Prof. Dr. H. Hasjim Djalal, MA., seorang diplomat kawakan dan pejuang Wawasan Nusantara telah pergi untuk selamanya. Ia berpulang ke rahmatullah Minggu 12 Januari 2025 di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta menjelang usianya genap 91 tahun, dan dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Jakarta. Semasa hidupnya almarhum tercatat sebagai salah satu di antara sedikit diplomat dan cendekiawan Indonesia yang mendalami hukum laut internasional. Sepanjang perjalanan kariernya Hasjim Djalal mendedikasi pengetahuan dan segala kemampuannya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.
Ada tiga nama besar yang mengisi perjuangan menegakkan kedaulatan Negara Kepulauan dan Wawasan Nusantara setelah Indonesia Merdeka, yaitu:
Pertama, Ir. Djuanda, pencetus Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, sehingga laut antarpulau merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan lautan bebas.
Kedua, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dijuluki Bapak Hukum Laut Indonesia dan Menteri Luar Negeri tahun 1978 – 1988, sebelumnya Menteri Kehakiman.
Ketiga, Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA, pakar hukum laut yang meniti karier cemerlang sebagai diplomat dan Duta Besar.
Mochtar Kusumaatmadja dan Hasjim Djalal adalah tokoh yang memperjuangkan status Indonesia sebagai negara kepulauan sejalan dengan jiwa dan makna Deklarasi Djuanda. Perjuangan monumental dua orang tokoh tersebut dengan dibantu timnya menjadi sumbangan nyata terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan atau disebut negara bahari dan negara maritim.
Dalam makalah berjudul “Deklarasi Djuanda Dalam Perspektif Sejarah” yang disampaikannya pada Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional Tentang Implementasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta tanggal 15 Desember 2010, Hasjim Djalal mengemukakan latar belakang lahirnya Deklarasi Djuanda, sebagai berikut:
“Salah satu pemikiran utama di Indonesia pada waktu itu adalah bagaimana mencari konsepsi-konsepsi baru di bidang hukum laut dan kelautan yang dapat menjamin dan mengembangkan kesatuan bangsa Indonesia. Inilah yang merupakan sebab utama lahirnya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 dengan konsepsi Wawasan Nusantara yang pada dasarnya menjadi dukungan terhadap konsep persatuan dan kesatuan bangsa dan konsepsi-konsepsi territorial dan kelautan. Menurut konsepsi dasar ini, laut di antara dan di sekeliling pulau Indonesia tidak boleh lagi dianggap sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa seperti di zaman kolonial, tapi harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana Pembangunan nasional.”
Menurutnya, berbeda dari negara lain, ciri khas Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau. Semuanya harus merupakan kesatuan yang terpadu dengan laut yang menghubungkannya. Sedangkan dalam hukum laut bagi bangsa penjajah, penguasaan laut merupakan pilar utama untuk menjajah.
Oleh sebab itu, dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Djuanda, dinyatakan bahwa, “Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.”
Hasjim Djalal lahir di Ampang Gadang Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 25 Februari 1934. Menikah dengan Zurni Kalim dari Kabupaten Solok, dikaruniai tiga orang anak (Iwan Djalal, Dino Patti Djalal dan Dini Djalal). Dino Patti Djalal mewarisi bakatnya ayahnya sebagai diplomat dan pernah menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
Dalam wawancara dengan Harian Kompas pada 23 Februari 1997, Hasjim Djalal mengatakan asal usulnya berasal dari keluarga petani di Ampek Angkek, Bukittinggi. ”Saya itu orang kampung, kok, betul. Sampai tamat SMA, saya tidak pernah ke luar Sumatera Barat. Saya betul-betul berasal dari keluarga petani,” tuturnya. Sejak masa sekolah dia bercita-cita menjadi diplomat, dan terbiasa membaca buku-buku sejarah serta mengagumi kisah-kisah kepahlawanan dunia.
Sebuah pameo dari ayahnya yang berkesan sampai hari tuanya mengajarkan agar fokus mengejar cita-cita yang tinggi, “Kalau mau mengejar layang-layang, jangan mencari belut dulu.” Pesan di atas saya catat dari jurnalis Andi Mulya yang mendengar cerita langsung dari Hasjim Djalal beberapa tahun lampau.
