Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional. Dalam laporan terbarunya pada Mei 2026, majalah The Economist menilai bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang berisiko (risky path) dan berpotensi menghadapi tekanan krisis apabila pemerintah tidak segera melakukan koreksi arah kebijakan. Penilaian ini tentu bukan sekadar kritik biasa, melainkan alarm serius terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Namun pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang menuju jurang krisis? Ataukah ini sekadar kekhawatiran berlebihan dari pengamat asing terhadap agenda besar pemerintah baru? Di sinilah pentingnya melihat persoalan secara lebih jernih, kritis, namun tetap proporsional.
Salah satu poin utama yang disorot adalah meningkatnya rasa percaya diri pemerintah dalam mengelola ekonomi di tengah kondisi global yang sebenarnya sedang tidak stabil. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa banyak krisis justru lahir ketika sebuah negara merasa terlalu aman. Sebelum krisis Asia 1998 terjadi, misalnya, Indonesia juga pernah dipuji sebagai “macan Asia” dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun di balik optimisme itu, terdapat fondasi ekonomi yang rapuh, ketergantungan utang, lemahnya pengawasan, serta kebijakan yang terlalu berorientasi pada ekspansi.
Hari ini, kekhawatiran serupa mulai muncul kembali. Pemerintah terlihat sangat agresif menjalankan berbagai program populistik berskala besar. Program makan siang gratis, pembangunan koperasi desa, hingga berbagai proyek sosial-ekonomi lain memang memiliki tujuan mulia: meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi akar rumput. Akan tetapi, persoalannya bukan terletak pada niat, melainkan pada kemampuan fiskal negara dalam menopang program-program tersebut secara berkelanjutan.
Kebijakan populis sering kali menghadirkan dilema. Di satu sisi, ia mampu meningkatkan popularitas politik dan memberikan dampak sosial jangka pendek. Namun di sisi lain, jika tidak disertai perhitungan fiskal yang matang, program semacam ini berpotensi menjadi beban besar bagi anggaran negara. Ketika belanja negara meningkat tajam sementara penerimaan negara tidak tumbuh seimbang, maka defisit fiskal akan melebar. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah biasanya akan menghadapi pilihan sulit: menambah utang, mencetak insentif baru, atau mengurangi belanja produktif lainnya.
Kekhawatiran tersebut semakin relevan ketika melihat tekanan terhadap rupiah dan arus modal asing. Laporan itu menyebutkan bahwa sekitar 6 miliar dolar modal asing telah keluar dari Indonesia dan nilai tukar rupiah melemah hampir 11 persen terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah bukan sekadar angka statistik di pasar keuangan. Dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Harga barang impor meningkat, biaya produksi industri naik, inflasi berpotensi melebar, dan daya beli rakyat bisa semakin tertekan.
Investor global pada dasarnya sangat sensitif terhadap stabilitas dan kepastian. Ketika muncul persepsi bahwa arah kebijakan ekonomi terlalu agresif, tidak disiplin secara fiskal, atau terlalu sarat kepentingan politik jangka pendek, maka kepercayaan pasar dapat dengan cepat melemah. Arus modal keluar adalah salah satu bentuk sinyal bahwa pelaku pasar mulai mengambil posisi hati-hati terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Namun demikian, penting juga untuk diakui bahwa Indonesia hari ini tidak sepenuhnya sama dengan Indonesia menjelang krisis 1998. Fundamental ekonomi nasional relatif lebih baik dibanding masa lalu. Sistem perbankan lebih kuat, cadangan devisa lebih memadai, pengawasan keuangan lebih modern, serta konsumsi domestik masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Artinya, ancaman krisis belum tentu akan berubah menjadi kenyataan apabila pemerintah mampu melakukan langkah antisipatif secara tepat.
Yang menjadi persoalan utama justru terletak pada arah tata kelola kekuasaan. Kritik The Economist terhadap sentralisasi kekuasaan dan melemahnya oposisi politik tidak boleh dianggap sepele. Stabilitas ekonomi tidak hanya dibangun oleh angka pertumbuhan, tetapi juga oleh kualitas demokrasi dan institusi negara. Ketika kekuasaan terlalu terpusat dan ruang kritik semakin sempit, maka mekanisme kontrol terhadap kebijakan publik menjadi lemah. Padahal dalam negara demokrasi, kritik dan oposisi sejatinya berfungsi sebagai pengingat agar pemerintah tidak terjebak dalam keputusan yang keliru.
Ekonomi dan demokrasi sesungguhnya memiliki hubungan yang sangat erat. Investor cenderung lebih percaya pada negara yang memiliki kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan institusi demokrasi yang sehat. Sebaliknya, jika publik mulai melihat adanya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, maka ketidakpastian politik dapat meningkat dan memengaruhi kepercayaan ekonomi.
Di titik inilah pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi ujian besar. Ambisi membangun Indonesia tentu merupakan hal positif. Namun ambisi tanpa kehati-hatian dapat berubah menjadi risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program besar benar-benar memiliki dasar fiskal yang kuat, transparan, serta terukur dampaknya. Kebijakan ekonomi juga harus tetap menjaga keseimbangan antara keberpihakan sosial dan disiplin anggaran.
Selain itu, komunikasi pemerintah kepada pasar dan publik harus lebih meyakinkan. Stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika investor percaya bahwa pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan stabilitas politik, maka tekanan terhadap rupiah maupun arus modal dapat lebih terkendali.
Pada akhirnya, kritik internasional semestinya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan, melainkan sebagai cermin untuk melakukan evaluasi. Indonesia adalah negara besar dengan potensi luar biasa. Tetapi sejarah telah berkali-kali mengajarkan bahwa negara besar pun bisa tergelincir jika terlalu percaya diri dan mengabaikan tanda-tanda peringatan.
Indonesia hari ini berada di persimpangan penting: melanjutkan ambisi pembangunan dengan tata kelola yang hati-hati dan demokratis, atau terjebak dalam euforia kekuasaan dan populisme ekonomi yang berisiko jangka panjang. Masa depan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh pilihan arah tersebut.
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten
