Dekat menjelang hari pemilihan umum, kurang satu bulan lagi, muncul desakan agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Berita berawal ketika Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan 22 tokoh dari kelompok yang menamakan dirinya Petisi 100. Mereka minta saran bagaimana Jokowi diturunkan. Mereka tampaknya gerah lantaran Presiden sudah terlalu dalam cawe-cawenya dalam urusan pilpres. Ya, untuk memenangkan calon tertentu.
“Mereka minta pemakzulan Presiden Jokowi dan berharap pemilu tanpa Pak Jokowi, ” ujar Mahfud, saat menerima Petisi 100, Selasa, 9 Januari 2024.
Menurut aktivis Faisal Assegaf, usulan meminta pemakzulan Presiden karena ada anggapan bahwa pemilu didesain untuk berjalan curang dan berujung chaos atau kacau dalam masyarakat dan dimanfaatkan untuk memperpanjang kekuasaan.
“Menghindari pemilu curang dan memperpanjang kekuasaan, maka pemakzulan itu paling tepat diatur konstitusi,” ujar Faisal Assegaf, salah satu dari 22 orang tokoh yang bertemu Mahfud MD.
Assegaf melihat, tidak ada pilihan lain karena lembaga pengawas pemilu sudah rubuh. Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak berperan, partai politik hanya mondar-mandir. Karena itu perlu pemakzulan.
“Petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenkopolhukam yang membuat Satuan Tugas (Satgas) Anti Pemilu Curang,” katanya, dalam diskusi “Geger Isu Pemakzulan” (14/1/2024).
Ia menambahkan, perlu satu kesepahaman untuk nenjaga persatuan nasional sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi.
Kekhawatiran bakal tidak terlaksananya pemilu yang bersih, jujur dan adil, rupanya menjadi sorotan berbagai tokoh yang mendorong dilakukannya impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.
Menurut mantan Panglima TNI Jenderal (Purn)Gatot Nurmantyo, pemilu yang sekarang sedang berproses tidak akan menghasilkan demokrasi yang berintegritas. Sebab, sejak awal campur tangan presiden sudah dilakukan, bahkan diakui secara sadar.
“Kalau pemilu dilakukan dengan curang, bagaimana mau berintegritas,” ujarnya pada diskusi “Situasi Sosial dan Kebatinan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024”, yang diadakan Forum News Network (FNN), 11 Januari 2024. Diskusi ini juga menampilkan Prof. Dr. Saiful Mujani, Guru Besar Politik UIN Jakarta, dan pengamat politik yang juga dosen UNJ Ubedilah Badrun.
Sementara itu Saiful Mujani yang menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 kini mulai melakukan kritik terhadap Jokowi. Ia menjelaskan, kalau ingin mendapatkan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), maka Jokowi harus dimakzulkan terlebih dahulu. “Sebab, cawe-cawe Jokowi sudah sangat gamblang dan makin massif yang membuat pasangan nomor urut 01 dan nomor urut 03, sulit mendapatkan keadilan,” ucapnya.
Saiful mengakui, Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi tahun 2014. Ada kebijakan yang menyimpang pasca Jokowi dilantik periode kedua, seperti pelemahan KPK, Omnibuslaw yang dipaksakan, dan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam peralihan kekuasaan dari dia ke siapa pun.
Menurut Saiful, awalnya ia mendukung Jokowi bukan karena bagus, melainkan karena Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang belum menciptakan kerusakan. Memilih Jokowi bukan karena dia hebat, tetapi karena waktu itu mudaratnya lebih kecil.
Pendiri SMRC (Saiful Mujani Research and Cunsulting) ini menegaskan, ia harus mengambil sikap atas perubahan perilaku Jokowi. “Tahun 2024 betul-betul unprecdictable. Jokowi cawe-cawe terlalu jauh. Jokowi terang-terangan tidak netral. Padahal presiden-presiden sebelumnya di akhir jabatannya tidak mempersiapkan anaknya untuk maju,” tegasnya.
Saiful menjelaskan, salah satu cara untuk memilih pemimpin adalah dengan menghindari kerusakan. Kalau dibilang akan berbuat lebih baik, hal itu terlalu abstrak, sedangkan kalau kerusakan itu nyata dan lebih mudah.
Ditambahkan oleh Saiful, suasana batin masyarakat Indonesia adalah berpikir praktis dan mengambil.mudahnya saja.
