Perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia adalah hari penuh bahagia. Sejatinya, rakyat merasakan kebahagiaan di hari besar nasional ini, namun beberapa hari ini muncul ironi kebijakan yang memberatkan rakyat.
Rakyat yang sudah merasakan beratnya kehidupan ekonomi makin dibebankan lagi dengan pajak yang kenaikannya luar biasa besar. Di Pati, Jawa Tengah, Pajak Bumi dan Bangunan naik mencapai 250 persen. Kenaikan pajak ini telah membangkitkan unjuk rasa rakyat hingga menuntut lengsernya Bupati Pati, Sudewo.
Bukan hanya Pati, beberapa kabupaten juga turut menaikkan PBB yang mengusik rakyat bereaksi dan memprotes. Di Kabupataen Bone,Sulawesi Selatan, kenaikkan PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) mencapai 300 persen. Aksi protes berakhir ricuh ketika pengunjuk rasa berusaha masuk ke gedung DPRD.
Sementara itu di kota Cirebon, Jawa Barat, rakyat bergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon bereaksi keras memprotes kenaikan PBB sebesar 1000 persen.
Di Jombang ada warga yang kaget tiba-tiba pajak PBB-nya naik cukup drastis, yang awalnya Rp300 ribu melonjak jadi Rp1,2 juta. Kemudian ada yang mulanya Rp400 ribu naik menjadi Rp3,5 juta. PBB-P2 di Jombang naik hingga 800 persen. Ada warga yang protes dengan membawa uang pajak PBB dengan uang koin Rp200, Rp500 dan Rp1000 yang tentu mencapai satu karung.
Sementara itu di Kabupaten Semarang kenaikan PBB-P2 mencapai 400 persen, yang tentu hal ini sangat dikeluhkan dan memberatkan warga.
Gaji DPR Naik Rp90 juta
Ironisnya di tengah rakyat dibebani kenaikan pajak yang sangat memberatkan, muncul berita bahwa para anggota DPR mendapatkan kenaikan gaji Rp90 juta per bulan atau Rp3 juta per hari.
Berita yang mungkin menggembirakan bagi anggota DPR, tentu melukai hati rakyat yang hidup di tengah kesulitan ekonomi dan beban pajak yang bejibun. Kebijakan kenaikan gaji anggota DPR itu seperti nihil rasa peka, kepedulian dan empati pada rakyat banyak yang sedang kesusahan.
Berita kenaiakan gaji anggota DPR yang fantastis tersebut ramai di medsos. Bahkan, hal ini diungkapkan langsung anggota DPR Komisi I Tb. Hasanuddin yang menyebutkan anggota DPR bergaji Rp100 juta per bulan atau Rp3 juta per hari.
Tentu saja muncul keprihatinan dengan kertimpangan nasib yang diterima rakyat dan yang didapatkan anggota DPR. Bagi pengamat politik Ray Rangkuti kebijakan kenaikan gaji politisi di DPR ini memperlebar jurang fasilitas kehidupan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.
“Ini menyepelekan kesulitan sebagian besar rakyat Indonesia. Saat warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, anggota DPR justeru sibuk menghitung kenaikan gaji,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com.
Bagi Ray Rangkuti, jauhnya jarak kesejahteraan rakyat dan rakyat yang diwakilinya menunjukkan hilangnya empati legislatif terhadap nasib rakyat.
Boleh juga dikatakan di saat hari bahagia 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia, bisa jadi rakyat belum merasakan kemerdekaan. Beda tentunya dengan para pejabat, anggota DPR dan mereka-mereka yang mendapatkan posisi di pemerintahan dan lembaga negara bisa tersenyum dan gembira menyambut hari bersejarah ini. Mereka sudah menikmati kemerdekaan!
