Tensi politik makin memanas menjelang pilpres 2024. Berita mengejutkan datang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), menyusul dipilihnya Cak Imin atau Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Berita ini “dibocorkan” oleh Partai Demokrat melalui sekjennya Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya Kamis (31/8/2023). Penetapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini memang tidak melalui musyawarah atau pembicaraan terlebih dahulu dengan Partai Demokrat dan PKS. Padahal, keduanya merupakan anggota koalisi KPP.
Partai Demokrat tampaknya kecewa dengan keputusan tersebut. Ini terungkap melalui Sekjennya Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8/2023).
“Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” terangnya.
Teuku Riefky bahkan menyebut tindakan yang dilakukan Surya Paloh secara sepihak tersebut sebagai pengkhianatan. Kronologi peristiwa tersebut diceritakannya, “Pada 30 Agustus 2023, kami mendapat informasi dari Sudirman Said yang mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan -Muhaimn Iskandar”.
Menurut Riefky, langkah tersebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Partai Demokrat juga mengkonfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan, dan Anies juga membenarkan berita tersebut. Bahwa, benar Nasdem telah menjalin kerjasama dengan PKB dan sepakat mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres.
Riefky nenyebutkan, langkah kerja sama Nasdem dan PKB tersebut dengan mengusung Anies-Muhaimin jelas bentuk pengkhianatan.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai. Dan juga pengkhianatan oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tandas Riefky.
Anies juga disebut pengecut oleh Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief.
Sementara itu Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan menegaskan akan mencabut baliho-baliho Anies yang dipasang Demokrat .Pencopotan itu sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan.
“Kita turunkan karena mengkhianati Partai Demokrat,” jelasnya, Kamis (31/2023).
Sementara itu beredar pula surat yang ditulis tangan oleh Anies Baswedan dan ditandatangani. Isinya permintaan Anies Baswedan kepada AHY agar berkenan menjadi cawapres Anies pada Pilpres 2024.
Surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Sedangkan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, Anies sudah mantap memilih AHY menjadi cawapres. Bahkan Riefky juga mengatakan Anies mengirimkan surat tangan langsung kepada AHY pada 25 Agustus 2023.
Rupanya, keputusan Nasdem bekerjasama dengan PKB serta penetapan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres- cawapres 2024 telah menimbulkan kekecewaan yang dalam bagi Partai Demokrat. Dan, ini tidak bisa dimaafkan. Akhirnya, selang hanya satu hari munculnya berita mengejutkan ini, Partai Demokrat akhirnya memutuskan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan, dan sekaligus menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
“Partai Demokrat tidak lagi berada di Koalisi Perubahan Persatuan,” jelas Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, Jum’at (1/9/2023).
Menurut Andi, hal itu karena ada pengingkaran yang dilakukan di KKP. Pengingkaran itu terhadap kesepakatan yang telah dibangun selama ini.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak kurang pula menyampaikan kekecewaannya. Menurut Presiden RI ke-6 ini, cara bepolitik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal capres Anies Baswedan telah melebihi batas kepatutan moral dan etika.
“Saya paham mengenai politik itu penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, banyak caranya, tapi saya tidak nenyangka kalau tindakan sejauh itu. Menurut saya telah melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam berpolitik,” tandasnya.
Berbeda dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
“Sikap ini sesuai keputusan Musyawarah Majlis Syuro (MMS) VIII. Bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” ujar Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf.
Serangan yang gencar terhadap bakal capres Anies Baswedan dijawab kronologisnya oleh Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan. Ia menceritakan momen saat Anies mendengar rencana diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Anies mendapat kabar dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengenai kesepakatan yang dibuat dengan Muhaimin Iskandar pada Selasa, 29 Agustus 2023. Menurut Sudirman, Anies tidak langsung memutuskan untuk meninggalkan Partai Demokrat. Pernyataan ini sebagai bantahan terhadap pernyataan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Bahkan ekspresinya Pak Anies ketika mendengar itu agak tercenung, sehingga ditegur Pak Surya Paloh, kok Anda seperti tidak happy,” ujar Sudirman.
