Pertanyaan paling mengusik di saat Presiden Jokowi mengakhiri jabatannya: bagaimanakah kelangsungan proyek IKN dan kepindahan ibu kota?
Tampak jawabannya cukup jelas, terutama terkait penanggungjawabnya lima tahun ke depan. Presiden Jokowi pada acara Nusantara TNI Fun Run di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (6/10/2024), mengatakan bahwa keputusan Keppres pemindahan ibu kota akan ditentukan pemerintahan selanjutnya, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“ lYa, mestinya begitu (Keppres ditandatangani Prabowo). Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani) ,” ujarnya. Menurut Jokowi, ia tidak bisa menandatangani keputusan yang strategis di saat jabatannya sebagai presiden akan berakhir, kurang dari dua minggu lagi.
Semangat membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memang cukup menggebu-gebu. Bahkan, perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia sempat diadakan di IKN. Tekad untuk segera pindah makin kuat.
Namun, karena fasilitas IKN dinilai belum siap menampung penghuni baru, target kepindahan mengalami beberapa kali pengunduran.
Awalnya, kepindahan direncanakan pada Juli 2024 pada semester kedua. Namun, keinginan itu belum sempat diwujudkan. Kepindahan kemudian ditunda pada September 2024, tapi inipun gagal dilaksanakan.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, arahan terbaru dari Presiden Jokowi tidak mau tergesa-gesa, menunggu penyempurnaan infra struktur digital dan lainnya.
Azwar Anas menjelaskan, Keppres kepindahan ibu kota memang belum ada. Namun, untuk meramaikan IKN Presiden Joko Widodo memerintahkan pemindahan ASN ke IKN dimulai Januari 2025 tahun depan.
Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi melalui pesan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Senin (7/10/2024) malam.
“Tadinya (rencana perpindahan ASN ke IKN) September (lalu diundur) Oktober. Pak Menteri PU (Menteri PUPR), Kepala Otorita IKN, tadi sampaikan sudah selesai. Tapi kita diminta (oleh Presiden) ekosistemnya dibereskan,” ujar Azwar Anas, saat acara Gebyar Pelayanan Prima Kemenpan RB di Jakarta Selatan, 8 Oktober 2024.
Azwar Anas menambahkan, “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden, melalui Pak Pratikno (Mensesneg), agar Januari ASN pindah ke IKN. Januari akan pindah ke IKN, kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya,” terangnya.
Menurut Anas, Kemenpan RB segera mempersiapkan insentif untuk ASN yang akan pindah ke IK N mulai Januari 2025, termasuk menyiapkan sejumlah keperluan.
Ia menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah siap memindahkan ASN ke IKN. “Hanya Presiden minta kondisi di lapangan lebih disempurnakan. Salah satu akses jalan di IKN masih berdebu,” tukasnya. Seraya menambahkan, 500 unit apartemen untuk hunian ASN sudah selesai dibangun. Namun, sistem digital masih perlu dituntaskan.
Azwar Anas menegaskan, pemindahan ASN ke IKN kemungkinan akan diputuskan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Investasi Belum Mencapai Target
Sejak pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022 telah menghabiskan anggaran Rp32,5 triliun selama satu tahun. Kemudian dalam APBN 2024 pemerintah menganggarkan kembali menjadi Rp44 triliun. Tetapi dalam RAPBN 2025 anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya disediakan Rp143 miliar.
Sementara itu pemerintah mentargetkan investasi yang masuk Rp100 triliun. Namun, hingga saat ini investasi yang masuk baru separuhnya, Rp58,4 triliun. Presiden menyebutkan, belum tercapainya target ini karena pemerintah selektif memilih investor. Sebetulnya, investor banyak yang mau masuk.
“ Jadi tidak semua boleh masuk. Tidak semua boleh investasi. Harus diseleksi. Karena yang masuk sedemikian banyaknya. Serius ndak. Kalau serius baru diberi peluang,” ujar Presiden Jokowi pada saat usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Presiden menambahkan, harus tetap optimis masuknya investasi dalam pembangunan IKN. Ia menyebutkan karena seleksi yang ketat ini maka baru separuh dari target yang tercapai.
“Memang baru Rp58 triliun yang masuk. Tapi, itu angkanya udah gede banget. Duit gede lho Rp58 triliun,” ucapnya.
Nasib IKN ke Depan
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi mejadi topik paling kontroversial dan mendapat sorotan luas dari publik. Sejak awal persoalan ini banyak disoroti, baik dari segi politik, ekonomi atau membebani anggaran, lingkungan, partisipasi publik dan lainnya. Bahkan, jelang berakhirnya Jokowi sebagai presiden persoalan IKN masih menjadi tanda tanya publik apakah akan berlanjut atau tertunda alias mangkrak.
Pertanyaan yang suka diungkit apakah IKN proyek mercusuar dan ambisius Jokowi yang ingin dikenang sebagai Presiden RI yang mampu memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan maksud untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia.
Namun, kritik yang muncul antara lain pemindahan ibu kota negara dinilai lebih menonjol keinginan elite politik, ketimbang hasil partisipasi dan aspirasi nyata dari masyarakat luas. Bahkan, sejumlah ilmuan bersama akademisi dan tokoh cendekiawan yang dimotori almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun judicial review ini ditolak oleh MK, hal itu menunjukkan adanya perlawanan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak mewakili aspirasi rakyat.
Sementara itu Jokowi membantah kalau IKN adalah proyek pribadi. Ia mengatakan, proyek IKN sudah sesuai ketentuan dan disetujui rakyat. “Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” ujarnya, ketika memberi sambutan pada Rakornas Baznas Tahun 2024, di Istana IKN, Rabu 25 September 2024. Jokowi menegaskan, keputusan pindah ibukota didukung 93% anggota DPR.
Namun, apa pun silang pendapat tentang proyek IKN, pada akhirnya akan tergantung pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto. Orang dekat Prabowo dari Partai Gerindra belum bicara tuntas dan rinci.
“Masih dikaji untuk ditandatangani pada waktu yang tepat. Prabowo sedang mengkaji rancangan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota IKN,” jelas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Proyek IKN memang sebuah persoalan yang sangat dilematis bagi pemerintahan baru nanti. Pilihan untuk menjadikannya sebagai prioritas tampaknya bakal dikaji dengan serius. Walau mungkin Presiden terpilih Prabowo terikat janji untuk melanjutkannya, namun banyak persoalan yang lebih mendesak untuk segera diselesaikan, seperti persoalan ekonomi, kemiskinan, daya beli masyarakat, pengangguran, pendidikan dan lainnya. Apalagi, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah dan jumlah hutang yang terus meningkat, tentu bakal berfikir ulang untuk menambahnya. Plus janji kampanye presiden baru yang harus dipenuhi kandidat presiden terpilih yang bakal ditagih.
Mungkin juga orang bertanya, jika Proyek IKN sukses siapa yang panen pujian. Pemerintahan baru atau pemerintahan sebelumnya. Bukankah ini juga bakal menjadi pertimbangan tersendiri?
