Krisis ekonomi bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba tanpa jejak sejarah. Pengalaman masa lampau, khususnya gejolak makroekonomi pada tahun 1965 dan 1998, memberikan pelajaran mendalam bahwa ketidakselarasan antara instrumen kebijakan fiskal dan moneter kerap menjadi pemicu atau akselerator keruntuhan ekonomi. Namun, jika ditarik lebih jauh ke dalam esensi pembangunan bernegara, persoalan ini tidak berhenti pada urusan teknis koordinasi antara bank sentral dan kementerian keuangan semata. Ia berakar pada bagaimana sebuah bangsa mendesain arah kebijakan, mengelola tata kelola, dan menjaga kesetiaan pada orientasi kesejahteraan rakyat.
Anomi Kebijakan dan Hilangnya Sinkronisasi
Dalam catatan sejarah Indonesia, disparitas arah kebijakan terbukti membawa akibat yang fatal. Pada paruh pertama dekade 1960-an, dominasi kepentingan politik yang ekspansif memaksa otoritas moneter membiayai defisit anggaran secara masif, berujung pada pusaran hiperinflasi yang melumpuhkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, menjelang krisis 1998, fondasi makroekonomi tampak kokoh di atas kertas, namun rapuh akibat kegagalan mengantisipasi guncangan eksternal, ketidakpastian sektor perbankan, serta ketimpangan struktural yang akut.
Kedua episode tersebut menegaskan bahwa ketika instrumen fiskal dan moneter berjalan secara kontradiktif—atau ketika salah satu mendikte yang lain tanpa prinsip kehati-hatian dan keadilan—perekonomian nasional kehilangan kemudinya. Pasar kehilangan kepercayaan, dan negara terseret ke dalam krisis multidimensional yang membebani rakyat kecil.
Meninjau Kembali Makna Pembangunan
Pelajaran dari krisis-krisis tersebut menuntut cara pandang yang lebih jernih terhadap arti kemajuan. Perekonomian yang bertumbuh secara angka statistik tidak otomatis mencerminkan bangsa yang berdaya. Pertumbuhan kerap kali hanya memperkaya segelintir pihak tanpa memperluas kepemilikan, pemerataan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya ekonomi.
Ketika kebijakan fiskal dan moneter dilepaskan dari etika keadilan sosial, pembangunan kehilangan arah utamanya. Pertumbuhan ekonomi menjadi kering dari substansi kemanusiaan, sementara jurang kesenjangan antarwilayah maupun antar-lapisan sosial semakin menganga.
Membangun Harmoni Melalui Sistem yang Berintegritas
Belajar dari sejarah, pengelolaan ekonomi Indonesia ke depan harus diletakkan di atas kerangka koordinasi yang kokoh, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kebijakan fiskal yang berkeadilan harus berjalan seirama dengan kebijakan moneter yang stabil. Lebih dari itu, penyelenggaraan negara memerlukan integritas aparat serta tata kelola institusi yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan.
Refleksi atas krisis 1965 dan 1998 mengingatkan kita bahwa stabilitas makroekonomi bukan sekadar urusan teknokratis angka-angka pertumbuhan, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab moral penyelenggara negara. Hanya dengan menyelaraskan seluruh instrumen kebijakan—serta mengembalikan pembangunan untuk memuliakan integritas dan kesejahteraan seluruh rakyat—bangsa ini dapat berdiri kokoh menghadapi ketidakpastian global di masa depan.
Tentang Penulis
Martiono Hadianto adalah alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan MBA dari University of Oregon. Ia pernah mengabdi di Kementerian Keuangan, menjabat Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Utama Pertamina, serta memimpin dan mengawasi sejumlah perusahaan nasional. Saat ini ia aktif dalam kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan pemikiran mengenai pembangunan bangsa.
