Masyarakat Indonesia saat ini terkesan hidup dalam suasana politik ketegangan dan pertentangan (tension and conflict). Atmosfer kehidupan ini bisa dicermati disebabkan persoalan politik, terutama yang menonjol menanggapi pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu dan beberapa persoalan lain yang mengemuka akhir-akhir ini.
Pemilihan presiden sejak kontestasi Jokowi-Ma’ruf Amin versus Prabowo- Sandiaga Uno 2019-2024 telah menimbulkan pembelahan masyarakat antara dua kubu pengikut capres dan cawapres tersebut, meski pilpres sudah selesai dan pemerintahan sudah berjalan hingga berakhir.
Pada Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka juga hingga kini masih menyisakan “ketegangan” di dalam masyarakat dan kalangan elit intelektual mengenai hasil pilpres. Ketegangan ini bisa dilihat dalam discourse atau pembicaraan para akademisi atau kalangan intelektual maupun masyarakat di media sosial yang tak pernah sepi mempercakapkan seputar hasil pemilihan presiden.
Soal-soal yang dipolemikan misalnya seputar apakah konstitusional pemilihan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) , soal politik dinasti, cawe-cawe mantan presiden Jokowi dan lainnya.
Tidak berhentinya pembicaraan soal cawapres dalam masyarakat, bahkan terakhir diungkit lagi oleh para purnawirawan TNI, dan kemudian diramaikan oleh masyarakat , menunjukkan kehidupan politik kita yang terus membicarakan persoalan yang kalau dilihat dari segi demokrasi seharusnya telah selesai. Hal ini tentu saja bisa menjadi beban pemerintahan baru yang menjadi kerikil dan mengganggu konstentrasi pemerintahannya bekerja.
Bukan hanya soal pemilihan presiden yang masih dipergunjingkan publik, saat ini yang namanya “kehidupan politik ketegangan dan konflik” dicirikan lagi dengan ramainya perhatian masyarakat membicarakan ijazah sarjana Jokowi dari UGM yang diduga palsu. Pembicaraan ijazah Jokowi ini sekarang masuk ke ranah hukum dengan melaporkan ke polisi pihak-pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Kemudian ada tudingan “matahari kembar” yaitu dugaan masih adanya pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo yang ditandai masuknya orang-orang yang dinilai loyal pada mantan presiden ke-7 tersebut dalam kabinet. Ini juga menimbulkan pro kontra dan pembicaraan panas dalam masyarakat.
Kehidupan politik yang tegang saat ini sesungguhnya terjadi bukan saja di seputar soal politik, tapi juga di lapis masyarakat. Kasus dugaan premanisme yang berbaju ormas kini menjadi ketegangan baru yang menimbulkan keprihatinan masyarakat, terutama dugaan adanya praktik pemalakan, tindakan arogansi, kekerasan terhadap aparat pemerintah, pengusaha dan bahkan menyerang kehormatan personal purnawirawan. Ini juga jelas menambah permasalahan yang merepotkan pemerintah.
Sementara itu kita melihat pemerintah mulai fokus menjalankan program-program mendasar untuk membersihkan perilaku dan perbuatan yang merugikan negara, misalnya, membersihkan praktik korupsi. Upaya ini tentu sangat krusial, sebab jika kebocoran uang negara bisa diatasi akan sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sebenarnya memang di sinilah terletak problem dalam sebuah pemerintahan baru yang bekerja ketika merealisasikan janji-janji politiknya. Apakah ia harus fokus pada program-program pembangunan atau menyelesaikan persoalan-persoalan “sampingan” seperti soal dugaan ijazah palsu, premanisme, tudingan matahari kembar dan lainnya. Dalam hal ini pemerintah memang harus bermain “secara cantik” dalam arti ia harus mempertimbangkan skala prioritas dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dilema sebuah pemerintahan bahwa dalam waktu yang bersamaan ia tidak mungkin mampu memuaskan seluruh masyarakat. Adakalanya kebijakan pemerintah tidak popular, namun ia mengutamakan kebijakan yang strategis dan mendasar.
Resiko jika pemerintah tidak “bermain cantik” dalam kebijakannya ia tidak bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan rakyat. Namun, bermain cantik di sini jangan dipahami dalam arti negatif, bermain cantik maksudnya adalah menyelesaikan masalah secara bijak dan dalam bentuk penanganan yang sistimatis dan terencana. Bermain cantik juga jangan diartikan hanya dalam bentuk pencitraan yang kamuflase dan tidak substansial.
Sebuah pemerintahan yang banyak menghadapi masalah dalam penanganannya bisa melakukan pendekatan gelang karet. Pendekatan ini pernah diperkenalkan oleh pakar politik almarhum Dr. Alfian dalam bukunya Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia ( PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, l991 hal.66-67). Alfian mendeskripsikan pendekatan ini dalam melihat politik pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan perilaku politik yang muncul dalam masyarakat.
Pengertian pokok dari pengendalian gelang karet ini adalah sebuah sistem pengendalian politik yang mengkerut atau ketat pada waktu terjadi krisis politik, dan kemudian melonggar bila krisis politik itu telah mereda, dan bahkan lebih longgar lagi ketika kehidupan politik makin stabil dan tenang.
Pengendalian sistem politik gelang karet ini memang tepat digunakan dalam pemerintahan yang cenderung otoriter. Dalam sistem politik pemerintahan reformasi sekarang ini yang relatif bebas, pendekatan gelang karet ini harus dimodifikasi dan diadaptasi sehingga cocok dengan kehidupan politik saat ini.
Pendekatan yang tepat saat ini adalah pengendalian “gelang emas”. Yaitu pendekatan yang menunjukkan perhatian dan simpatik dan menyenangkan pada semua masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Emas adalah simbol yang disukai dan disenangi rakyat. Dengan gelang emas bisa diartikan bahwa pemerintah akan selalu menampung dan memperhatikan semua aspirasi, keluhan, pengaduan, harapan dan kritik masyarakat. Hal ini penting ditegaskan oleh karena di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini masyarakat sangat mudah mensuarakan kritik, gagasan, aspirasi dan pemikirannya. Hanya melalui ketikan jemarinya melalui HP, dalam sekejap opini rakyat bisa tersebar dan dibaca seluruh rakyat. Karena itu jika komunikasi kebijakan pemerintah tidak persuasif dan simpatik maka citra pemerintah bisa negatif dan buruk di mata rakyat.
Tampaknya sekarang pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo mulai terlihat melakukan pendekatan “ gelang emas”. Bisa dilihat dari beberapa pidatonya yang menjanjikan pemberantasan korupsi, memberikan makan bergizi gratis, swasembada pangan, mengentas kemiskinan, mengangkat kesejahteraan rakyat dan lainnya.
Namun, politik kata orang adalah sebuah seni meraih kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan tentu juga bagaimana menafsirkan kekuasaan. Dan, yang terakhir ini, rakyat tentu tidak seragam melihat bagaimana kinerja sebuah pemerintahan yang berjalan. Bukankah tafsirnya pasti beragam?
