Kehidupan demokrasi secara spesifik oleh masyarakat biasanya dilihat bagaimana berlangsungnya pergantian kekuasaan, bagaimana pemilu legislatif dan pemilihan presiden berjalan, bagaimana partai politik dan parlemen menyuarakan kepentingan rakyat, baik dalam fungsi kontrol maupun membuat perundang-undangan.
Bila fungsi tersebut berjalan sesuai aturan dan dinilai berlangsung secara adil dalam kehidupan demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat dan umum, maka rakyat akan menilai sistem kehidupan demokrasi tercipta dengan sehat dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.
Namun, karena demokrasi bukanlah suatu yang steril dari subjektifitas dan keinginan manusia, bisa saja demokrasi terkontaminasi, di mana interes dan keinginan manusia mempengaruhinya sehingga demokrasi tersebut menjadi ajang kompetisi atau persaingan. Untuk mendapatkan apa? Yaitu memperoleh kekuasaan atau power.
Dalam kekuasaan manusia memperoleh banyak hak-hak istimewa, baik yang bersifat materi, kehormatan, jabatan dan menjadi manusia yang punya pengaruh besar dalam kehidupan. Dia merasa tersanjung ketika memeroleh kekuasaan dan merasa bahwa kekuasaan tersebut adalah puncak kariernya. Karena itu, tidak heran aktor politik mempertontonkan cara-cara yang kotor untuk meraih kekuasaan demi ketenaran dan penghormatan.
Namun, melihat perilaku para politisi, partai politik dan pemegang kekuasaan, rakyat bisa saja memberikan suatu penilaian bahwa kehidupan politik berjalan tidak ideal dan jauh dari harapan kehidupan demokrasi yang fairplay.
Misalnya, rakyat akan melihat bagaimana aktor-aktor politik bermain dalam kehidupan politik yang sedang berlangsung. Pihak pemerintah sebagai penyelenggara suatu kegiatan politik demokrasi atau pemilu akan disorot netralitasnya. Apakah bisa bersikap dan berdiri di tengah, tidak menunjukkan keberpihakan pada kontestan atau calon maupun kandidat tertentu. Jika menunjukkan sikap keberpihakan pada salah satu peserta tertentu, maka rakyat akan menilai pemilu itu cacat secara kualitatif. Keberpihakan itu bukan saja dalam bentuk dukungan yang diberikan dalam bentuk motivasi dan pernyataan , tapi bisa saja melalui aparat-aparatnya memberikan bantuan, baik berupa material maupun non-material, yang bisa berpengaruh pada para pemilih untuk memberikan suara pada partai tertentu atau kandidat tertentu pada saat pemilu.
Pemerintah yang netral adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan demokrasi. Ia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Dari sini begitu pentingnya untuk mampu mengendalikan kekuasaan yang dimiliki untuk menjaga netralitas dan objektivitas pelaksanaan kehidupan demokrasi.
Pada sisi lain partai politik sebagai salah satu aktor dan indikator keberhasilan negara demokrasi, harus menunjukkan peran artikulatif atau penyalur aspirasi masyarakat. Menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat dan memperjuangkannya kepada pihak eksekutif, baik dalam bentuk kebijakan untuk menyejahterakan rakyat maupun dalam bentuk memproduksi undang-undang yang melindungi rakyat banyak.
Di samping itu partai politik yang merupakan sumber yang memunculkan pemimpin, baik yang berasal dari kader partai atau non partai harus mampu melahirkan kader pemimpin, yang punya kualitas profesional, juga memiliki integritas, punya semangat kebangsaan yang tinggi, punya tanggung jawab dan mencintai rakyat. Partai politik harus menjauhi sikap ekslusif, sikap fanatik yang hanya mementingkan kelompok dan golongan sendiri. Partai juga jangan hanya berorentasi kekuasaan, dan mendapatkannya dengan cara yang tidak demokratis, secara curang dengan menghalalkan cara-cara yang tidak dibenarkan.
Sementara itu perangkat-perangkat hukum harus bisa bekerja dengan adil. Tidak melakukan tebang pilih dan pilih kasih. Siapa pun yang dinilai bersalah dan punya bukti-bukti pelanggaran pidana harus dimejahijaukan. Tidak boleh ditutup-tutupi dengan mempetieskan kasusnya. Hukum harus diegakkan untuk semua orang (equality before the law). Hukum tidak dibenarkan dijadikan alat politik penguasa untuk menyandera atau mengancam seseorang sehingga seseorang menjadi tidak berdaya dan terzalimi. Atau hukum menjadi tajam untuk kalangan tertentu, dan tumpul untuk kalangan lainnya.
Demokrasi di Indonesia sebenarnya perlu kedewasaan di kalangan elitenya, sedangkan rakyat mengambil contoh atau keteladanan perilaku politik para elite. Sebab, para elite inilah yang bermain politik, baik itu elit partai, para politisi DPR, pejabat dan pemegang kekuasaan mulai dari pusat sampai daerah. Pembentukan perilaku politik yang demokratis, santun, dewasa, bermartabat dan berintegritas sejatinya dibentuk oleh perilaku para elit politik. Rakyat hanya sebatas memberikan suaranya pada setiap pesta demokrasi. Mereka tentu akan memberikan pilihannya kepada para politisi setelah melihat penampilan perilaku para elite politik ini. Karena itu, sangat menentukan para elite ini memberikan contoh dengan mempertunjukkan perilaku politik yang terpuji, yang bisa mendapatkan apresiasi dari khalayak. Bukan perilaku politik yang menimbulkan antipasti dan ketidaksukaan rakyat.
Hanya, tampaknya akhir-akhir ini kita melihat kehidupan politik kita, yang nampak dari proses politik dan demokrasi yang berlangsung sangat kental orientasi yang kuat pada kekuasaan. Tentu, hal ini tidak salah, sebab politik itu, target dan tujuan utamanya adalah meraih kekuasaan, namun dalam upaya meraih kekuasaan tersebut seharusnya dan selayaknya memperhatikan aspek etika, aspek moral dan kepantasan, sera ketentuan hukum yang berlaku. Tidak menerabas aturan atau undang-undang yang berlaku. Atau, mengubah aturan dan undang-undang seenaknya tanpa memperhatikan pikiran dan pendapat orang lain. Suatu demokrasi yang tidak mematuhi aturan hukum dan etika tentu potensial melahirkan ketidakstabilan dan ketegangan dalam masyarakat.
Para politisi kita saat ini harus mulai menyadari bahwa dampak dan pengaruh perilaku politik yang mereka tampilkan sangat berpengaruh kepada rakyat dan masyarakat. Sejak mudahnya segala macam informasi masuk ke masyarakat melalui telepon seluler, termasuk soal politik, memunculkan pengaruh yang sangat besar. Rakyat terpecah kepada opini yang dibentuk oleh para politisi dan simpatisannya sehingga masyarakat terbelah dalam pendapat pro dan kontra, mendukung dan menolak, membenci dan menyukai. Kenyataan ini sangat jelas dan terlihat dalam suara-suara yang diutarakan oleh para netizen di media sosial atau medsos. Tak jarang terjadi saling hujat dan saling caci yang tidak sehat. Semuanya ini jelas menjadi bibit-bibit disintegrasi bangsa dan kehidupan nasional.
Menurut data dari 274,9 juta penduduk Indonesia sebanyak 73,78% atau 202,6 juta telah memanfaat internet untuk informasi dan komunikasi. Dari 202,6 juta pengguna internet tersebut sebanyak 96,4 % atau 195,3 juta orang memakai telepon genggam dalam mengakses internet. Setiap orang berselancar di internet 8 jam 52 menit rata-rata per-hari.
Kita bisa melihat betapa besar potensi integrasi dan pembelahan masyarakat terjadi melalui perseteruan opini dan pertentangan pendapat pro dan kontra yang terjadi tiap hari melalui medsos, yang kalau ini berlangsung tidak sehat, maka memunculkan mudahnya terjadi ketegangan, konflik dan perpecahan di anatar anak bangsa.
Melihat situasi dan atmosfer tersebut maka harapan para politisi menampilkan wajah politik yang lebih human, manusia, kenegarawanan dan kedewasaan menjadi harapan yang sangat dibutuhkan dan dirindukan.
