Setiap partai pemenang pemilu punya hak istimewa, yaitu menjadi ketua DPR, dan ketua MPR (untuk pemilik kursi nomor 2 terbanyak). Ini konvensi yang sudah berlaku sebelumnya dan komit berjalan selama ini sesuai aturan. Namun, melihat fakta sekarang ini Ketua DPR dijabat Puan Maharani dari PDIP, dan Ketua MPR diduduki Ahmad Muzani dari Partai Gerindra.
Merujuk hasil pemilu legislatif 2024 PDIP meraih 110 kursi, Golkar 102 kursi dan Gerindra 86 kursi. Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR tentu sudah menjadi jatahnya PDIP. Namun, naiknya Ahmad Muzani dari Partai Gerindra sebagai Ketua MPR yang partainya di bawah perolehan kursi Golkar tentu menimbulkan pertanyaan. Kok bisa?
Belakangan soal kader Gerindra menjadi Ketua MPR memicu tanggapan serius dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Hal ini berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang mengungkapkan, naiknya Ahmad Muzani dari Partai Gerindra sebagai Ketua MPR adalah hasil “barter” atau “tukar guling” dengan jumlah 8 menteri yang berasal dari Golkar dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu. Pernyataan Bahlil ini diungkapkan pada saat acara syukuran HUT ke-60 Partai Golkar (21/10/2024) di Kantor DPP Gokar, Jakarta.
Pernyataan Bahlil disanggah oleh Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat di antara fraksi-fraksi yang ada. Putusan akhirnya terpilih Ahmad Muzani sebagai ketua periode 2024-2029.
Dasco mengakui kalau Golkar yang masih bagian dari Koalisi Inonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran memang ingin menduduki jabatan Ketua MPR. “Namun, setelah musyawarah mufakat pilihan jatuh pada Ahmad Muzani dari partai Gerindra,” terangnya, di Komplek DPR Senayan,23/10/2024.
Informasi yang diberikan Bahlil mengungkapkan kronologi faktanya. Ketum Golkar yang juga Menteri ESDM ini memang punya gaya terbuka dan ceplas-ceplos. Menurut Bahlil, awalnya jatah menteri Golkar di kabinet Prabowo berjumlah 5 kursi. Namun, adanya negosiasi atau kesepakatan soal ketua MPR dengan Gerindra terjadi perubahan jumlah kursi jatah Golkar.
“Sekarang ini saya buka saja ya, karena sudah terjadi,” katanya, di acara Tasyakuran ke-60 Partai Golkar yang juga dihadiri para senior Partai Golkar, antara lain Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Theo Sambuaga.
“Waktu itu MPR dikonsensuskan diberikan untuk partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres. Kita nggak bisa lawan presiden. Kalau kita lawan presiden repot kita semua kan,” tambahnya.
Kemudian Bahlil menirukan gaya komunikasi mantan ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. “Ini diambil, tapi kita juga minta yang lain,” ujarnya.
Mungkin mirip teori give and take atau memberi dan menerima, Bahlil melanjutkan, 5 jatah kursi yang mulanya diberikan untuk Golkar sudah termasuk dirinya sebagai ketua umum partai berlambang beringin.
Tapi, kata Bahlil, ia melakukan negosiasi, Bahlil merasa ia seharusnya dapat jatah lagi sebagai Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran (TKS) pada Pilpres 2024.
“Saya tidak mau. Saya bilang bahwa saya Ketua TKS, harusnya saya punya jatah 1 lagi di luar jatah Partai Golkar,” ujarnya.
Nego berhasil, sehingga jatah kursi menteri Golkar bertambah menjadi 6 kursi menteri. Kemudian dari jatah kursi ketua MPR yang direlakan diberikan untuk Gerindra bertambah lagi meningkat 7 kursi menteri. Jumlah kader Golkar total menjadi 8 kursi karena eks Ketum Golkar Airlangga Hartarto diminta oleh Prabowo menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Mengapa Gerindra serius mengincar kursi ketua MPR? Meski MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, dan kedudukanya sederajat dengan DPR dan DPD, namun MPR masih mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden atau melakukan pemakzulan. Dengan demikian kedudukan Ketua MPR sangat strategis dan menentukan untuk dipegang.
Kini secara kuantitatif kader Golkar yang paling banyak menduduki posisi menteri. Dari total 48 menteri yang dilantik, terdapat 23 orang menteri yang berasal dari parpol. Kader Golkar yang terbesar dengan jumlah 8 kader menjadi menteri , diikuti Gerindra 5 kursi menteri, Demokrat 3 kursi menteri, PAN 2 menteri, PKB 2 menteri, PKS 1 kursi, PSI 1 menteri, dan PBB 1 menteri.
Untuk wakil menteri, dari 18 wakil menteri yang berasal dari parpol, Partai Gerindra paling banyak menempatkan kadernya sebanyak 6 orang wakil menteri, kemudian disusul Partai Golkar 3 orang, PAN 2 orang, Partai Gelora 2 orang, PSI 2 orang, Partai Demokrat 1 orang, Partai Prima 1 orang, PKB 1 orang.
Ternyata dalam politik untuk memperoleh jabatan faktor balas jasa, teman sekoalisi dan negoisasi cukup menentukan. Padahal, melihat tantangan dan permasalahan yang cukup berat dihadapi ke depan oleh pemerintah, sudah seharusnya faktor profesionalitas dan kemampuan sangat dibutuhkan. Kita tunggu hasil kerja mereka apakah bisa menunjukkan kinerja yang baik bagi kesejahteraan rakyat!
