Kembali pada cara Pak Harto memilih pembantu-pembantunya, Ali Moertopo pernah menceritakan, Pak Harto bukan hanya mengamati rekam jejak yang bersangkutan dalam jangka panjang, tapi juga menggunakan feeling, mata batin dan bisikan nuraninya. Kadang-kadang ia juga meminta pendapat atau second opinion kepada seseorang atas seseorang. Hal inilah yang oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Pak Harto dibilang Pak Harto menggunakan dukun., termasuk dianggap dukun adalah Asisten Pribadi Presiden Soedjono Hoemardhani. Menanggapi isu tersebut, menjelang dini hari sepulang berziarah dari makam Trowulan, Jawa Timur, Sudjono pernah komentar, “Ngawur, mana mungkin Pak Harto berdukun ke saya. Ilmu dan kekuatan batin Pak Harto itu lebih hebat dibanding saya dan para dukun.”
Tentang itu, Ali Moertopo bercerita, pada suatu malam di awal Orde Baru, Pak Harto – Ali Moertopo – Soedjono Hoemardhani sedang duduk-duduk bertiga. Tiba-tiba Pak Harto mengeluarkan sebuah cicin berhiaskan batu permata dan meminta seutas benang, yang kemudian dimasukkan ke dalam cincin dan ujung-ujungnya saling diikatkan sehingga membentuk kalung. Beliau meminta Pak Ali bergantian dengan Pak Soedjono memegang ujung benang dengan posisi cincin sebagai bandul. Ujung siku dari tangan yang memegang kalung menempel di meja, sedangkan tangan ditegakkan ke atas. Mereka berdua diminta berkonsentrasi menggerakkan serta memutar cincin, tanpa boleh tangannya bergerak sedikitpun. Hasilnya, Soedjono bisa menggerakkan pelan-pelan, Ali menggerakkan sedikit lebih kencang, sedangkan Pak Harto, luar biasa, cincin bisa bergerak ke kiri, ke kanan bahkan berputar.
Menurut Ali Moertopo, Pak Harto memiliki feeling, memiliki mata batin yang kuat terhadap seseorang. Feeling tersebut digunakan untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah Pak Harto dan seseorang yang akan dipilih menjadi pembantunya memiliki kecocokan satu sama lain. Apakah seseorang tadi bakal memiliki loyalitas serta setiakawan yang tinggi atau tidak, menghasilkan sinergi yang baik atau tidak.
Berdasarkan pengamatannya sendiri dalam jangka panjang, kemu- dian dicek serta dilengkapi dengan laporan intelijen dan selanjutnya diteropong dengan mata batin dan feelingnya, semuanya diproses secara tertutup, Pak Harto mengambil kata akhir serta memutuskan sendiri pilihannya, sesuai kewenangannya sebagai Presiden, hak prerogatif, untuk mengangkat para pembantunya.
Terkait keputusan tersebut Yoga pernah bercerita, sarannya agar Pak Harto tidak mengangkat seseorang menjadi Menteri ditolak. Di kemudian hari, Menteri ini termasuk dalam kelompok empatbelas menteri yang tidak loyal lagi kepada Pak Harto. Mereka yang baru diangkat dalam jajaran kabinet sekitar 66 hari sebelumnya, keberatan mendukung Pak Harto lagi. Surat pengunduran diri empatbelas menteri pada Rabu malam 20 Mei 1998 itu, bertepatan dengan sikap beberapa purnawirawan TNI, yang sebelumnya dikenal sebagai pembantu setia yang memiliki loyalitas tinggi, yang dengan tetap menyatakan loyalitas serta rasa setiakawannya, memohon Pak Harto berkenan memahami situasi yang memburuk. Demi mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal dan pertumpahan darah, mereka menyarankan Pak Harto mundur serta menyerahkan jabatan sebagai presiden. Hal-hal itu tampaknya mendorong watak keras Pak Harto keluar, “oradadi Presiden yo ra patheken (tidak jadi Presiden ya tidak akan kena penyakit pathek atau kudis, maksudnya ya tidak apa-apa, tidak akan rugi)”, sehingga keesokan harinya beliau mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden.
Ada suatu ajaran sikap keras yang ditanamkan pada anak-anak Jawa tempo dulu, untuk menolak hal-hal yang bersifat duniawi jika hal tersebut sudah menyentuh harga diri. Tahap yang paling lunak adalah ungkapan tidak patheken tadi. Lebih keras lagi adalah, tetap bergeming, tidak berubah sedikit pun, yang dikenal dengan istilah mbeguguk ngutho waton. Tak sudi lagi karena sudah terlanjur sakit hati walau mau ditebus, mau dibeli ataupun mau diobati dengan uang emas sekeranjang. Dan yang lebih fatal adalah jika sudah sakit hati dan marah besar, maka orang yang menyakiti hatinya akan dilawan meskipun berisiko pecahing dada wutahing ludira (dada pecah dan darah tumpah). Bahkan sangat mengerikan bila sampai tahap menghadapi lawan dengan sikap, tak tumpas sak cindil abange (saya tumpas seluruh anak keturunannya, termasuk bayi yang masih merah). Naudzubillah.
