depan , juga bagian dari janji kampanye presiden yang selama ini dianggap sebagai program andalan dan unggulan, yang tentu saja diharapkan memberikan dampak yang bermanfaat bagi rakyat.
Jika program ini berjalan dengan baik juga bisa menjawab kritikan dan kecaman dari masyarakat, yang selama ini cukup santer bergaung di media sosial.
Naiknya Nanik S. Deyang yang mantan jurnalis dan yang selama ini rajin turun ke lapangan dan sidak, tentu telah sangat baik dan mendalam menguasai permasalahan yang dihadapi program MBG ini. Tentu kita menunggu gebrakan dan kebijakan yang bakal dilakukannya. Kita berharap ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan di BGN, tapi perubahan yang dirasakan manfaatnya bagi penerima manfaat MBG dan rakyat Indonesia.
