Dekat menjelang hari pengumuman hasil pemilu pada 20 Maret 2024 sejumlah unjuk rasa bergerak di Jakarta. Aksi terpusat di dua tempat yaitu di Kantor KPU Pusat Jalan Diponegoro dan dan depan Gedung DPR Jalan Gatot Subroto.
Aksi skala besar terjadi pada 18 dan 19 Maret 2024, dan kabarnya akan terus berlangsung hingga hari ini, 20 Maret jelang pengumuman hasil pemilu. Keras dan menonjolnya gaung unjuk rasa pada saat ini karena turun gunungnya tokoh-tokoh terkemuka masyarakat, di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin,mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko. Kedua tokoh ini langsung sebagai pimpinan unjuk rasa. Kemudian ada mantan Menag Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, pakar hukum tata negara Refly Harun dan lainnya.
Selama unjuk rasa ini tuntutan yang ditampilkan dalam sepanduk cukup keras dan tajam. Ada yang berbunyi “ Tumbangkan dan Adili Jokowi, Pecat Ketua KPU dan Bawaslu RI, Jokowi King of Nepotism, Tangkap dan Adili Penyelenggara Pemilu Curang, Lengserkan Jokowi dan Pelanggar Konstitusi dan Etika, Hak Angket atau Revolusi, bahkan ada yang memplesetkan KPU sebagai Komplotan Penipu Ulung, Rakyat Tolak Pemilu dan Pilpres Cacat, Bawaslu Antara Ada dan Tiada, dan banyak lagi bunyi tuntutan spanduk yang pada intinya melihat dugaan kecurangan pemilu 2024 ini.
Tidak kurang pernyataan keras dan tegas disampaikan. Mayjen (Purn) Soenarko yang memimpin langsung demontrasi di depan Kantor KPU menyatakan, ia datang bersama para demonstran untuk menyampaikan aspirasi. Yaitu, bahwa pemilu banyak ditemukan dugaan kecurangan. Dan kecurangan serta ketidakjujuran itu sudah dimulai sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
“Kami tidak mau dipimpin kumpulan penipu dan perampok,” tegasnya di atas mobil komando.
Aksi unjuk rasa yang dipimpin Soenarko membawa 4 tuntutan. Pertama, meminta Presiden Jokowi mundur. Kedua, mendiskualifikasi paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Ketiga, meminta agar seluruh komisioner KPU diadili. Keempat, meminta Sirekap KPU diaudit.
“Yang namanya rampok suara dan menipu aturan sudah kasat mata,” ujar pengunjuk rasa.
Menyinggung tentang TNI, Soenarko mengatakan, TNI masa bodoh melihat kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. “ Saya tidak tahu TNI netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara,” ujarnya pada media.
Sementara itu mantan Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Rozi mengatakan, Presiden RI Joko Widodo bertanggung jawab atas tudingan kecurangan Pemilu 2024.
“Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur dan adil, tapi dicurangi dan dimasukan unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa. Sebab, itu dikomandoi dan dimulai Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih untuk membangun negeri ini,” ujarnya, pada aksi unjuk rasa, 19 Maret 2024 di depan Gedung DPR, Senayan.
Menurut Fachrul Razi, ketika dilantik menjadi presiden RI Jokowi telah berjanji untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi dan stabilitas politik. Namun, faktanya justeru Presiden Jokowi diduga menjadi dalang kecurangan pemilu.
“Berarti beliau telah melanggar sumpahnya, dan KPU yang mestinya organisasi mandiri, independen menurut konstitusi diacak-acak,” terangnya.
Fachrul juga menyoroti anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi cawapres Prabowo dengan cara mengangkangi konstitusi.
“MK yang seharusnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi cawapres. Ini semuanya sangat mengecewakan kita,” ucapnya.
Sedangkan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin mengatakan, bahwa Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan. Din Syamsudin yang memimpin demontrasi di depan Gedung DPR Senayan(19/3/2024) bersama masyarakat dan mahasiswa menamakan diri Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).
Din mengatakan, Pemilu 2024 bukan hanya diwarnai kecurangan dan manipulasi, namun pemimpin di Indonesia telah merampas hak rakyat dengan berbagai tekanan, intimidasi hingga iming-iming pembagian bantuan sosial (bansos).
“Bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat dan kejahatan terhadap kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah merusak kedaulatan rakyat, bahkan menjadi sumber berbagaimasalah yang timbul. Dengan begitu layak untuk dimakzulkan.
“Karena sumber masalah, sumber sumber segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimakzulkan,” tegasnya.
Sedangkan pakar hukum tata negara Refly Harun yang menjadi juru bicara Timnas AMIN juga tampil dalam unjuk rasa di depan KPU (18/3/2024) menyoroti soal Sirekap KPU. Ia mengatakan Sirekap KPU adalah alat bantu KPU melakukan kecurangan pada Pemilu 2024.
“Sirekap itu benar alat bantu, tapi alat bantu kecurangan,” tegasnya. Ia menjelaskan, tudingannya itu karena sikap KPU yang tidak berani melakukan audit forensik terhadap sistem IT Sirekap.
Refly menambahkan, kalau misalnya KPU berani membuka Sirekapnya, audit Sirekap, mengapa China terlibat di dalam Sirekap. “Ini soal yang sangat penting kita masalahkan,” ujarnya. Refly menambahkan, Pemilu 2024 penuh kecurangan, mulai terjadi sejak awal pemilu.
“ Kita sudah diorkestrasi kecurangan, tidak hanya ketika pemungutan suara , tetapi mulai KPU dibentuk sudah curang,” paparnya.
Tampilnya para tokoh melakukan unjuk rasa diharapkan menjadi bahan koreksi dan direspon dengan bijak dan arif oleh pengambil kebijakan dan pihak terkait. Sebab, tujuannya untuk kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