Menurut Sudirman, Anies punya etika politik. Ia meninggalkan lokasi pertemuan karena merasa pembicaraan itu bukan ranah kewenangannya.
Dijelaskan oleh Sudirman, Anies berupaya mengkomunikasikan arahan Surya Paloh ke rekan koalisi. termasuk memberitahu ke Partai Demokrat, bahkan ingin menyampaikan ke SBY.” Tapi, sampai hari ini belum diberikan waktu oleh teman-teman Partai Demokrat,” ungkap Sudirman.
Sudirman juga mengungkapkan proses pembahasan bakal cawapres di KPP yang sempat alot dan menemui jalan buntu. Ia mengaku, Anies memang sempat mengantongi satu nama untuk wakilnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keputusan itu diambil pada Juni 2023 lalu. Namun, nama ini belum disepakati oleh semua partai koalisi. Ada yang mengusulkan nama dan pasangan ini segera dideklarasikan atau diumumkan, tapi sebagian anggota koalisi meminta tidak usah terburu-buru.
“Setelah melalui proses pembahasan dan penjajakan memang nama yang bersedia barulah Agus Harimurti Yudhoyono”, terang Sudirman.
Bahkan, sempat beredar surat tulisan tangan yang ditulis Anis Baswedan meminta kesediaan AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan pada pilpres 2024. Namun, tidak disangka munculnya kerjasama Nasdem dengan PKB yang mengusung paket Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berujung petaka dan kekisruhan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Namun, secara politik langkah Surya Paloh menggandeng PKB juga strategis dan tepat. Sebab, koalisi KPP ini rentan bubar jika salah satu saja hengkang atau keluar. Dengan masuknya PKB ke kubu KPP maka ini menjamin keamanan pencalonan Anies Baswedan. Sebab, jumlah kursi PKB dan Nasdem cukup memenuhi syarat ambang batas kursi di DPR, bahkan telah melebihi.
Sementara itu PKB telah memastikan menerima tawaran Partai Nasdem untuk berkoalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
“Kami menerima tawaran Nasdem untuk berkoalisi. Dan PKB juga telah memastikan Cak Imin akan menjadi cawapres Anies Baswedan,” ujar Sekjen PKB Hasanudin Wahid, usai rapat pleno gabungan DPP PKB di kantor DPW PKB Jatim.
Meskipun Surya Paloh belum menyatakan secara resmi penetapan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, namun bisa dipastikan langkah ini akan berjalan mulus. Bergabungnya PKB ke koalisi perubahan cukup memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi di DPR, yaitu 115 kursi. Gabungan kursi PKB dan Nasdem di DPR, yaitu 58 kursi PKB dan 59 kursi Nasdem berjumlah 117 kursi sudah melebihi ambang batas. Jadi, andaikan PKS dan Demokrat keluar dari koalisi, hal itu tidak berpengaruh untuk mengajukan Anies-Muhaimin sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden.
Koalisi baru yang terjadi di KKP ini tidak bisa dilepaskan dari kelincahan manuver Cak Imin, yang sebelumnya merintis kerjasama dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan berharap jadi cawapres. Namun tidak ada kepastian, apalagi setelah bergabungnya Golkar dan PAN. Sementara Partai Demokrat yang mengincar kursi cawapres dan terus mendesak agar Anies-AHY segera dideklarasikan, terus diulur. Bos Nasdem rupanya masih cari-cari alternatif, meskipun nama AHY sudah di kantong Anies. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan Paloh untuk bekerja sama dengan Cak Imin. Tawaran pun disambut PKB, tentu dengan syarat Cak Imin jadi Cawapres. Akhirnya Demokrat hengkang karena kecewa berat dengan penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies.
Begitulah manuver politik terkadang menyakitkan untuk suatu kelompok, dan menyenangkan bagi kelompok lain.
Bagaimana dengan soal pengkhiantan yang dituduhkan kepada Paloh dan Anies? Bos Nasdem hanya meresponsnya, apakah dia punya tampang pengkhianat. Sedangkan Anies, dalam pernyataannya melalui video, akan menjawabnya nanti secara panjang lebar. Sekarang dia ingin para relawannya tenang dan terus berjuang untuk mencapai kemenangan.