Setamat dari SMA Birugo (kini SMA Negeri 2 Bukittinggi) tahun 1953 Hasjim Djalal merantau ke Jakarta dan diterima di Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) dengan status mahasiswa ikatan dinas. Hasjim Djalal meniti karier di Kementerian Luar Negeri mulai 1957. Kesempatan pendidikan luar negeri diperolehnya melalui beasiswa di University of Virginia Amerika Serikat hingga menyelesaikan S-2 dan S-3 selama 4 tahun.
Wartawan senior Hasril Chaniago dalam In Memoriam Prof. Dr. Hasjim Djalal (Harian Haluan, 14 Januari 2025) dan Ensiklopedia Tokoh 1001 Orang Minang (2023) mencatat almarhum Hasjim Djalal sebagai “generasi emas” Minangkabau awal 1950-an yang beruntung menikmati pendidikan tinggi setelah revolusi kemerdekaan. Jasa terbesarnya adalah mewujudkan pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dia adalah ahli hukum laut internasional pertama di Indonesia.
Pengalaman kuliah di Amerika dan pergolakan PRRI/Permesta di Sumatera Barat tahun 1958 membawa hikmah bagi Hasjim Djalal yang mendorong minatnya terhadap masalah-masalah kelautan. Menurutnya, apa yang salah dengan negara ini, mengapa kita saling berkelahi karena masalah provinsial. Setelah PBB mengadakan konferensi pertama tentang hukum laut bersamaan dengan selesai masa studinya di Amerika Serikat tahun 1958, Hasjim Djalal menggalang dukungan negara-negara tetangga dan negara kepulauan lainnya atas konsep Wawasan Nusantara yang sedang diperjuangkan untuk membina persatuan dan kesatuan nasional. Menurutnya Wawasan Nusantara dapat menjadi jawaban untuk menghindari pemberontakan daerah.
Sekembali ke Indonesia tahun 1961 dia terlibat aktif di bidang kelautan dengan membantu Panitia Hukum Laut Indonesia di bawah koordinasi Dewan Maritim. Mereka menghasilkan sejumlah keputusan penting dalam pengelolaan kelautan di masa itu. Perjalanan kariernya di Kementerian Luar Negeri dan perannya sebagai diplomat menggambarkan sebagian sudut perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan negara kepulauan.
Sejarah takkan melupakan Hasjim Djalal adalah seorang diplomat pejuang yang punya karakter dan keberanian. Sepanjang karier dan pengabdiannya sebagai diplomat dia senantiasa berbuat mengikuti kebenaran ilmu dan setia dengan cita-cita perjuangan bangsa tanpa interest pribadi . Sungguh tidak berlebihan dia dijuluki “Patriot Negara Kepulauan,” sebagaimana judul buku yang diterbitkan sebagai apresiasi 80 tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal karya Efri Yoni Baikoeni. Julukan Patriot Negara Kepulauan dan Pahlawan Wawasan Nusantara layak disematkan padanya mengingat peran dan jasanya antara lain memperjuangkan Deklarasi Djuanda sehingga diakui dunia internasional melalui United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) pada 10 Desember 1982.
Perjuangan menegakkan kedaulatan laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, dilanjutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Hasjim Djalal, mulai dari konsepsi Laut Wilayah 12 mil, Zona Berdekatan 24 mil, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil serta Landas Kontinen di bawah ZEE dan di dasar laut yang berdekatan dengan dan di luar ZEE tersebut sampai sejauh kelanjutan alamiah dari wilayah darat Indonesia, dengan argumentasi dan bukti yang sekuat-kuatnya. Menurut Hasyim Djalal, yang dimaksud negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. Karena itu, strategi membangun negara maritim, dimulai dengan mengatur konstitusi kita sesuai dengan hak yang kita miliki sebagai Archipelagic State.
“Banyak negara kepulauan tapi bervisi maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi negara maritim. Contohnya Singapura dan Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut negara lain, seperti Belanda yang menjajah Indonesia 350 tahun mampu menguasai laut dan daratan kita,” ungkapnya. Menurut Hasjim Djalal, sebuah negara bisa disebut sebagai negara maritim jika perekonomian negara itu sebagian besar disumbang oleh sektor kelautan atau kemaritiman.
