Dalam debat capres perdana 12 Desember 2023 kemarin masalah pelanggaran HAM berat sempat muncul kembali. Yang disasar pertanyaan ini siapa lagi kalau bukan capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto.
Yang mengajukan pertanyaan yaitu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto yang Menteri Pertahanan ini sudah empat kali tampil dalam kontestasi pilpres. Setiap kali tampil, masalah pelanggaran HAM berat selalu dipertanyakan.
Pada debat perdana lalu Prabowo terkesan jengkel dengan pertanyaan masalah HAM ini. “Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Setiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Masalah HAM ini janganlah dipolitisir,” ujarnya.
Pertanyaan yang timbul adalah apakah masalah pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan Prabowo, dan ia juga pernah diberhentikan dari dinas tentara karena pelanggaran itu mempengaruhi elektabilitasnya?
Persoalan di atas dicoba ditelisik oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC). Menurut Prof. Saiful Mujani yang menyampaikan paparannya dalam program “Bedah Politik Bersama Saiful Mujani” episode “Isu HAM dalam Debat Capres 1 ” disiarkan di kanal Youtube SMRC TV, Kamis, 14 Desember 2023.
Apakah publik tahu bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas tentara karena terlibat pelanggaran HAM berat, yakni penculikan aktivis demokrasi 1998? Demikian salah satu pertanyaan survei tersebut. Jawabannya, sebanyak 42 persen yang menjawab tahu pada 2014, dan hanya 38 persen pada tahun 2023. Yang yakin atas keterlibatan Prabowo tersebut pada 2014 sebanyak 52 persen, lalu menurun menjadi 44 persen pada 2023.
Penurunan tingkat pengetahuan dan keyakinan publik atas kasus pelanggaran HAM ini yang membuat efeknya sedikit melemah
” Kalau sekarang efek kasus penculikan aktivis itu melemah karena pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut melemah. Kemudian tingkat keyakinan publik pada kasus itu juga mengalami pelemahan. Bahkan beberapa jenderal yang sangat menentukan dalam pemberhentian Prabowo tersebut, seperti Wiranto, sekarang mendukung Prabowo. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah aktivis. Di tingkat elit pun melemah komitmen terhadap masalah HAM ini,” ujar Saiful, yang guru besar UIN Jakarta ini.
Saiful menambahkan, isu HAM Prabowo ini penting secara elektoral. Ia menggerus elektabilitas Prabowo sebanyak 10 persen. Dalam studi eksperimental menjelang pilpres 2019, dan dalam studi terakhir November 2023, elektabilitas Prabowo melemah secara signifikan bila jumlah pemilih yang tahu dan yakin dengan pemberhentiannya dari dinas tentara tersebut karena pelanggaran HAM berat.
Dalam variabel kontrol ditanya, apakah jika pemilihan diadakan sekarang, ibu atau bapak akan memilih Prabowo? Hasilnya, ada 33,7 persen menjawab ya, 44,4 persen menjawab tidak, dan 21,9 persen menjawab tidak tahu.
Sementara dalam treatment, ditanya apakah ibu atau bapak akan memilih Prabowo sebagai presiden bila mendengar bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi 1998?
Hasilnya, ada 23,3 persen menjawab ya, sebanyak 52, 6 persen menjawab tidak, dan 24,2 persen tidak menjawab. ” Data ini menunjukkan ada efek signifikan menurunkan suara pada Prabowo jika publik mengetahui kasus penculikan aktivis demokrasi 1998,” papar Saiful.
Saiful Mujani menjelaskan, kalau dikampanyekan bahwa Prabowo ini pelanggar HAM, itu bisa menggerus suara Prabowo.
Sayang, survei ini tidak mengungkap ke mana suara pendukung Prabowo beralih. Ke capres nomor urut 1 Anis-Muhaimin atau ke nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