Yoga Sugomo pernah pula memberikan catatan terhadap seorang Calon Wakil Presiden, bahkan meminta penulis membantu memper temukan dengan Brigjen. TNI (Purn) Dan Anwar yang saya kenal baik, agar mau memberikan kesaksian atas masa lalu Calon Wakil Presiden tersebut. Dan Anwar adalah anggota Pasukan Siliwangi yang ikut ditugaskan menumpas Pemberontakan PKI yang dikenal dengan Peristiwa Madiun, 18 September 1948. Selain dari Dan Anwar, Yoga juga meminta pandangan dari mantan Wakil Ketua DPR/MPR, Mayjen. TNI (Purn) Kartijo, yang pernah menjadi korban PKI dalam Peristiwa Madiun. Apa jawaban Pak Harto kepada Yoga mengenai dua orang dalam waktu yang berbeda tadi? Kalimatnya pendek dan sama persis, “ Saya tahu, tapi orang kan bisa berubah. Dan saya yang akan tanggungjawab.”
Meskipun sarannya ditolak, disamping komunikasi antar keduanya juga sudah kaku, Yoga menerima keputusan Pak Harto begitu saja, karena sebagai seorang staf, kewajibannya hanyalah menyampaikan pendapat. Sedangkan keputusan akhir ada di pimpinan, dalam hal ini Pak Harto. Ia menghargai sikap Pak Harto yang lembah manah atau pemaaf, yang masih bisa memberikan kepercayaan kepada seseorang yang pernah berbuat salah atau pun berbeda sikap, sedangkan dirinya berpegang teguh pada peribahasa, “sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya”. Memang ada sedikit “ganjelan” di hati, sedikit kekecewaan, karena pada saat itu Pak Harto tidak membuka ruang dialog, sementara hubungan pribadinya juga sedang kurang hangat. Padahal apa yang disampaikan, telah dikaji secara obyektif berdasarkan analisis psikologi intelijen yang dipelajarinya sewaktu menjadi taruna Akademi Militer di Jepang tahun 1942–1945 dan pendidikan di lembaga intelijen M-16 Inggris tahun 1949–1950. Namun mau bagaimana lagi, Pak Harto telah menggariskan otoritasnya selaku pimpinan, bahkan dengan menegaskan akan bertanggungjawab.
Sedikit informasi tentang pemilihan calon Wakil Presiden, pada menjelang pertengahan 1982, Pak Yoga juga pernah menceritakan, untuk menghadapi Sidang Umum MPR tahun 1983 khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sempat muncul calon nama K.H.Idham Chalid, seorang tokoh yang dinilai memiliki banyak nilai positip, antara lain tokoh muslim yang lembut dan moderat, berasal dari luar Jawa yaitu Kalimantan Selatan, berpengalaman panjang baik di dalam kabinet maupun Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada saat itu sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Namun dalam penjajagan Pak Idham Chalid menyatakan tidak bersedia. Secara halus beliau menyatakan, “Janganlah saya, karena saya beristeri dua. Nanti jadi pembicaraan masyarakat.” Pada masa itu, memang sedang berhembus kuat di masyarakat masalah poligami bagi tokoh publik, pegawai negeri dan anggota TNI/Polri, yang kemudian mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pertimbangan dalam PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS antara lain adalah, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
Beredar rumor, PP No. 10 itu dipicu oleh kecemburuan Ibu Tien Soeharto. Namun pada hemat penulis, PP yang dikenal sebagai larangan poligami itu, dilandasi oleh latar belakang kehidupan masa kecil Soeharto yang kurang bahagia karena masalah rumahtangga orangtuanya. Jauh sebelum dikeluarkannya PP tersebut, di dalam bukunya ANAK DESA, Biografi Presiden Soeharto, yang ditulis oleh O.G. Roeder yang edisi pertamanya terbit pada 1969 dan edisi kedua tahun 1976, Soeharto mengungkapkan alasan mengapa dalam rumahtangga sebaiknya hanya ada satu isteri. Isteri adalah teman yang paling setia. Dalam buku tadi, Presiden menyebut isterinya sebagai “pembantu saya yang terdekat dan setia”. Sambil tersenyum ia menyatakan, “Hanya ada satu nyonya Soeharto, dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbullah satu pemberontakan yang terbuka dalam rumah tangga Soeharto.”