Seorang diplomat harus berpandangan jauh ke depan dan menjiwai kepentingan nasional dalam ucapan maupun tindakannya. Setidaknya hal itu tersirat dari beberapa ungkapan almarhum Hasjim Djalal. Dia menyatakan, “Pada tahun 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan dengan wilayah nasional sebagaimana dimiliki Hindia Belanda 3 mil dari pantai, sehingga laut-laut itu bukan laut nasional kita. Tetapi Djuanda menjadikannya menjadi laut nasional. Itu sangat visionaris. Coba kita pikirkan. Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana bangsa kita mau pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan Nusantara. Nanti setelah kekayaan alamnya habis, demikian pula hutannya, ikannya, terumbu karangnya, pemikir-pemikir kita sudah harus mulai belajar dari Pak Djuanda untuk memikirkan masa depan bangsa 50 tahun yang akan datang.” ucapnya.
Sebagai cendekiawan yang kaya dengan pengalaman lapangan Hasjim Djalal menulis beberapa buku, antara lain: Perjuangan Indonesia Di bidang Hukum Laut, Indonesian Struggle for the Law of the Sea, Indonesia and The Law of the Sea, Seeking Lasting Peace in Aceh (ditulis Bersama Dini Sari Djalal), Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned, Piracy In South East Asia: Indonesian & Regional responses, Perjuangan Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, dan lain-lain
Dia seorang diplomat yang telah menjelajahi dunia, namun tidak melupakan akar budaya bangsa dan budaya Minang yang melahirkannya. Di hari tuanya, Hasjim Djalal didaulat sebagai Dewan Pembina Minang Diaspora Net-work Global dan anggota Komisi Konstitusi yang mengkaji amandemen UUD 45 dan kegiatan lainnya. Bersama diplomat senior Abdullah Kamil dan beberapa koleganya mereka pernah mendirikan Yayasan Genta Budaya dan menginisiasi pembangunan Gedung Abdullah Kamil di Kota Padang. Sayangnya sejak musibah gempa tahun 2009 pemanfaatan gedung yang cukup megah itu kurang terurus.
Dalam bidang pendidikan, Hasjim Djalal mendukung pendirian jurusan Hubungan Internasional di Universitas Andalas (Unand) Padang. Pengabdian di kampung halamannya antara lain diwujudkan dengan membangun sarana pendidikan bagi anak nagari. Pemikiran dan gagasannya dibutuhkan bangsa dan generasi muda Indonesia dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
Pada usia senja, Hasjim Djalal masih terus berpikir, menulis dan menghadiri undangan kegiatan-kegiatan sosial dan keilmuwan. Dikutip dari beberapa sumber, di antaranya Haran Republika (9 Nopember 1993), Hasjim Djalal bercerita tentang kegiatannya setelah pensiun. Dia selalu mengemukakan pikirannya secara langsung maupun lewat tulisan, menulis di koran, majalah, dan menulis makalah untuk seminar. Salah satu prinsip hidupnya, menjadikan kehidupan ini berguna dan hidup belum berhenti sampai ajal.
Hasjim Djalal adalah profil sebagai pejuang sejati. Visinya jauh menatap masa depan. Dia gelisah atas tingkah-polah beberapa pemimpin yang tampaknya hanya berpikir jangka pendek atau hanya memikirkan jabatan. Tidak seperti para pemimpin terdahulu, terutama para pendiri bangsa yang berjuang untuk kepentingan bangsanya. Hasjim Djalal juga melihat perlunya aktualisasi Deklarasi Djuanda yang visioner itu jauh ke depan.
Saya ingat saat acara Dialog Kebangsaan “Minangkabau Kontemporer” di Kampus Universitas YARSI Cempaka Putih, Jakarta, 24 Oktober 2015, Hasjim Djalal hadir menyimak dialog sebagai undangan dan kami sempat berfoto bersama beliau di penghujung acara. Dalam kesempatan itu juga hadir beberapa tokoh cendekiawan Minang yang segenerasi, seperti Taufik Abdullah, Saafroedin Bahar, Mochtar Naim, dan lainnya.
Kesan kemanusiaan tentang almarhum Hasjim Djalal dari sisi humanis yang ingin saya tuliskan tidak berbeda dari kesaksian kolega dan generasi yunior lainnya. Almarhum adalah pribadi yang hangat, rendah hati dan ramah. Sebagai diplomat senior dan cerdik pandai lulusan pendidikan luar negeri Hasjim Djalal tidak meninggikan diri dari orang lain dan orang lain pun tidak merasa berjarak karena aura pembawaan dirinya yang simpatik. Beliau orang yang senang berdialog, bertukar pikiran, dan berbagi pengetahuan.
Selamat Jalan Duta Besar Hasjim Djalal. Semoga memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah Swt sebagai hamba-Nya yang saleh dan takwa.
