Debat kedua antar cawapres semalam (21/1/2024) yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) memberikan sebuah kesimpulan bahwa pada akhirnya rakyat sebagai pemilih penting mempertimbangkan segi kematangan seorang calon pendamping presiden atau wakil presiden. Meskipun, dalam fungsi dan tugas seorang wapres adalah layaknya ban serap untuk mewakili presiden bila berhalangan, jabatan ini tetap strategis.
Di awal debat para paslon fokus membicarakan masalah-masalah besar nasional. Cak Imin atau Muhaimin Iskandar dari paslon nomor urut 1 menyampaikan visi-misi yang bersifat kritis terhadap pembangunan yang sudah berjalan. Ia misalnya, menyebutkan negara atau pemerintah lengah terhadap nasib petani.
“Menurut sensus BPS selama sepuluh tahun terakhir 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Di sisi lain ada seorang yang mempunyai lahan 500 hektar,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, program food estate dinilai abai terhadap nasib petani dan meninggalkan masyarakat adat. “Bahkan menghasilkan konflik agraria dan merusak lingkungan,” tegasnya.
Muhaimin juga menyinggung proyek Giant Sea Wall yang tidsk bisa mengatasi masalah. “Krisis iklim tidak bisa hanya mengandalkan proyek giant sea wall,” tuturnya. Ia menambahkan, salah satu yang akan dilakukan paslon AMIN mengatasi krisis iklim adalah dengan menggenjot energi baru dan terbarukan.
Mengenai desa Ketua Umum PKB ini mengatakan desa sebagai titik tumpu pembangunan dan petani, nelayan, peternak serta masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional.
Kemudian, reformasi agraria harus memberikan kepastian distribusi lahan bagi petani.
Sedangkan capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengungkap kembali proyek hilirisasi. Bahwa, Indonesia memiliki sumber daya alam luar biasa, seperti nikel yang terbesar di dunia. “Sebab itu hilirisasi tidak hanya di bidang tambang saja, tapi harus diperluas lagi,” paparnya.
Putra sulung presiden ini juga nenyinggung green job lewat ketersediaan pupuk mudah dan murah. Dan, generasi muda didorong melalui program smart farming. Sedangkan anggaran desa akan semakin ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal dalam negeri.
Menanggapi program food estate Gibran mengakui memang ada yang gagal. Tapi ada juga yang berhasil, ada yang panen seperti di Kab. Gunung Mas,Kaltim, yang sudah panen jagung dan singkong.
Bagi Mahfud MD dari paslon nomor urut 3 mengungkapkan bakal menyusun kebijakan berdasarkan empat tolok ukur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Empat tolok ukur itu adalah pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan turun temurun.
Berdasarksn tolok ukur itu, Mahfud menyebutkan, bakal mengajukan dua program, yaitu petani bangga bertani, dan di laut kita jaya, nelayan sejahtera.
Mahfud yang mantan Ketua MK ini juga menambahkan, sumber daya alam (SDA) harus dikelola untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Menko Polhukam ini mengkritik pemerintah yang dinilai tidak melakukan langkah serius dalam menjaga kelestarian alam. Ia juga menilai program food estate gagal dan malah merusak lingkungan.
Kritik versus Keberhasilan
Dalam sesion tanya jawab bagaimana mengatasi korupsi pertambangan, Cak Imin mengungkapkan ada 2500 penambangan liar, sementara penambangan legal saja tidak membawa kesejahteraan. Bahkan, menurut Wakil Ketua DPR ini, dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, adanya kecelakaan, buruh diabaikan, banyak tenaga asing, dan pemasukan dari nikel buat kita sangat kecil.
Cak Imin memberikan contoh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi Tengah yang kaya sumber daya nikel dan memiliki banyak pabrik pengolahan, tapi tidak dinikmati rakyat setempat yang tetap saja miskin.
Soal ini ditimpali oleh Gibran, solusinya sederhana. Pemeritah tinggal mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang bermasalah.
Tapi, kata Mahfud, urusannya tidak sederhana, karena pencabutan IUP banyak mafianya. Ia juga mengemukakan, menjadi penting keterbukaan informasi tentang data . ” Kalau kita mau menyelesaikan persoalan, data itu menjadi basis penyelesaian,” ucapnya.
