Pada 5 Oktober 2026, di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia juara. FIFA ASEAN Cup. Infonesua menang 4-2 melalui adu penalti melawan Thailand stelah skor 2-2 bertahan hingga perpanjangan waktu
Bonus Rp 11,6 miliar dari FIFA — plus bonus dari Presiden.
Secara administratif — kita juara. Piala ada. Foto bersama ada. Ranking naik ke 117 dunia.
Tapi 70 tahun lalu — 29 November 1956 — di Melbourne Cricket Ground — Indonesia juga mencatat hasil yang sama-sama 0-0 — tapi nilainya — langit dan bumi.
Hari itu Indonesia menahan Uni Soviet 0-0 di perempat final Olimpiade Melbourne. Uni Soviet yang diperkuat Lev Yashin — kiper terbaik sepanjang masa — yang akhirnya jadi juara Olimpiade. Indonesia yang diperkuat Ramang — Witarsa — Tan Liong Houw — tanpa sepatu bola yang layak — berjuang laksana banteng.
Surat kabar Nasional menulis: “Indonesia-Rusia 0-0, Pemain-Pemain Indonesia Berdjuang Laksana Banteng”.
Itu adalah PSSI substantif. Yang kemarin di GBK — adalah PSSI administratif.
Apa bedanya?
PSSI administratif — menang karena ekosistem yang kita ciptakan sendiri. Turnamennya kita yang buat — FIFA ASEAN Cup — edisi perdana — bobot poinnya kecil — hanya tambah 3,35 poin. Lawannya tetangga — Singapura — Bangladesh — Thailand. Tempatnya rumah sendiri — GBK — dukungan penuh. Modalnya bonus.
PSSI substantif imbang karena martabat melawan raksasa dunia di negeri orang, tanpa modal apa-apa, kecuali rasa “Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe”.
Paralelnya — sama persis dengan Putusan MK 6 Oktober kemarin — sehari setelah final GBK.
MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, tapi gugatan tidak dapat diterima karena legal standing. Secara administratif Wapres tetap sah sampai 2029. Secara substantif rakyat tahu ada syarat yang tidak terpenuhi.
Inilah penyakit kita — negara administratif — belum negara substantif.
Di sepak bola, kita bisa juara ASEAN Cup, tapi gagal total di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalah 2-3 dari Arab Saudi, kalah 0-1 dari Irak — di Ronde 4. Di level ASEAN — kita juara administratif. Di level dunia kita gagal substantif.
Di politik ada Danantara yang punya Rp14.000 triliun, ada Wantimpres yang punya 26 orang anggota. Juga punya IKN yang gedungnya sudah jadi, tapi MK harus memutuskan bahwa Jakarta masih Ibu Kota — karena Keppres belum ada. Semua administratif — lengkap — tapi substantifnya kosong.
Mengapa PSSI 1956 bisa substantif? Karena Zero.
Pemain 1956 kembali ke titik nol. Tidak main untuk bonus, tidak main untuk naturalisasi, tidak main untuk follower Instagram. Main untuk Merah Putih. Ramang, legenda PSM Makassar, main bola karena cinta. Bukan karena kontrak Rp11,6 miliar.
PSSI hari ini terjebak agnotologi, kebodohan yang dibuat sendiri. Kita dibanjiri euforia juara ASEAN Cup. Sampai lupa bahwa ranking kita masih 117, di bawah Vietnam dan Thailand. Masih jauh di bawah 100 besar dunia. Kita diberi piala — supaya lupa, bahwa pembinaan usia dini — tidak jalan.
Seperti jimat yang dibungkus kain dan ditaruh di atas pintu, secara administratif ada jimat, tapi rumah tetap kemalingan. Obatnya bukan menambah turnamen administratif lagi, tapi kembali ke substantif. Apa itu substantif dalam PSSI?
- Pembinaan kampung — bukan pembinaan Instagram. Cari Ramang-Ramang baru di desa — bukan di Belanda.
- Liga yang jujur — bukan liga yang diatur. Seperti negara — butuh transparansi — bukan hanya stempel.
- Martabat — yang mau kalahkan Rusia — bukan hanya mau kalahkan Thailand lewat adu penalti.
Buya Hamka, pendiri Panji Masyarakat, pernah menulis menyatakan bahwa kemenangan tanpa keadilan adalah kekalahan yang tertunda.
Juara ASEAN Cup tanpa keadilan pembinaan — adalah kekalahan yang tertunda — di Piala Dunia.
Kita butuh PSSI yang kembali ke Zero, yang mengakui bahwa ranking kita yang 117 masih jauh di bawah. Kita harus belajar dari 0-0 di Melbourne, bukan dari 2-2 di GBK. Karena 0-0 yang substantif lebih mulia daripada 4-2 lewat penalti yang administratif.
Semoga PSSI (dan Indonesia) kembali substantif.
Martiono Hadianto adalah alumnus Teknik Kimia ITB, mantan pejabat pemerintah dan pimpinan sejumlah BUMN/perusahaan, serta pemerhati pembangunan kelembagaan Indonesia.