“Jokowi paham betul kondisi masyarakat saat ini, di mana hanya ada 40 persen masyarakat Indonesia yang well informed society, sementara 60 persen lainnya adalah mereka yang tidak tahu tentang politik nasional,” paparnya.
Belum lagi, lanjut Saiful, jumlah penerima bansos yang mencapai 20 juta, lalu dikalikan 3 menjadi 60 juta. “Angka yang cukup besar. Merawat orang yang seperti ini gampang saja bagi Jokowi karena ia punya segalanya, punya resources, punya sistem dan punya energi,” tandasnya.
Saiful menegaskan bahwa Jokowi menjaga dan memelihara masyarakat seperti ini dengan bansos, padahal duit rakyat. Stigma yang berkembang di masyarakat adalah Jokowi orang baik, sering bagi-bagi sembako dan pupuk murah. “Ini yang membuat masyarakat senang dengan Jokowi, padahal semua itu duit APBN alias duit rakyat Indonesia bukan duit Jokowi,” ujarnya.
Fakta di lapangan bahwa masyarakat saat ini banyak yang mengalami kesulitan hidup, jatuh dalam jurang kemiskinan, dan hidup dalam kesusahan.
“Dalam situasi seperti ini, kata Saiful, semestinya tidak ada orang yang memilih orangnya Jokowi, mereka mustinya bisa pilih Anies atau Ganjar agar ada perubahan,” sarannya.
Maka untuk mendapatkan pemilu yang jurdil, Saiful berpendapat Jokowi harus dimakzulkan untuk menegakkan integritas.
“Inilah cara menjaga integritas. Berharap Pemilu netral kepada KPU dan Bawaslu tidak bakal digubris sebab penentunya adalah Jokowi. Jokowi melakukan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur. Tidak ada etik sama sekali di MK, tidak menghargai konstitusi. Seharusnya Jokowi melarang Gibran maju. Yang terjadi dia malah mendoakan,” ungkap Saiful.
Menurut Saiful, Pemilu 2024 adalah akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan Jokowi secara sistematik, masif, dan terstruktur. DPR tersandera, padahal hanya butuh 30 persen untuk impeachment presiden.
“Mereka sesungguhnya tidak happy..Bagaimana mungkin seorang ketua partai besar yang seharusnya bisa menjadi capres, nyatanya menjadi calon wakil pun tidak bisa. Secara objektif gak mungkin bahwa dia happy. Munas partai memutuskan ketua umum partai otomatis menjadi capres atau cawapres, hari ini tidak jadi apa-apa, malah diberikan kepada putera mahkota. Apa tidak mangkel?,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan rasa takut akan hasil Pemilu 2024 yang menimbulkan ketidakpuasan. “Yang saya takutkan dengan kekisruhan sepanjang 2023, orang akhirnya tidak percaya hasil Pemilu 2024. Mereka lalu bikin keributan. Untuk ribut tidak perlu 40 persen jumlah pemilih turun semua. Cukup 1 juta orang di Jakarta, bakar-bakaran maka ribut. Pemilu yang jujur dan fair adalah Pemilu tanpa Jokowi,” pungkasnya.
Sementara itu pengamat politik Ubeidilah Badrun mengatakan, pemilu tanpa Jokowi menjadi penting. “Soalnya, bagaimana elit politik bekerja agar rakyat terselamatkan, situasi sosial aman dan pemilu berintegritas. Pemerintah mengklaim seolah-olah ekonomi baik, faktanya terjadi penurunan kelas masyarakat,” paparnya.
Menurut Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ ini, Generasi Z jumlahnya 27 persen, ditambah Mileneal 25 persen, maka ada 52 persen. Mereka penentu masa depan Indonesia. “Kalau mereka diam saja, tidak punya sikap, maka selesailah republik ini. Inilah momentum Gen-Z harus punya sikap untuk mengatakan pada dunia bahwa pemilu kali ini tidak berintegritas,” urai Ubedilah Badrun.
Ubeidilah menambahkan, kalau akar masalahnya Joko Widodo, maka Gen-Z berhak untuk mengatakannya. “Saatnya Gen-Z speak up dan tidak perlu takut. Kebebasan sipil kita hari ini 5,59, jadi rapotnya merah. Mahasiswa itu sederhana, ingin menyampaikan pendapat, ya dengarkan saja. Mereka menolak politik dinasti. Mereka menolak pelanggar HAM tidak diadili, dan menolak kolusi, korupsi dan nepotisme,” tutupnya.