Pemberontakan dalam rumah tangga akan menjadi penyebab utama ketidakharmonisan dan ketidaktenteraman keluarga. Masalah kehidupan rumahtangga, menurut Ali Moertopo dalam suatu perbincangan, menjadi satu hal penting yang perlu didalami oleh tim intelijen yang diminta Pak Harto untuk meneliti kehidupan seorang calon pejabat tinggi. Jika menjadi pemimpin keluarga atau membina rumahtangga saja tidak mampu, Pak Harto tidak yakin orang tersebut akan mampu membina organisai yang lebih besar, tidak akan mampu mengelola bangsa dan negara.
Setelah kasus Idham Chalid, penulis sempat diminta oleh Pak Yoga menghubungi Prof. Dr. Widjojo Nitisastro untuk ikut menyiapkan pencalonan beliau menggantikan Wakil Presiden Adam Malik, dengan antara lain membuat buku biografinya. Penulis sudah sempat bertemu pak Widjojo dan mulai menyusun garis besar bukunya, namun di tengah jalan mendadak dihentikan karena dengan alasan pribadi pak Widjojo juga tidak berkenan, bahkan semenjak itu tokoh yang tidak suka publikasi ini, nyaris tidak muncul lagi di depan publik dan media.
Sebagai ganti Wakil Presiden Adam Malik yang mendampingi masa jabatan Presiden Soeharto periode 1983 – 1988, akhirnya terpilih Jenderal Umar Wirahadikusumah. Penulis tidak banyak memperoleh informasi perihal itu. Namun Jenderal Umar memang termasuk salah seorang tokoh yang mendamping Pak Harto pada hari-hari dan bulan-bulan pertama pasca peristiwa G30S. Pada 30 September 1965, ia menjabat sebagai Panglima Kodam V/Djajakarta yang segera merapat ke Markas Kostrad, dan pada 2 Desember 1965 – 27 Mei 1967, menggantikan Pak Harto sebagai Panglima Kostrad yang kedua. Jenderal Umar juga memiliki pandangan yang sama dengan Jenderal Yoga Sugomo tentang rekam jejak seseorang, khususnya yang menyangkut perilaku.
Lebih lanjut tentang rekam jejak calon pembantunya, sesudah memperoleh masukan yang lengkap, Pak Harto memutuskan sendiri secara diam-diam tanpa ada yang tahu pasti, kecuali sekedar menduga-duga. Tidak seperti perusahaan merekrut calon karyawan yang menerapkan sistem fit and proper test terbuka, calon- calon anggota kabinet yang akan diangkat, beliau telpon sendiri secara langsung, atau dipanggil menghadap ke rumah kediaman di Jalan Cendana 8, Jakarta Pusat, untuk diberitahu serta diminta kesediaannya membantu memimpin bangsa dan negara, bersama-sama mengelola Pemerintahan. Kepada yang bersangkutan dipesankan agar tidak memberitahukan hal itu kepada siapa pun termasuk anak isteri/suami, sampai saatnya nanti pengumuman Kabinet.
Bagi kami wartawan-wartawan yang meliput kegiatan kepresidenan, cara tersebut menjadi tantangan tersendiri. Kami harus bisa mengendus dengan tepat, agar begitu Kabinet diumumkan, yang biasanya berlangsung malam hari di Istana Merdeka, kita bisa langsung sekaligus menurunkan foto serta menulis apa-siapa dan riwayat perjuangan, minimal riwayat hidup resmi para anggota kabinet. Pada masa itu belum ada internet seperti sekarang, yang bisa menjadi sumber informasi hampir mengenai apa saja. Oleh karena itu kami tidak boleh kehilangan akal dalam mengorek informasi. Sumber informasi pertama adalah orang-orang dekat Pak Harto yang berpotensi dimintai pendapat oleh beliau. Sumber kedua, yakni orang- orang yang sehari- hari berada di sekeliling Pak Harto, yang mengetahui siapa-siapa saja yang pada hari-hari menjelang pengumuman Kabinet ditelpon atau dipanggil Pak Harto. Ada juga yang tekun memantau siapa- siapa tamu yang datang ke Cendana, meskipun yang bersangkutan menolak memberikan keterangan. Sempat pula ada rumor, seorang tokoh pemuda datang ke Cendana, mengaku menerima telpon dari ajudan Presiden, yang meminta menghadapnya, padahal tidak, atau mungkin ada orang lain yang mempermainkannya.
Berdasarkan informasi yang pada umumnya hanya sepenggal- sepenggal tadi, kami berdiskusi dan kemudian mereka-reka susunan kabinet, bagaikan orang menyusun puzzle mozaik. Hasilnya, lebih dari 90 persen betul, bahkan tidak jarang 100 persen. (Bersambung: Seni Kepemimpinan)
