Setiap Idul Adha, umat Islam kembali diingatkan pada satu pelajaran besar: keikhlasan. Kurban bukan sekadar menyembelih sapi atau kambing, melainkan latihan spiritual untuk melepaskan ego, kepentingan diri, dan kecintaan berlebihan pada harta. Karena itu, substansi kurban sesungguhnya bukan pada besarnya hewan, melainkan pada siapa yang berkorban dan dari mana pengorbanan itu berasal.
Belakangan, publik ramai membicarakan fenomena bantuan sapi kurban yang bersumber dari APBN atau uang rakyat. Di satu sisi, masyarakat tentu bersyukur karena banyak warga terbantu, masjid menerima hewan kurban, dan suasana Idul Adha terasa semarak. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah kurban yang berasal dari uang negara dapat disebut sebagai kurban pribadi seorang pejabat?
Pertanyaan ini penting dijawab secara jernih agar umat tidak terjebak pada pencampuran antara ibadah personal dan program sosial negara.
Dalam fikih Islam, kurban atau udhhiyah adalah ibadah individual. Ia memiliki dimensi penghambaan yang sangat personal. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan mengorbankan milik orang lain. Beliau diminta mengorbankan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri dan dicintainya sendiri. Dari situlah lahir makna pengorbanan.
Karena itu, para ulama menekankan bahwa hewan kurban harus berasal dari kepemilikan yang sah dan halal. Artinya, seseorang berkurban menggunakan hartanya sendiri. Jika seekor sapi dibeli dari uang negara, maka hakikatnya sapi itu milik publik, bukan milik pribadi pejabat. Maka secara fikih, ia lebih tepat disebut sedekah negara atau bantuan sosial keagamaan, bukan kurban personal atas nama individu tertentu.
Di sinilah pentingnya kejujuran spiritual.
Masalahnya bukan pada boleh atau tidaknya negara membantu rakyat dengan hewan sembelihan. Itu justru baik dan bisa menjadi bentuk pelayanan sosial pemerintah. Negara memang punya fungsi menghadirkan kemaslahatan. Tetapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai bantuan publik dibungkus sebagai simbol kesalehan pribadi.
Sebab ibadah kehilangan makna ketika simbol lebih besar daripada substansi.
Kita hidup di zaman ketika pencitraan sering lebih sibuk dipoles daripada keikhlasan dipelihara. Foto penyerahan sapi lebih cepat menyebar daripada penjelasan sumber anggarannya. Masyarakat akhirnya mudah mengira bahwa seorang pejabat telah berkurban dari hartanya sendiri, padahal yang digunakan adalah uang rakyat. Di sinilah letak persoalan etik dan fikihnya.
Islam sangat ketat dalam urusan hak milik. Bahkan ibadah yang tampak mulia pun bisa kehilangan nilai jika sumbernya bermasalah. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka kurban bukan sekadar soal sapi besar atau jumlah fantastis, melainkan soal integritas moral.
Lebih jauh lagi, fenomena ini menunjukkan bahwa umat Islam terkadang terlalu fokus pada seremoni dan melupakan ruh ibadah. Kita kagum pada bobot sapi, tetapi jarang bertanya tentang ketulusan pengorbanan. Kita sibuk menghitung jumlah bantuan, tetapi lupa mengukur kejujuran amanah.
Padahal Idul Adha seharusnya menjadi momentum pendidikan moral publik.
Pejabat yang menggunakan uang pribadi untuk berkurban tentu patut diapresiasi karena itu menunjukkan tanggung jawab personal dalam beribadah. Sebaliknya, jika menggunakan APBN, maka lebih tepat disebut program negara untuk rakyat. Tidak perlu dipersonalisasi. Tidak perlu dibungkus seolah menjadi ibadah individu. Kejujuran penamaan jauh lebih mulia daripada pencitraan religius.
Umat Islam ke depan juga perlu semakin dewasa dalam memahami fikih sosial. Kita harus bisa membedakan mana ibadah personal, mana kebijakan negara, mana sedekah sosial, dan mana simbol politik. Semua bisa bernilai baik jika ditempatkan secara benar. Tetapi semuanya menjadi rancu jika dicampur demi kepentingan citra.
Kurban sejati sesungguhnya bukan hanya menyembelih hewan, melainkan menyembelih ambisi untuk dipuji.
Dan mungkin, di zaman sekarang, itulah pengorbanan yang paling sulit dilakukan.*
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten
