Dalam acara peluncuran dan bedah buku Tidak Ada Negara Islam: Kumpulan Surat-surat Mohamad Roem-Nurcholish Madjid beberapa waktu lalu, lautan generasi muda Islam—yang boleh dipastikan memiliki social origin Masyumi—memenuhi Auditorium RNI di kawasan bisnis Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menyambut dengan penuh antusiasme acara malam itu. Pasti, aroma romantisisme Masyumi terasa sangat menyengat saat itu.
Pertama. hari itu, sengaja atau tidak, adalah HUT ke-52 Kongres Umat Islam yang melahirkan deklarasi berdirinya Partai Politik Islam Masyumi. Kedua, tema sentral buku itu soal “negara Islam” yang pernah diperjuangkan secara konstitusional oleh Masyumi (juga oleh NU dan partai-partai lsIam lainnya) dalam sidang-sidang Konstituante di tahun 1950-an. Dan, last but not least, sederet pembicaranya, benar atau salah, dikenal sebagai pengagum berat Masyumi dan sering dianggap atau dijuluki sebagai “Natsir-Natsir Muda”: Dr. Nurcholish Madjid, Dr. M. Amien Rais, dan Dr. Yusril Ihza Mahendra.
Apakah ini merupakan gejala kebangkitan kembali Masyumi? Secara formal dan institusional, jelas tidak. Tetapi bahwa ada fenomena kerinduan terhadap “masyumisme , rasanya tidak terlalu salah. Masyumi memang sudah dikubur, tetapi “masyumisme” tetap hidup. Bahkan, kata sejarawan-budayawan Kuntowijoyo, dari dalam kuburnya suara Masyumi Justru lebih nyaring terdengar. Karena “masyumisme” dapat hidup tanpa Masyumi, maka menjadi tidak urgen dan kurang relevan mendambakan kebangkitan Masyumi dari dalam kuburnya.
Hanya saja, memang, umat—terutama generasi muda Islam modernis — telah lama merasakan kebingungan dan ketidakpastian tokoh panutan. Mereka mengalami krisis idola kepemimpinan, orasi kepada siapa mereka hendak menyerahkan gelora “jihad”-nya. Bukan hanya itu, mereka juga mengalami krisis kategori: siapa sebenarnya dirinya dan bagaimana garis genealogi politiknya dan juga krisis identifikasi: kepada komunitas politik mana ia harus melakukan identifikasi diri. Mereka sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari apa yang disebut “umat Islam yang beragama”. Tapi itu tetaplah tidak jelas bagi mereka.
Krisis semacam ini tidak melanda kalangan “muslim tradisionalis” yang terbukti memiliki solidaritas dan daya survival yang luar biasa menakjubkan. Benar, kelompok tradisionalis secara politik tidak lagi homogen seperti dulu. Tapi secara kultural mereka tetap kukuh berkat peran signifikan barisan kiai sebagai pengikat Islam tradisional. Anak-anak muda Nahdlatul Ulama (NU), misalnya saja, bahkan yang sudah sedemikian kosmopolit dan paling liberal sekalipun, masih merasa pasti ke mana mengidentifikasi dirinya: kaum Nahdliyin.
Sementara itu, “kehancuran” kalangan modernis sebagai satu entitas politik sedemikian parahnya sehingga bukan lagi merupakan suatu entitas yang homogen. Bahkan bukan sebuah entitas, melainkan agregat. Benar, kalangan modernis yang sudah porak-poranda ini tiada pernah berhenti melakukan eksperimen-eksperimen untuk aktualisasi diri. ICMI agaknya merupakan eksperimen nglumpukke balung pisah keluarga modernis yang telah berantakan itu. Maka wajar saja kalau ada sementara kalangan yang melihat ICMI sebagai ancaman dan meski lebih sebagai mitos daripada realitas—pengeja“ wantahan politik aliran yang primordialistis dan sektarian. Sebagai sebuah eksperimen ICMI berhasil, meski akhirnya gagal mengemban ekspektasi generasi muda Islam modernis. “
Dulu, ketika Masyumi masih berjaya, apa yang dise- but dengan “umat Islam”, “kelompok Islam”, “kalangan Islam”, “golongan Islam”, atau apa pun namanya, merupakan entitas yang—meski terkesan eksklusif dan kurang inklusit—homogen secara politik dan kultural. Malah ada semacam—meminjam terminologi Al-Quran—’janji yang berat” (mitsaqan ghalizhan) yang rada romantis: Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII adalah satu-satunya organisasi pemuda Islam, Himpunan Mahasiswa Islam atu HMI adalah satu-satunya organisasi mahasiswa Islam. Tetapi setelah mitsaqan ghalizhan itu ternyata tidak lebih dari sekadar mitsaq palsu, maka apa yang disebut dengan “umat Islam” saja kita tidak mudah bersepakat.
Apa yang disebut dengan “umat Islam”, belum pernah sedemikian tidak ada seperti sekarang ini. Umat Islam hanya ada dalam konsep, tetapi tidak aktual. Apa yang disebut dengan umat Islam bukan lagi merupakan entitas yang homogen, kecuali ketika haji, salat, dan puasa. Orang begitu gampang menyebut kata ini, bahkan mengatasnamakannya, tetapi manakala ditanya siapa yang dimaksudkan, orang kebingungan untuk mendefinisikannya. Nah, kalau apa yang disebut dengan umat Islam saja demikian kabur, apalagi dengan pemimpin Islam.
Maka di malam peluncuran buku itu, saya terkesima dan larut di tengah antusiasme ratusan anak muda Islam, meski saya gagal memahami ke arah mana antusiasme itu menuju. Agaknya, mereka menginginkan sebuah “wadah” baru, tapi jelas, maaf, bukan “Masyumi Baru”-nya Bang Ridwan Saidi. Mungkin sebuahMasyumi minus ideologi politik masa lalu: sebuah Masyumi yang tidak “berkepala batu” seperti seloroh Mochtar Lubis yang nota bene berkepala granit itu. Sebuah wadah baru dengan meminjam istilah Syu’bah Asa—“kepribadian Masyumi” yang katanya moralis, lurus, kaku, tanpa nuansa, dan konon mengesankan tidak bisa diajak diskusi. Singkatnya, mungkin, Masyumi nonpolitik.
Anak-anak “modernis”, meski memiliki segudang kritik terhadap Masyumi, tetap suka mengingatnya dalam rindu, dan menyebut namanya dengan penuh takzim. “Almarhum” Masyumi tetap memiliki pesona bagi mereka dan menjadi sumber inspirasi akan sebuah etika dan moralitas politik yang anggun. Tapi tolong, pembaca, bantu mereka mencari wadah baru yang penulis sendiri juga tidak tahu. Wallahu a’lam.
Penulis: Dr. Hajriyanto Y. Thohari, Dubes RI untuk Lebanon; pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari Partai Golkar dan Ketua PP Muhammadiyah.
Sumber: Panji Masyarakat,8 Desember 1997