Terkait menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dan kulitas gizi pangan, tiga paslon ini memberikan respon yang hampir sama.
Cak Imin mengutarakan, pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan, tidak boleh kita melakukan pembiaran petani sehingga kita kekurangan pangan dan petani tidak diberi kesempatan mengisi kekurangan pangan itu.
Bagi Gibran Rakabuming Raka, kuncinya pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian, otomatis produktivitas akan meningkat dan jangan lupa mekanisasi. ” KIta pengen meningkatkan produktivitas petani dan juga melibatkan generasi muda,” katanya.
Tetapi bagi Mahfud MD, problem sebenarnya bagaimana penegakkan aturan. ” Kami di Jawa Tengah pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadj gubernur membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani,” tuturnya.
Untuk topik tentang pedesaan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 mengajukan pemikiran yang kongkrit dan nyata.
Muhaimin Iskandar menjanjikan kenaikkan anggaran desa menjadi Rp 5 miliar per- desa. Ia menyebutkan, dari 13.000 desa tertinggal yang berubah menjadi desa maju dan mandiri, masih tersisa 4000 desa lagi yang belum naik status. ” Ini agar tidak hanya infrastruktur yang baik, tetapi juga kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMD desa dan berbagai kegiatan wirausaha,” jelasnya.
Mahfud MD menyebutkan, ada program seribu embung, desa mandiri, mandiri energi dsn pangan, kemudian pembangunan irigasi. “Di DIY ada Desa Panggungharjo dikenal sangat maju, masalahnya di di daerah lain tidak jalan”, infonya.
Sementara itu bagi Gibran, yang penting adalah bagaimana menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa.
Terkait reformasi agraria, Gibran mengatakan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berjalan saat ini telah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Selain itu juga ada redistribusi tanah untuk pertanian pengusaha lokal.
Tapi Mahfud dan Muhaimin menyanggah, bahwa sertifikasi tanah yang dilakukan sejauh ini belum mencakup redistribusi tanah.
“Sekarang belum ada sertifikat untuk redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya tanah, lalu diberi sertifikatnya..Yang lain belum dapat redistribusinya,” ungkap Mahfud.
Menjawab pertanyaan panelis, bahwa sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar tanah atau wilayah adat mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Ketiga paslon diminta menanggapi strategi untuk memulihkan hak pemilik tanah adat.
Mahfud MD menjawab, persoalannya terletak pada aparat penegak hukum yang tidak mau melaksanakan aturan terkait konflik agraria dan adat, meskipun sudah ada putusan inkracht dari Mahkamah Agung.
” Karena itu strategi Ganjar-Mahfud untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat adalah dengan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum,” terangnya
Sedangkan Muhaimin Iskandar berjanji akan melibatkan masyarakat adat untuk menghindari konflik dalam pembangunan, terutama proyek strategis nasional ( PSN).
“Menghormati masyarakat adat dengan memberikan ruang hak ulayat, budaya spritual, dan hak kewenangan mereka menentukan cara nembangun,” ujarnya.
Sementara itu Gibran berpendapat bahwa pembangunan harus merangkul masyarakat adat. “Kita harus perbanyak dialog dengan tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat, jangan sampai ketika ada pembangunan masif atau PSN, masyarakat adat tersingkirlan,” katanya.
Tema debat cawapres yang kedua ini mengangkat pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan dan desa.
Dalam debat ini terlihat posisi masing paslon. Paslon nomor urut 1 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memposisikan diri dengan memajukan ide alternatif pembangunan dan kritis terhadap kebijakan pembangunan yang sedang berjalan. Perlu diketahui padangan AMIN berada di luar pemerintahan.
Sedangkan pasangan nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) pendukung pemerintah. Konsepnya selalu menunjukkan prestasi rezim yang sddabg berjalan. Keduanya, orang pemerintahan, Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan dan Gibran adalah walikota Solo.
Yang unik bahwa Mahfud MD yang menjabat Menko Pulhukam berpasangan dengan mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pada debat ini mulai bersikap kritis terhadap pemerintah. Ini artinya orang dalam mengkritisi kebijakan orang dalam. Bukankah ini memang strategi yang terpaksa harus ditempuh jika ingin menang kontestasi pilpres 2024?
